Media Warga Online | Berita Dari Warga Untuk Warga

Slider

Pemberdayaan Masyarakat

Sosial Budaya | Kesra

Ekonomi | UMKM

Dunia Islam

Politika

Urbanesia | Perkotaan

Blunder Pemerintah Jokowi soal Utang IMF


JAKARTA, Mediawarga.info--Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pernyataan blunder terkait utang pemerintah terhadap International Monetary Fund (IMF). Pasalnya, utang negara kepada IMF sudah lunas sejak tahun 2006.

Dilansir Okezone, Minggu (3/5/2015), pernyataan mengenai utang kepada IMF diungkapkan pertama kali oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang menuturkan, Indonesia kembali berutang pada IMF tahun 2009 sekira USD3,093 miliar. Pernyataan ini didukung oleh data yang diberikan Bank Indonesia (BI) berdasarkan statistik utang luar negeri (SULN).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK membantah ucapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan pemerintahannya sudah melunasi utang luar negeri kepada IMF.

Namun, setelah pernyataan tersebut keluar, BI melakukan klarifikasi bahwa utang luar negeri yang tercatat tersebut sebenarnya adalah iuran wajib sebagai anggota IMF. Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs menegaskan iuran sebesar SDR1,98 atau setara dengan USD3,1 miliar itu berbeda dengan pinjaman yang selama ini dikenal masyarakat.

"Sejak 2009, pencatatan teknis alokasi SDR tersebut dilakukan di kewajiban pada IMF. Hal ini juga dilakukan oleh seluruh anggota IMF. Karena ini alokasi sebagai konsekuensi keanggotaan maka akan tetap muncul sepanjang kita masih jadi anggota," kata Peter.

Hal yang sama juga telah diungkapkan oleh pihak IMF. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro juga menyatakan hal yang serupa bahwa utang Indonesia yang diambil BI bukanlah yang harus dibayar oleh pemerintah. Angka tersebut merupakan kuota alokasi Special Drawing Right (SDR) yang tercatat sebagai utang, namun tidak pernah digunakan.

"Catatan kita utang cuma World Bank, ADB, dan sebagainya. Tolong luruskan berita yang jadi permainan karena mengadu dua presiden," ucap dia. (Okezone.com)

Ini Alokasi Dana Desa Provinsi Lampung dari APBN-P Tahun 2015


Mediawarga.info--Tahun 2015 Provinsi Lampung mendapat alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 684.727.653.000. Berikut Alokasi dana desa masing-masing Kabupaten di Provinsi Lampung (dalam ribuan).




Sumber: https://www.facebook.com/Marx.Latif?fref=ts

Ini Surat Kemendesa Perihal Pemberdayaan Masyarakat Desa 2015

Mediawarga.info--Ini Surat Kemendesa perihal Persiapan Program Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015
 



Ini Proses Pengelolaan Pendampingan Desa Tahun 2015


Yuk Gabung ke Komunitas Tahajjud Berantai (Kutub)!

Mediawarga.info--Sudahkah terlintas cita-cita yang mulia ini dipikiranmu?? Sekarang-lah saatnya bergabung bersama Komunitas Tahajud Berantai (KUTUB). Kita jadikan Indonesia bertahajjud. Yang mau gabung silahkan daftar melalui nomor WhatsApp dibawah ini.



Ini Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Mediawarga.info--PERKEMBANGAN ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. 

Dalam bentuk kajian, ekonomi Islam telah di kembangkan di berbagai University, baik di negara-negara muslim juga negara barat. Misalnya di Inggris ada beberapa university yang telah mengembangkan kajian ini seperti University of Durham, University of Portsmouth dan yang lainnya. Di Amerika sendiri dikaji di University of Harvard, bahkan Australia pun melakukan hal yang sama di University of Wolongong. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berkembang dan menjadi pusat kajian dunia, terutama dalam mengembangkan kegiatan dunia usaha yang semakin global dan kompleks.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan Syariah, pada awalnya berkembang secara perlahan, namun kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan jauh di atas perkembangan perbankan konvensional. 

Di Indonesia perbankan Syariah muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Perbankan Syariah di Indonesia, pertama kali beroperasi pada 1 Mei 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-ngara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. 

Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Sumber:Bank Syariah /Karya: DR. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec /Penerbit:Gema Insani/Islampos.com

BPI: Buruh Harus Tetap Idealis dan Tidak Termakan Intrik Pemerintah

 
JAKARTA, Mediawarga.info--Undangan Joko Widodo (Jokowi) mengajak pemimpin organisasi buruh menyaksikan ground breaking pembangunan Rusunawa untuk buruh pabrik di Unggaran Timur, Jateng, dengan menggunakan pesawat kepresidenan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, masyarakat mengkhawatirkan hal tersebut adalah upaya untuk meredam pergerakan buruh terhadap tuntutan atas kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha  mengatakan, wajar saja rakyat khawatir akan pengaruh pemerintah terhadap buruh. Pasalnya, saat ini yang lantang menyuarakan aspirasi masyarakat atas penolakan berbagai kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat hanya dari buruh dan mahasiswa.

“Saya percaya buruh akan tetap menjaga idealismenya seperti halnya mahasiswa, dan akan terus bergerak melakukan konsolidasi antar buruh. Hingga tuntutan penghapusan outsourcing dan kesejahteraan buruh terpenuhi”, papar Panji melalui rilis yang diterima mediawarga.inf0, Kamis (30/04/2015).

Panji lanjut menjelaskan, ia berharap pemerintah fair dan tidak melakukan intrik dibalik pembangunan rusunawa tersebut, untuk memperlemah gerakan-gerakan yang tak pro kebijakan pemerintah. "Pemerintah ini kan sudah terkenal senang melakukan intrik untuk meredam aspirasi, dan buruh harus berani merespon dengan terus bergerak turun ke jalan untuk membela kepentingan rakyat!" tegas Panji. (Rid).

Menteri Marwan Harap Mahasiswa Jadi Pelopor Pembangunan Desa

Menteri Desa Marwan Jafar (sulutdaily.com)

Mediawarga.info--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar berharap Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ikut menjadi pelopor membangun desa dan daerah tertinggal di tanah air.  

Kementerian DPDTT mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp9,2 triliun untuk membangun desa dan daerah tertinggal guna mensejahterakan rakyat Indonesia, kata Menteri Marwan Jafar pada Kongres X GAMKI di Manado, seperti dilansir Seruu.com, Rabu (29/04/2015).

Menurut Marwan, dari 39 ribu desa tertinggal tersebar di nusantara ini, tahun 2015 program Kementerian baru lima ribu desa akan mendapat fasilitasi.

Ia menyebutkan, konsep membangun desa dan daerah tertinggal dimulai dari pinggiran, baik yang ada di kepulauan maupun perbatasan. Karena selama ini masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sangat miskin, dimana sarana dan prasaranan serta sandang dan pangan sangat minim.

Bahkan ada warga desa di Pulau Kalimantan ingin pindah ke negara tetangga Malaysia, ujar Jafar.

Marwan Jafar menyebutkan dari 39 ribu desa tertinggal di tanah air sebagaian besar berada di wilayah kawasan timur Indonesia, kemudian Sumatera serta Banten di Pulau Jawa.

Menurut Marwan Jafar, daerah perbatasan merupakan sabuk pengaman negara kita sedangkan pulau-pulau terluar adalah menjadi jendela rumah kita.

Khusus untuk Provinsi Sulut, kata Marwan jafar, daerah ini sudah maju, tinggal beberapa daerah masih tertinggal.

Karena itu untuk membangun kemandirian bangsa dengan semangat gotong royong yang merupakan budaya bangsa kita, maka saya mengajak semua komponen anak bangsa termasuk GAMKI secara kebersamaan, bahu membahu untuk menjadi pelopor membangun desa dan daerah tertinggal, sekaligus ikut mengawalnya, harap Jafar.

Maewan Jafar menambahkan, sinergitas antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting. (seruu.com)

Dana Desa Naik Menjadi Rp40 Triliun pada 2016


Dana Desa 2016 Naik Menjadi Rp40 Triliun.

Jakarta, Mediawarga.info--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, alokasi anggaran sementara untuk dana desa pada 2016 sekitar Rp40 triliun, atau naik dari anggaran 2015 sebesar Rp20,7 triliun. "Sementara dari pagu indikatif, dana desa untuk 2016 sebesar Rp40,3 triliun," kata Marwan sebelum meninggalkan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Marwan memastikan investasi pemerintah untuk dana desa dipastikan naik pada tahun anggaran 2016, agar komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana desa sebesar Rp1 miliar per desa dapat terealisasi.

Untuk 2015, dengan alokasi dana desa  sebesar Rp20,7 triliun, kata Marwan, setiap desa baru mendapat rata-rata alokasi Rp250 juta-Rp280 juta dari pos dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, seperti di kutip Metrotvnews.com dari Antaranews.com, Rabu (29/04/2015).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Achir Chaniago mengatakan paradigma pembangunan pada 2016 menargetkan sasaran pembangunan antarkewilayahan untuk pemerataan pembangunan, selain dua dimensi lainnya yakni pembangunan sektor prioritas dan pembangunan manusia dan masyarakat.

Pos belanja dana desa, kata Andrinof, menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk mencapai sasaran antarkewilayahan, dengan pemberdayaan ekonomi desa. "Maka dari itu 2016, kami upayakan anggaran dana desa dapat mendekati Rp1 miliar per desa," ucapnya.

Dalam dimensi pembangunan antarkewilayahan, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9 persen dari total penduduk Indonesia, dan tingkat pengangguran 5,2 - 5,5 persen.

Pada perkembangan lain, realisasi penyerapan dana desa untuk tahap pertama pada 2015 hingga 27 April 2015, sudah terdistribusi ke 70 dari 434 pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota yang belum mendapat pencairan dana desa tersebut karena belum menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur rincian alokasi dana desa ke desa-desa di wilayahnya. (Ant/Metrotvnews)

NCID: Cabut Outsourcing Warisan Megawati, Jokowi Bisa Jadi Pahlawan Buruh

Jakarta, Mediawarga.info- Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, salah satu isi tuntutan buruh dalam setiap aksinya yaitu penghapusan sistem outsourcing belum juga direalisasikan oleh pemerintah.

 “Sistem Outsourcing merupakan warisan dari era pemerintahan Megawati yang mana dalam implementasinya ternyata malah merugikan buruh. Jika Jokowi bisa mengabulkan permintaan buruh tersebut bukan tidak mungkin sejarah akan mencatat Jokowi sebagai pahlawan buruh, jika tidak maka Jokowi akan menjadi sama saja dengan Ketum Partainya”, ujar Jajat melalui rilis yang diterima Mediawarga.info, Kamis (30/04).

Jajat menilai, sistem Outsourcing yang terjadi saat ini hanya menjadikan buruh tidak ubahnya seperti budak perusahaan. Perusahaan bisa dengan seenaknya memberhentikan tanpa ada pertimbangan bagaimana kinerja dari buruh serta masa kerjanya.

“Sebagai petugas partai seharusnya Jokowi bisa mengeluarkan keputusan yang Pro Rakyat. Sudah merupakan kewajiban Jokowi untuk memperbaiki kebijakan yang merugikan rakyat. Jangan malah menambahkan beban buruh dengan menaikan harga BBM, bayangkan saja sudah kena outsourcing harga BBM naik pula. Bisa-bisa semua buruh pulang ke desa dan kembali bertani kalau seperti ini caranya", tutup Jajat. (Rid)