News Update :

Sosial Budaya | Kesra

Politika

Berita Dari Warga

Hukum

Daerah | Regional

Hari Senin, Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana

Sabtu, 25 Oktober 2014

Senin, Jokowi gelar sidang kabinet perdana 
JAKARTA, Mediawarga.info - Presiden Joko Widodo akan menggelar sidang kabinet perdana pada Senin (27/10). Sidang kabinet itu digelar hanya beberapa jam setelah seluruh menterinya dilantik.

Mantan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menjelaskan, Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu (26/10/2014) sore di halaman Istana negara. Setelah itu, seluruh menterinya akan dilantik di Istana pada Senin (27/10) pukul 11.00 WIB.

"Setelah pelantikan, jam 02.00 siang langsung sidang kabinet perdana," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (25/10).

Dalam sidang kabinet perdana itu, kata Andi, Jokowi akan memberikan instruksi pada semua menterinya. Fokusnya adalah Jokowi ingin menteri-menterinya langsung bekerja setelah dilantik.

"Hari Selasa, menteri harus langsung bekerja," pungkasnya.


Sumber: Kompas.com

Jokowi Akan Umumkan Kabinet Minggu Sore

Presiden akan perkenalkan kabinet Minggu sore
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
 Jakarta, Mediawarga.info - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperkenalkan anggota kabinetnya pada Minggu (26/20) sekitar pukul 16.00 di halaman dalam Istana Merdeka, Jakarta.

"Kemungkinan akan ada perkenalan anggota kabinet yang dilakukan pada hari Minggu sore jam 16.00 di halaman Istana di antara Istana Merdeka dan Istana Negara," kata mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10) tengah malam.

Pada kesempatan itu Andi juga menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menemui para wartawan yang menunggui kabar kepastian pengumuman susunan kabinet itu sejak pagi.

Andi menjelaskan bahwa untuk pelantikan kabinet kemungkinan akan dilaksanakan pada Senin, 27 Oktober 2014 pukul 11.00 WIB di Istana.

Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 25 Oktober pukul 09.00 WIB akan menerima pimpinan DPR terkait pertimbangan nomenklatur kementerian.

Andi menambahkan, sampai saat ini, Presiden Jokowi masih melakukan sejumlah telaah dari hasil laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pengumuman tidak malam ini, jadi Pak Jokowi masih harus melakukan beberapa pemikiran telaah finalisasi sehubungan dengan hasil analisis KPK yang tadi diberikan oleh pimpinan KPK," Katanya,

Saat ditanya wartawan apakah laporan KPK terbaru masih ada calon anggota kabinet yang mendapatkan rapor merah, Andi mengatakan, "Pak Jokowi tidak menyampaikan kepada saya." (ANTARA)

Harga BBM Naik, Mahasiswa Siap Turunkan Jokowi

Foto ilustrasi: LensaIndonesia
Mediawarga.info - Isu kenaikan harga BBM menjadi indikator penting untuk menilai apakah Jokowi presiden yang pro wong cilik, atau malah pro pemilik modal, korporasi dan mafia migas.

Jika harga BBM jadi dinaikkan pada bulan November nanti, maka terbukti bahwa Jokowi bukanlah presiden yang pro rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula dalam keterangannya, Jumat, 24 Oktober 2014.

Beni mengatakan pihaknya akan menginstruksikan seluruh kader di komisariat di kampus-kampus seluruh Indonesia untuk mendesak Jokowi turun jika menaikkan harga BBM.

"IMM se-Indonesia akan turun menggalang kekuatan rakyat untuk mendesak presiden mundur kalau harga BBM dinaikkan," papar Beni.

Menurutnya, menaikkan harga BBM tanda bahwa Jokowi bukanlah presiden 'wong cilik' melainkan presiden para korporat. Menaikkan harga BBM akan membuat kehidupan 'wong cilik' makin terhimpit. Mereka berpotensi jatuh dalam kubangan kemiskinan lebih dalam lagi.

Selain itu, katanya, kenaikkan harga BBM hanya menguntungkan korporasi besar yang selama ini bermain di sektor migas. Korporasi asing akan menggeser pertamina di sektor hilir. Sebab harga premium dan harga BBM dari korporasi asing yang sekarang tumbuh subur di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia tidak akan berbeda jauh.

"Jokowi harusnya tidak perlu panik. Untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran, ada 1001 cara agar BBM tidak naik. Bukankah seperti itu hasil kajian PDI P saat Presiden SBY menaikkan harga BBM," sambungnya.

Beni pun menyarankan Jokowi tidak berfikir sempit dengan menaikkan harga BBM karena tidak akan menyelesaikan substansi masalah defisit APBN.

Beni memberi contoh, Jokowi harus menasionalisasi asset-asset strategis terutama di bidang migas, seperti yang dilakukan Moammar Khadafi di Libya. Atau minimal, Jokowi melakukan renegosiasi kontrak karya yang lebih menguntungkan untuk bangsa dan negara.

"Migas adalah kekayaan alam Indonesia yang manfaatnya bukan dirasakan rakyat tapi para korporasi asing. Hampir 90 persen kekayaan migas kita dikuasai korporasi asing. Kita sebagai bangsa hanya bisa 'gigit jari' melihat kekayaan alam kita sendiri dijarah," pungkas Beni. (Piyungan Online)

Ini Bocoran Nama Beberapa Menteri Hingga Sabtu Malam (25/10)

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu MUfidah berfoto saat memasuki beranda Istana Negara (20/10) seusai pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI/Bisnis
Mediawarga.info, JAKARTA - Hingga Sabtu (25/10) malam, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum juga mengumumkan susunan Kabinetnya.

Selain perubahan nomenklatur yang memerlukan konsultasi dengan DPR, Jokowi-JK masih harus mengganti beberapa nama yang dinilai bermasalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sampai Sabtu(23/10) malam, sejumlah nama baru disebut-sebut masuk dan mengubah komposisi kabinet. Media Warga Online memperoleh bocoran sejumlah nama dari rekan-rekan Jurnalis di akun Facebook yang kebenarannya memang belum 100 persen valid, belum terkonfirmasikan karena bisa jadi terjadi perubahan lagi. 
 
Berikut ini adalah beberapa nama menteri yang santer beredar menurut sumber-sumber yang dekat dengan Jokowi dan JK:
1. Wiranto Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan
3. Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri
4. Retno Marsudi Menteri Luar Negeri
5. Niken Widiastuti Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Saldi Isra Menteri Hukum dan HAM
7. Puan Maharani Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
8. Ferry Mursidan Menteri Agraria dan Pertanahan
9. Siti Nurbaya Menteri Kehutanan/Lingkungan
10. Yuddy Chrisnandi Menteri Pemuda dan Olahraga
11. Din Syamsudin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12. Lukman Hakim Menteri Agama
13. Komarudin Hidayat Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Sudharto Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
15. Marwan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
16. Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja, Desa Tertinggal, dan Transmigrasi/Kepala BNPTKI
17. Sofyan Djalil Menteri Koordinator Perekonomian
18. Rini Soemarno Menteri Badan Usaha Milik Negara
19. Khofifah Indar Parawansa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20. Bambang Brojonegoro Menteri Keuangan
21. Rahmat Gobel Menteri Perindustrian dan Perdagangan
22. Kuntoro Mangkusbroto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
23. Ignatius Jonan Menteri Transportasi
24. Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Agus Suhartono Menteri Maritim
26. Indroyono Soesilo Menteri Agraria/Kedaulatan Pangan
27. Susi Pudjiastuti Menteri Pariwisata
28. Hasto Kristiyanto Menteri Sekretaris Negara
29. Pramono Anung Sekretaris Kabinet
30. HM Prasetyo Jaksa Agung



- Luhut Binsar Panjaitan Kepala Staf Kepresidenan
- Anis Baswedan Staf Kepresidenan
- Putra Nababan Staf Kepresidenan
- Andi Wijayanto Staf Sekretaris Negara


Masih ada empat kementerian yang belum terisi: Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sumber: https://www.facebook.com/firstavina?fref=ts 
 

Kado pahit dari Jokowi-JK, BBM naik 1 November!

Jumat, 24 Oktober 2014

 Kado pahit dari Jokowi-JK, BBM naik 1 November! 

JAKARTA, Mediawarga.info - Di tengah penyusunan kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 31 Oktober. Dengan begitu, harga baru BBM berlaku mulai 1 November.


Jelas ini kado pahit dari pemerintah baru pimpinan Jokowi-Kalla. Sumber KONTAN yang mengetahui rencana ini bilang, Jokowi-JK akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter. "Ini seperti rencana semula, naik Rp 3.000 per liter," ujar dia Kamis (23/10). Ini artinya, BBM bersubsidi akan naik 46,1%, dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per liter. Kenaikan ini akan menghemat anggaran Rp 20 triliun.


Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan bantuan ke masyarakat miskin. Ada 20 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan guyuran dana dari pemerintah. Jumlah ini, naik dari jumlah orang miskin penerima kompensasi kenaikan harga BBM dua tahun lalu yang hanya 15,5 juta kepala keluarga.


Berkaca pada masa itu, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan langsung sementara sebesar Rp 150.000 per bulan per rumah tangga miskin. Dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, bantuan berlangsung selama empat bulan ke 15,5 juta orang. Dengan skema sama, pemerintah baru harus menyediakan dana bantuan sosial Rp 9,3 triliun. Padahal, APBN-P 2014 cuma mengalokasikan dana Rp 5 triliun untuk cadangan sebagai antisipasi kenaikan BBM.


Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, APBN-P 2014 tak bisa memberikan bantuan seperti 2013 jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter. "Dana yang ada hanya bisa memberikan kompensasi 2-3 bulan saja," kata Askolani, Rabu (22/10).


Dengan penerima bantuan lebih besar, dapat dipastikan dana kompensasi harus bertambah. Pemerintah Jokowi harus meminta tambahan anggaran baru ke parlemen. Ini belum tentu mulus, mengingat kubu oposisi menguasai parlemen. Di DPR, Koalisi Merah Putih menguasai 353 kursi atau 63% suara, sedang Jokowi-JK yang didukung Koalisi Indonesia Hebat hanya 207 kursi atau 37%. KIH pasti harus menyerah jika harus voting untuk menambah dana kompensasi.


Ecky Awal Mucharam, Anggota DPR Fraksi PKS (anggota KMP) menegaskan, partainya sejak awal menolak kenaikan harga BBM karena ini akan mendorong inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi.


Sedangkan Satya Yudha, anggota DPR dari Partai Golkar bilang, kenaikan harga BBM hak pemerintah. Tapi pemerintah Jokowi harus cermat menghitung penghematan anggaran dan alokasinya untuk kegiatan produktif. (KONTAN)

Kabinet Belum Diumumkan Jokowi, Indonesia Seperti "Negara Auto Pilot"

Presiden Jokowi

JAKARTA, Mediawarga.info - Masih ingatkah anda dengan istilah "Negara Auto Pilot"? Istilah ini mengemuka tahun lalu dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud "Negara Auto Pilot" adalah pemerintahan yang berjalan tanpa perlu ada pemimpinnya atau pengendalinya. 

Di dalam pemerintahan SBY, beberapa pengamat menilai jalannya pemerintahan saat itu lebih dikarenakan sistemnya yang berjalan, bukan karena adanya kehadiran pemimpin atau pilot. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 % dinilai juga karena adanya gerakan dari pasar yang berjalan sendiri tanpa ada kawalan kebijakan dari pemerintah.

Negara sempat dikritisi ketika harga-harga melambung karena mekanisme pasar, namun tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemimpin terkait. Pemimpin, atau yang di sistem pemerintahan disebut presiden, menteri, gubernur, bupati hingga walikota tidak bergerak mengarahkan pesawat kembali ke arah yang benar.

Adapun auto pilot lebih dikenal di sistem navigasi, ia adalah sebuah sistem mekanikal, elektrikal, atau hidraulik yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan dari manusia. Umumnya auto pilot dihubungkan dengan pesawat, tetapi auto pilot juga digunakan di kapal dengan istilah yang sama.

Seorang pilot pesawat atau nahkoda kapal biasanya mengaktifkan mode auto pilot pada ketinggian atau situasi tertentu. Penumpang pun tidak sadar bahwa pesawat itu tidak dalam kendali si pilot.

Di dalam penerbangan atau kapal, jika dalam keadaan auto pilot, sistem ini tidak akan bertahan andaikata terjadi badai. Pesawat dan kapal akan terombang-ambing ke segala arah. Di saat inilah dibutuhkan pengendalian manusia, bukan lagi sistem.

Disimpulkan, auto pilot adalah kondisi tanpa adanya kehadiran seorang pemimpin, karena sistem sudah berjalan dengan otomatis.

Kondisi saat ini dirasa seperti belum ada campur tangan atau kendali dari pemimpin. Pasar nyatanya masih bergerak, kementerian masih berjalan, pegawai masih bekerja seperti biasanya, semua berjalan normal seperti apa adanya.

Padahal, Presiden Joko Widodo sepekan ini belum juga mengumumkan struktur kabinetnya. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat pun belum menetapkan unsur teknis mereka, alat kelengkapan DPR dan komisi, sejak dilantik 1 Oktober kemarin.

Presiden masih sibuk menyeleksi para pembantunya, karena itu dia belum bisa membuat kebijakan yang dirasakan oleh rakyatnya secara langsung. Karena itu, di kementerian pun tidak ada yang dapat membuat kebijakan yang berdampak, karena tidak ada menterinya.
Negara nyatanya tetap berjalan tanpa kehadiran pemimpinnya, mungkin rakyat tidak merasakan, karena sistem sudah berjalan. Jika memang itu yang terjadi saat ini, apa gunanya pemimpin? Karena negara sudah berjalan dengan sendirinya, rakyat pun akhirnya melakukan aktivitas seperti biasanya.

Lalu, sampai kapan negara ini berjalan dengan sendirinya, tanpa kehadiran pemimpinnya? Sampai kapan pula negara ini bertahan ketika terjadi badai yang mengombang-ambing menuju kehancuran. (KOMPAS.com)

Ini Bocoran Nama Beberapa Menteri Hingga Kamis Malam (23/10)

Kamis, 23 Oktober 2014

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu MUfidah berfoto saat memasuki beranda Istana Negara (20/10) seusai pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI/Bisnis 

Mediawarga.info, JAKARTA - Hingga Kamis (23/10) malam, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum juga mengumumkan susunan Kabinetnya.

Selain perubahan nomenklatur yang memerlukan konsultasi dengan DPR, Jokowi-JK masih harus mengganti beberapa nama yang dinilai bermasalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sampai Kamis (23/10) malam, sejumlah nama baru disebut-sebut masuk dan mengubah komposisi kabinet. Bisnis memperoleh bocoran sejumlah nama, namun belum terkonfirmasikan karena bisa jadi terjadi perubahan lagi. 
 
Berikut ini adalah beberapa nama menteri yang santer beredar menurut sumber-sumber yang dekat dengan Jokowi dan JK:
  • Menko Polhukam: Wiranto
  • Menko Perekonomian:  Sofyan Djalil
  • Menteri Keuangan: Bambang S. Brodjonegoro
  • Menteri Perindustrian: Rachmat Gobel
  • Menteri BUMN: Rini Suwandi
  • Menteri ESDM: Hendi Prio Santoso
  • Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita
  • Menteri Kehutanan: Siti Nurbaya
  • Menteri Agraria: Ferry Mursyidan Baldan
  • Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
  • Menteri Perumahan: Budi Karya Sumadi
  • Menteri Kesehatan: Thabrany Hasbullah
  • Jaksa Agung: M Jusuf
  • Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu 
Sumber: Bisnis.com

Politik Dendam Kusumat Harus di Akhiri

Senin, 20 Oktober 2014

Presiden SBY sedang dampingi Presiden terpilih Jokowi dalam kegiatan orientasi Istana Merdeka, Minggu (19/10). Sumber: Kompas.com
Media Warga Online-Proses transisi kepemimpinan nasional yang kita saksikan hari ini benar-benar menyejukan. Cukup sudah politik Ken Arok dipraktekan bangsa ini.

Tahun 1967 sejarah mencatat Bung Karno dilengserkan melalui Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akibatnya dendam kusumat keluarga besar Bung Karno dan pendukungnya masih tersimpan sampai sekarang.

Tahun 1998, Mahasiswa bersorak sorai (termasuk saya) menyaksikan pengunduran diri Pak Harto. Saya bisa bayangkan sakit hatinya Pak Harto, keluarga besar dan pengikutnya sampai hari ini. Pak Habibie pun demikian, pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR-RI, mungkin Pak Habibie juga sakit hatinya, padahal beliau orang baik dan diluar gedung MPR sebagian Mahasiswa bersorak gembira.

Di Era Gus Dur lebih parah lagi, Gus Dur dinistakan oleh MPR-RI dan keluar Istana tanpa kehormatan, sakit hati Gusdur, Keluarga dan pendukungnya masih terasa sampai sekarang. Sang Adik Gusdur, Megawati, yang khianati Kakaknya (GusDur), akhirnya harus menelan pil pahit juga, kalah dalam pertarungan politik dengan SBY, mantan anak buahnya. Megawati merasa dikhianati SBY dan dendam kusumat Megawati terasa sampai sekarang. Megawati dan SBY tidak pernah Islah.

Lalu, di era SBY, beliau refleksi, Bangsa ini tidak akan pernah menjadi Bangsa besar, bangsa bermartabat, bangsa yang dihormati dan disegani negara lain, jika transisi kepemimpinan selalu penuh olak dan tidak ada rekonsiliasi nasional. Oleh karenanya, pada hari ini SBY menginisiasi sebuah acara yang elegan untuk menyambut Presiden Baru dan melepas Presiden lama. Ada haru terselip dalam kalbu. Tidak terasa, bukan hanya mata SBY yang berkaca-kaca, tapi mata saya juga berkaca-kaca. #‎TerimakasihSBY‬. #‎SelamatbekerjaJokowi‬.


Dari Status FB Muhammad Ridwan :

Capaian Pengurangan Kemiskinan di Era SBY

Minggu, 19 Oktober 2014


Media Warga Online - Angka kemiskinan di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kurun waktu 2004-2014 terus mengalami penurunan. Dari 16.7 persen di tahun 2004, angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 11 % pada tahun 2014.  Berarti, ada penurunan kemiskinan sebesar, 5,7 Persen selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan SBY.

Namun, Ratio Gini atau indeks kesenjangan antara si Kaya dan si Miskin memang sedikit meningkat. Menurut data BPS tahun 2005 Ratio Gini Indonesia sekitar 0,363 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,413. Data BPS bisa di Klik disini.

Angka kemiskinan memang selalu menjadi opini publik. Berhasil atau tidaknya suatu Pemerintahan oleh rakyat, salahsatunya di ukur dengan berhasil-tidaknya suatu rezim dalam menurunkan angka kemiskinan.  Kadang masih ada nada sumbang ketika angka-angka kemiskinan dirilis oleh pemerintah SBY. Khususnya Ekonom yang tidak sependapat dengan kriteris kemiskinan Pemerintah.

Seperti Ekonom Hendri Saparini menyatakan—mengutip Kompas, Edisi 2 Juli 2008—Menurut beliau, menggunakan beras sebagai barometer pengukur angka kemiskinan merupakan penyederhanaan persoalan. Walaupun ada program raskin (beras untuk keluarga miskin—Red) dan bantuan langsung tunai guna menutupi kebutuhan 2.000 kalori per hari untuk konsumsi, tapi hal tersebut belum memperhitungkan kualitas hidup masyarakat.

Disparitas Angka Kemiskinan

Terjadi kontroversi ketika Bank Dunia meluncurkan laporan kemiskinan yang berjudul "Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" yang mengungkapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia hampir separuhnya dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan BPS waktu itu mengeluarkan data kemiskinan sekitar 39,1 juta orang.

Ekonom Bank Dunia DR. Vivi Alatas dalam artikelnya di majalah Tempo Edisi 21 Januari 2007 menguraikan jawaban dari dua pertanyaan besar yang selama ini menjadi kontroversi seputar data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Dua pertanyaan tersebut adalah, kenapa data kemiskinan Bank Dunia jauh lebih tinggi dibandingkan data BPS? Kriteria kemiskinan apa yang digunakan oleh Bank Dunia?

Dalam tulisan DR. Vivi Alatas tersebut terungkap, Bank Dunia mengunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity) 1 dolar AS dan 2 dolar AS. Bank Dunia menggunakan keduanya, masing-masing untuk tujuan analisis yang berbeda.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikemiskinan di sebuah negara. Namun, parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain. Oleh karena itu, dibuatlah garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP 1 dolar AS dan 2 dolar AS, sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara.

Menurut DR. Vivi Alatas, Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara. Dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa 7,4% penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49% di bawah PPP 2 dolar AS per hari.

Angka 49% tingkat kemiskinan inilah yang jadi kontroversi, namun angka ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 1999, dimana sekitar 75% masyarakat Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP 2 dolar AS per hari.

Dibandingkan dengan negara tetangga, tingkat kemiskinan PPP 1 dolar AS Indonesia sebanding dengan Cina (8%), sedikit di bawah Filipina (9,6%) dan sedikit di atas Vietnam (6,2%). Namun, untuk posisi dengan standar PPP 2 dolar AS per hari, Indonesia jauh lebih tinggi (49%), Bandingkan dengan konsumsi PPP 2 dolar AS Cina (26%), Filipina (39,3%) dan Vietnam (39,7%).

Kita bisa analisis bersama dari data di atas bahwa Indonesia memiliki perbedaan yang sangat besar dari tingkat kemiskinan di bawah PPP 1 dolar AS (7,4%) dengan tingkat kemiskinan di bawah PPP 2 dolar AS (49%).

Menurut DR. Vivi Alatas, besarnya selisih prosentase nilai PPP 1 dolar AS dengan nilai PPP 2 dolar AS mencerminkan tingginya kerentanan kemiskinan di Indonesia. Sejumlah besar penduduk Indonesia, hidup diantara PPP 1 dolar AS dan PPP 2 dolar AS atau setara dengan PPP 1,5 dolar AS per hari. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dan inflasi, gagal panen karena perubahan iklim, bencana alam, sakitnya anggota keluarga dan kehilangan pekerjaan dapat dengan mudah menjatuhkan rakyat Indonesia ke bawah garis kemiskinan.

Program Pro Rakyat SBY

Untuk mengatasi besarnya kerentanan penduduk Indonesia akan kemiskinan, Presiden SBY meluncurkan berbagai Program Pro Rakyat miskin yang dibagi menjadi beberapa Klaster. Pada tahun 2009, program pro rakyat miskin tersebut disempurnakan dan dituangkan dalam suatu masterplan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Program ini langsung menyasar masyarakat bawah yang mengalami kemiskinan ekstrim di Indonesia. Sebagai program andalan, MP3KI ini juga bertujuan untuk mengimbangi rencana besar pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Fokus kerja MP3KI tertuang dalam sejumlah program:

Pertama, penanggulangan kemiskinan eksisting Klaster I, berupa bantuan dan jaminan atau perlindungan sosial. Lalu di Klaster II adalah pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Klaster III tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan Klaster IV adalah program murah untuk rakyat.  

Kedua, transformasi perlindungan dan bantuan sosial yang di implemetasikan dengan diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasionan (JKN) yang di kelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). 

Ketiga, pengembangan livelihood, pemberdayaan, akses berusaha & kredit, dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal. 

Dari implementasi MP3KI ini memang belum bisa memenuhi target yakni, turunnya angka kemiskinan dibawah dua digit, masih jauh dari target Presiden SBY searah dengan target Milennium Developmet Goals (MDGs), yakni menurunkan angka kemiskinan sampai “separuhnya” pada 2014, atau dari 16 persen menjadi dibawah  8 persen. Berdasarkan data Worldfactbook, Klik disini. Tercatat pada rentang 2004 – 2012  Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian Negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brazil yang hanya berada dikisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Salahsatu kendala terbesar dalam mengurangi angka kemiskinan adalah inflasi yang sangat tinggi akibat kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), imbas dari resesi ekonomi global.

Dalam pidato kenegaraan terakhir di Gedung MPR/DPR, tanggal 15 Agustus 2014, Presiden SBY mengungkapkan ketidak puasannya atas capaian penanggulangan kemiskinan tersebut, namun disatu sisi beliau bangga dengan pertumbuhan kelas menengah Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Walaupun terus menurun, kita tetap tidak puas dengan angka ini, dan kita akan terus berupaya mencapai angka nol kemiskinan absolut di bumi Indonesia," kata SBY, mengutip laman Pikiran-rakyat.com (15/8).

Menurut Presiden SBY efektivitas pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pengentasan kemiskinan. Ukuran lain yang juga penting menurutnya adalah pertumbuhan kelas menengah.

Pada abad ke-21, Presiden SBY yakin kemajuan Indonesia bukan diukur dari jumlah konglomerat, namun diukur dari jumlah kelas menengah. Kalau jumlah kelas menengah terus membesar, berarti kemiskinan otomatis menurun. Logikanya, menurut SBY, yang masuk menjadi kelas menengah adalah dari golongan miskin yang berhasil mengubah nasibnya.

"Buruh tani yang menjadi pemilik lahan, karyawan menjadi manajemen, si miskin yang menjadi pengusaha, dosen atau pejabat," kata SBY.

Memang, tak ada gading yang tak retak dalam 10 tahun pemerintahan SBY, capaian penanggulangan kemiskinan di Pemerintahan SBY belum optimal, masih banyak yang harus disempurnakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Namun menurunkan angka kemiskinan sampai 5,6 persen bukan hal yang mudah.  Kita harus apresiasi prestasi-prestasinya di berbagai bidang. Presiden  SBY telah menjadikan Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga dunia dengan Jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masuk peringkat sepuluh besar dunia. Serta di G-20, kekuatan ekonomi Indonesia ada di peringkat 15 dengan pendapatan 5.500 US dollar, tertinggi sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 . Terima kasih Pak SBY!

Oleh : Muhammad Ridwan
Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung

Ini Biaya Pelantikan Jokowi-JK

Sabtu, 18 Oktober 2014

Jokowi akan dilantik pada 20 Oktober mendatang 
 
Mediawarga.info, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zukifli Hasan menuturkan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Senin, 20 Oktober 2014, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar. Dia mengklaim anggaran tersebut lebih murah, daripada anggaran pelantikan bupati.

"Pelantikan ini lebih murah dari pelantikan bupati, cuma Rp1 miliar biayanya," kata Zulkifli di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Oktober 2014.

Zulkifli menuturkan, anggaran Rp1 miliar tersebut akan digunakan untuk 600 anggota MPR RI dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta 1.200 tamu undangan yang hadir. Kata dia, untuk biaya pelantikan itu MPR RI menekan supaya sehemat mungkin.

Karena menurut dia, masih banyak kebutuhan rakyat yang harus lebih diperhatikan daripada untuk acara pelantikan. Semuanya harus diefisiensi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Anggarannya tidak kecil. Tapi tidak juga berlebihan, Rp1 miliar itu untuk pelantikan presiden. Kami anggaran sehemat mungkin, karena lebih bagus anggaran negara untuk rakyat," terang dia.

Ekonomi

Opini | Artikel

 

© Copyright Media Warga Online 2013 -2014 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com