Mediawarga.info | Berita Dari Warga Untuk Warga

Slider

Ekonomi dan Bisnis

Kolom UMKM

Politik

Urbanesia | Perkotaan

Kabar Dari Desa

Paket Kebijakan Ekonomi 10: Ini 35 Bidang Usaha Yang Terbuka Bagi Asing

Paket Kebijakan Ekonomi ke-10 memberikan keleluasaan untuk industri crumb rubber, cold storage, restoran, bar, café, usaha rekreasi, gelanggang olahraga, lapangan tenis untuk bebas dimiliki asing sebesar 100%.

JAKARTA, Mediawarga.info – Pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi, yang artinya terbuka 100% untuk penanaman modal asing dalam revisi Peraturan Presiden No. 39/2014.

Revisi beleid yang juga merupakan Paket Kebijakan Ekonomi ke-10 tersebut memberikan keleluasaan untuk industri crumb rubber, cold storage, restoran, bar, café, usaha rekreasi, gelanggang olahraga, lapangan tenis untuk bebas dimiliki asing sebesar 100%.

Keleluasaan lainnya didapatkan oleh industri perfilman, penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik bernilai Rp100 miliar ke atas, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi, pengusahaan jalan tol, pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya, serta industri bahan baku obat.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, meyakini revisi DNI dapat meyakinkan investor asing, terutama di sektor infrastruktur untuk menjamin kepastian investasi mereka dalam jangka panjang.

“Ini bisa meyakinkan mereka, kalau sepuluh tahun lagi pun kami masih akan lebih baik,” katanya, usai pengumuman paket kebijakan di Istana Kepresidenan, (11/2/2016).

Revisi tersebut juga memberikan tambahan perlindungan untuk sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) kendati memperlebar keleluasaan investor asing untuk masuk di 35 sektor.

Bentuknya, pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau risiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari Rp10 miliar.

Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan adanya saham asing sebesar 55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pradesain dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya,dan sebagainya.

Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar.

Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha.

“Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha,” ujarnya.

Sedangkan untuk kemitraan yang ditujukan agar penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha menjadi 110 bidang usaha.

Bidang usaha itu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. (Bisnis.com)

Pemerintah Klaim Paket Kebijakan Ekonomi Ke-10 Potong Mata Rantai Oligarki dan Kartel

Seskab memberikan keterangan tentang Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta Kamis (11/2).

JAKARTA, Mediawarga.info--Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ke-10, yang dikeluarkan pada Kamis (11/2) ini prinsip dasarnya adalah perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014. 

Namun demikian prinsip Paket Kebijakan Ekonomi ke-10 ini, menurut Seskab, bagi usaha kecil, mikro, dan menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp10 miliar mendapatkan perlindungan dari pemerintah. 

“Yang pertama, prinsipnya sekali lagi memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Seskab Pramono Anung saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-10 di kantor Presiden, Kamis (11/2) sore. 

Hal kedua, lanjut Seskab, kebijakan ini akan memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. 

Seskab menunjuk contoh yang paling sederhana adalah mengenai layar bioskop. Jumlah layar bioskop, yang saat ini  hanya ada 1.117 layar di seluruh indonesia yang hanya bisa diakses 13% dari penduduk kita. 

Menurut Seskab, jumlah penduduk Indonesia sudah 250 juta dan 87% layar itu ada di Jawa, yang lebih ironis lagi 35% gedung bioskop atau layar itu ada di Jakarta. Maka dengan demikian para pelaku yang selama ini mendapatkan kemudahan menguasai semua ini hanya 3-4 perusahaan. 

“Kondisi ini tidak baik bagi kehidupan dunia perfilman kita, maka dengan demikian yang seperti ini pemerintah akan melakukan perubahan,” jelas Seskab. 

Dasar yang ketiga, lanjut Seskab, adalah membuat harga lebih murah yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai contoh, selama ini bahan dasar obat-obatan itu tidak bisa masuk ke Indonesia, kalau bisa masuk dikenakan barrier to entry, ada batasannya. 

“Maka dengan pengaturan ini diharapkan nantinya karena bahan dasar obat menjadi lebih murah maka obat-obatan bisa dijangkau oleh masyarakat, oleh penduduk menjadi lebih murah,” papar Seskab. 

Dasar keempat, Seskab menjelaskan bahwa dengan Indonesia menjadi anggota dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, terdapat ketentuan 70% negara-negara di dalam ASEAN mempunyai kebebasan masuk ke setiap negara lainnya. 

Kelima, lanjut Seskab, dengan DNI ini, dengan perubahan ini, dengan kebijakan ini diharapkan akan membuka lapangan kerja yang luas dan sekaligus memperkuat modal pembangunan.

Berikutnya adalah mendorong perusahaan nasional bersaing dan semakin kuat, Seskab menuturkan, kebijakan-kebijakan yang dibuat selama beberapa waktu yang lalu, ada yang memberikan proteksi perlindungan kepada kelompok tertentu. Diharapkan dengan kebijakan kesepuluh  ini hal tersebut tidak ada lagi, dan orang harus bisa bersaing untuk memperbaiki kualitasnya. 

Seskab menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk liberalisasi karena proteksi terhadap UMKM menjadi hal utama. 

“Tetapi kebijakan ini adalah untuk mendorong adanya modernisasi dalam bangsa kita. Dan betul-betul kebijakan yang terbuka yang bisa membuat akan tumbuhnya para pemain-pemain baru, usahawan-usahawan baru, inovator-inovator baru, teknologi-teknologi baru yang akan bersaing dan bertanding dalam pasar global,” tegas Seskab. 

Saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-10 itu, Seskab Pramono Anung didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Menpar Arief Yahya. (Setkab.go.id)

Jusuf Kalla: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 10 Perluas Lapangan Kerja

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (Antara)

JAKARTA, Mediawarga.info--Paket kebijakan ekonomi jilid 10 yang diterbitkan pada Kamis (11/2/2016) berfokus pada perluasan lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan membuka kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Di tengah maraknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini, pemerintah berupaya menanggulangi meningkatnya pengangguran dengan berbagai program strategis dan peraturan yang mendukung dalam paket kebijakan tersebut.

"Pokoknya kita membuka lebih banyak kesempatan untuk lapangan kerja, semua tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi," paparnya seusai menghadiri pembukaan Bali Clean Energy Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/2/216).

Hari ini, pemerintah mengumumkan rincian poin-poin perubahan kebijakan pendukung ekonomi dalam paket kebijakan jilid kesepuluh di Istana Presiden.

Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan, hampir semua jenis usaha dalam daftar negatif investasi (DNI) berubah. Investasi asing dibuka lebih lebar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi DNI telah rampung. Perubahan terjadi hampir di seluruh jenis usaha yang diatur dalam Perpres No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berubah.

Dia menjelaskan revisi DNI bakal masuk dalam paket ekonomi 10. Draf dari Menko Perekonomian telah dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo Rabu (10/2). (Bisnis.com)

Jokowi Puas Dengan Perkembangan Tol Trans Sumatera

Presiden Jokowi Meninjau Kembali Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung, Kamis (11/02/2016)


Jakarta, Mediawarga.info--Presiden Joko Widodo (Jokowi) senang dengan perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
 
"Konstruksinya sudah 7,8 kilometer, ini cukup mengagetkan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Ari Dwipayana, Tim Komunikasi Presiden Kamis (11/2).


Jokowi kembali mengecek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.


Ini merupakan pengecekan langsung oleh Jokowi yang keempat kali.

Jokowi mengatakan, jika kecepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera bisa terus terjaga seperti sekarang ini, dia yakin, lebaran mendatang, beberapa ruas Tol Trans Sumatera sudah bisa dicoba.

"Maka itu saya akan cek kembali agar ini bisa terwujud," katanya. (Kontan.co.id)

Hari ini Jokowi Kunjungi Lampung, Dijadwalkan "Blusukan" di Pasar Way Halim dan Tinjau Pembangunan Tol

Presiden Jokowi dan Jalan Tol Trans Sumatera (Foto: Istimewa)

Bandarlampung, Mediawarga.info--Presiden Joko Widodo direncanakan akan datang kembali ke Lampung, hari ini. Presiden akan meninjau progres pembangunan jalan tol trans-Sumatera (JTTS) di Sabahbalau, Tanjungbintang, Lampung Selatan, Kamis pagi (11/2).

Menjelang kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Provinsi Lampung, jajaran Korem 043/Garuda Hitam menggelar rapat pengamanan untuk mempersiapkan kunjungan itu.

Menurut Kepala Penerangan Korem 043/Garuda Hitam (Gatam) Lampung, Mayor Inf CH Prabowo, rapat persiapan pengamanan kunjungan Presiden Jokowi di Lampung itu dilaksanakan di Aula A Yani Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar No. 85 Bandarlampung, Rabu (10/2) pukul 13.30 WIB.

Selain meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Presiden Jokowi dijadwalkan  akan meninjau Pasar Way Halim Bandarlampung.

Rapat kesiapan pengamanan kunjungan Presiden Jokowi itu dipimpin langsung oleh Danrem 043/Gatam Kol Inf Joko Putranto MSc dengan dihadiri oleh Danpaspampres, Dandim 0410/Bandarlampung, Dandim 0421/Lampung Selatan, Danyon Infanteri 143/TWEJ, Dan Brigif-3 Marinir, perwakilan dari Polda Lampung, Ws. Kasrem 043/Gatam, para komandan/kepala/pimpinan satuan dinas jawatan Jajaran Korem 043/Gatam, para kasi Korem 043/Gatam, dan instansi terkait lainnya sekitar 50 orang.

Danrem 043/Gatam Lampung, Kol Inf Joko Putranto menyatakan, suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Lampung khususnya, Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke daerah ini.

"Tentunya kita semua berharap kehadiran Presiden Jokowi, akan dapat memberikan dampak positif dalam mengembangkan dan memajukan pembangunan di wilayah Lampung secara keseluruhan," ujarnya.

Jajaran Korem 043 Gatam dan semua pihak, menurutnya, berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung ini dapat berlangsung aman dan lancar.

Presiden Jokowi beberapa kali berkunjung ke Lampung terutama untuk mengecek kesiapan dan memastikan kemajuan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni Lampung Selatan ke Terbanggi Besar Lampung Tengah yang kini sedang dikerjakan.

Ruas jalan tol dari Lampung itu dirancang akan menembus wilayah perbatasan Lampung-Sumatera Selatan dan dibangun bertahap hingga wilayah Aceh.

Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang sekitar 2.818 km yang menghubungkan Lampung hingga Aceh itu diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp150 triliun dan dibangun hingga beberapa tahun ke depan. (Antaranews.com)

Ini Aturan Terbaru Penyaluran Dana Desa


JAKARTA, Mediawarga.info--Pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.

Dilansir Kementerian Keuangan, Minggu, 10 Januari 2016, hal itu untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan dana desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015.

Sesuai peraturan ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. 

Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yakni sebesar 10 persen.

Penyaluran dana desa sendiri dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) kepada rekening kas umum daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke rekening kas desa (RKD). 

Dilakukan secara bertahap, penyaluran dana desa tahap I dilakukan pada April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada Oktober, sebesar 20 persen.

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap tersebut dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. 

Sementara, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja, setelah dana desa diterima RKUD.

Untuk memastikan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah akan memantau penyalurannya. 

Jika terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran dana desa, baik berupa keterlambatan penyaluran maupun tidak tepat jumlah penyalurannya, maka Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan memberikan teguran kepada bupati/walikota.

Selanjutnya, bupati/walikota wajib menyalurkan dana desa dari RKUD ke RKD paling lambat tujuh hari kerja, sejak teguran diterima. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil kabupaten/kota akan diberlakukan jika bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa sesuai dengan ketentuan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada 28 Desember 2015. Dengan berlakunya peraturan ini, maka PMK Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,  Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (VIVAnews.com)

Ini Enam Cara Pencegahan DBD Paling Ampuh

Fogging di daerah rawan demam berdarah dengue (DBD)

Mediawarga.info-Demam berdarah dengue (DBD) penyakit yang selalu marak terjadi ketika musim penghujan tiba. Memang. sejauh ini belum ada vaksin terbaik untuk mencegah demam berdarah. 

Jadi, kita harus banyak melakukan pencegahan jika tak ingin kita dan keluarga terkena DBD. Mayoclinic.com membagi enam cara untuk pencegahan DBD:

1. Jika Anda tinggal atau bepergian di daerah di mana demam berdarah dikenal atau sedang mewabah, cara terbaik untuk menghindari demam berdarah adalah dengan menghindari gigitan nyamuk.

2. Gunakan AC, jaring pada jendela maupun pintu masuk, serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan.

3. Menjadwal ulang kegiatan di luar ruangan. Hindari berada di luar ruangan pada waktu subuh, sore, dan senja, ketika nyamuk lebih banyak keluar.

4. Memakai pakaian yang bisa melindungi kulit. Terlebih ketika Anda pergi ke daerah-daerah penuh nyamuk, seperti mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang, kaus kaki dan sepatu.

5. Gunakan obat nyamuk, baik yang disemprot pada ruangan atau dioleskan pada kulit. Untuk kulit Anda, gunakan penolak nyamuk yang mengandung setidaknya konsentrasi 10% DEET. Namun hindari penggunaan pada bayi atau anak yang kurang dari 3 tahun.

 6. Mengurangi habitat nyamuk. Nyamuk yang membawa virus dengue biasanya tinggal di dalam dan sekitar rumah, berkembang biak di air yang tergenang. Mengurangi habitat tempat berkembang biaknya nyamuk bisa menurunkan populasi nyamuk. 

Sumber: KOMPAS.com

Infografis : Ini Sembilan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi

Mediawarga.info--Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan sembilan kebijakan paket ekonomi yang mulai digulirkan pada September 2015. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menggerakan ekonomi nasional di tengah ancaman krisis ekonomi global. Berikut delapan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi yang dituangkan dalam bentuk Infografis (Sumber: Antara).

KTNA : Petani Asing Mulai Masuk Indonesia

Petani Indonesia Sedang Menggarap Sawah (Dok. Okezone.com)

Bandung, Mediawarga.info--Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengendus adanya petani dari sejumlah negara Asean seperti Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina yang akan bekerja di sektor pertanian di Jawa Barat.

Ketua KTNA Kabupaten Bandung Nono Sambas mengungkapkan berdasarkan informasi dari para petani di sejumlah daerah, diketahui mulai ada pergerakan dari sejumlah negara untuk menggarap sektor pertanian Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar.

"Saat ini mereka mulai mempelajari bahasa dan adat istiadat masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa,"Katanya, mengutip Bisnis.com, Senin (1/2/2016).

Dia menjelaskan untuk mengidentifikasi geografi pulau Jawa, mereka mengandalkan teknologi GPS, serta mempelajari budayanya.

Pihaknya berharap agar pemerintah bergerak cepat membenahi SDM pertanian di dalam negeri, agar potensi pertanian nasional bisa digarap optimal oleh tenaga ahli lokal.

Menurutnya, pasar tunggal Asean tidak bisa dihindari adanya pertukaran teknologi, tenaga kerja, dan investasi di sektor pertanian, di mana Thailand dinilai jauh lebih siap dan lebih maju dari pada Indonesia.

"SDM pertanian dalam negeri bisa tergeser oleh mereka, jika kondisi ini tidak disikapi dengan cepat dan cermat oleh pemerintah," tegasnya.

Nono menambahkan pengusaha dan pemilik lahan juga tidak bisa disalahkan apabila akhirnya memilih petani impor dengan etos kerja tinggi, produktif dan terlatih.

"Hasil pertanian Thailand banyak masuk Indonesia seperti pepaya, durian. Mereka punya kemampuan lebih tinggi, padahal dulunya mereka sempat belajar dari Indonesia," ungkapnya.

Selama ini, petani penggarap lahan hanya mampu memproduksi padi sebanyak 5 ton/1 hektare (ha), petani dari luar negeri bisa 7 ton/ha.

Oleh karena itu, pemerintah agar serius menyikapi kondisi ini sebelum SDM pertanian lokal tergerus oleh petani impor.

"Seriuskan kembali pendidikan dan pembinaan secara formal maupun informalnya, misalkan dengan adanya pelatihan langsung di sawah dan studi banding," tuturnya.

Dia mengaku selama ini tidak ada ajakan langsung dari pemerintah agar petani meningkatkan produksi padinya, meskipun pemerintah mengklaim telah menggulirkan program untuk petani.

"Buktinya pupuk masih menggunakan NPK dan urea. Karakter tanah dengan pupuk kimia dalam waktu lama bisa rusak. Selain itu, harga pascapanen juga harus diperhatikan agar petani bersemangat mengolah sawahnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan daya saing petani di dalam negeri rendah akibat kurangnya regenerasi.

Dia menjelaskan saat ini seperti jurusan pertanian di beberapa perguruan tinggi masih relatif sepi peminatnya. Padahal, lulusan jurusan pertanian tersebut bisa meregenerasi petani yang tua.

"Mereka tidak menjadi petani yang hanya di sawah, tapi melakukan inovasi terhadap teknologi pertanian. Para lulusan bekerja untuk memajukan pertanian di daerahnya," ujarnya.

Tak hanya itu, ujarnya, masih minimnya investor lokasi yang menanamkan modalnya di sektor pertanian akibat rendahnya jaminan yang disediakan pemerintah. Bahkan, ujarnya, kondisi infrastruktur yang belum memadai sulit bagi mereka untuk menanamkan modalnya.

"Sektor pertanian ini sangat rentan dengan bencana. Jika, jaminan kurang pasti mereka enggan menanamkan modalnya karena khawatir merugi," ujarnya. (Bisnis.com)

Infografis: Dana Bergulir UMKM

Mediawarga.info--Yuk kita kenali dana bergulir untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dari pemerintah melalui infografis dibawah ini (Sumber: Antara).