Mediawarga.info | Berita Dari Warga Untuk Warga

Slider

Ekonomi dan Bisnis

Kolom UMKM

Sosial Budaya | Kesra

Urbanesia | Perkotaan

Kabar Dari Desa

Download Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Mediawarga.info--Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Silahkan download Pedoman Umum Program Kotaku disini

Keberlanjutan Program Kotaku

Ilustrasi Kawasan Kumuh (sumber: Griya.id)

Bogor, Mediawarga.info-Untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) maka pemerintah Kabupaten/Kota harus menyiapkan regulasi terkait untuk memastikan tidak ada lagi kawasan kumuh, seperti menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target kinerja, monitoring dan evaluasi kegiatan Kotaku serta aturan organisasi dan pemeliharan (OP).

Keberlanjutan program Kotaku di Kota/Kabupaten juga sangat tergantung dari komitmen semua pihak. Diharapkan dengan kolaborasi berbagai lembaga terkait dapat mempercepat tercapainya target Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). 

Tidak kalah pentingnya dalam keberlanjutan program Kotaku adalah pengelolaan database yang dapat mengukur kinerja program yang sudah dilakukan.

Keberlanjutan program Kotaku juga harus di dukung dengan integrasi perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan. Diharapkan dengan perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan tidak akan lagi kawasan kumuh.

Kemudian, untuk memperluas penanganan kawasan kumuh di wilayah lain, pemerintah daerah harus mereplikasi program Kotaku. Replikasi program ini menjadi salah satu indikator keberlanjutan terhadap komitmen dan kepemilikan Pemda terhadap Program Kotaku.

#PelatihanKotaku 2016

Kemensos Buka Lowongan 10.000 Pendamping PKH, Pendaftaran Sampai 8 Mei 2016

Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka lowongan 10.000 orang calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.000 operator PKH

Jakarta, Mediawarga.info--Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka lowongan 10.000 orang calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.000 operator PKH.

Dikutip dari laman resmi Kemensos, www.kemsos.go.id, seleksi terbuka SDM PKH dibuka mulai 26 April hingga 8 Mei 2016.

Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengakses laman http://seleksisdmpkh2016.kemsos.go.id. Laman tersebut akan diaktifkan mulai hari ini, Selasa (26/4/2016).

Meski baru diumumkan hari ini, info penerimaan SDM PKH sudah beredar di media sosial dalam bentuk broadcast.

Tidak ditarik biaya apapun

Pantuan Media Warga Online, Selasa (26/4/2016) laman http://seleksisdmpkh2016.kemsos.go.id  sudah aktif dan bisa diakses. Petunjuk teknis dan syarat-syarat pendaftaran bisa dilihat di laman tersebut.

Mengacu tahapan seleksi, pendaftaran dibuka hingga 8 Mei 2016. Kemudian, pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan 16 Mei 2016.

Peserta yang lolos administrasi kemudian akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni tes kompetensi bidang yang jadwalnya disusulkan kemudian.

Kemsos menegaskan seleksi pendamping PKH dan operator PKH tidak ditarik biaya apapun.

Apa itu PKH?

Dikutip laman Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.

Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011, yang dikelola oleh TNP2K.

Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga.

Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak.

Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Sumber: Tribunnews.com

Musrenbang Pringsewu: Sujadi Harapkan Jokowi Resmikan "Ground Breaking" Bendungan Way Sekampung

Musrenbang Kabupaten Pringsewu, di aula gedung Kantor Bupati, Selasa (15/3/2016)

Pringsewu, Mediawarga.info--Bupati Pringsewu, Sujadi Saddad,  perintahkan anulir usulan kegiatan yang tidak jelas. Menurutnya anggaran pemerintah daerah harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat.  
Ini dikatakannya saat membuka Musrenbang Kabupaten Pringsewu, di aula gedung Kantor Bupati, Selasa (15/3/2016) .
"Perencanaan anggaran pembangunan tidak boleh berdasarkan planning by function tapi harus berdasarkan planning by programme," ungkap Sujadi.
Menurut Sujadi tahun ini akan ada beberapa proyek infrastruktur besar di Pringsewu yang akan segera direalisasikan. Diantaranya pembangunan Bendungan Way Sekampung.

"Saya harapkan Presiden Jokowi meresmikan ground breaking pembangunan Bendungan Way Sekampung pertengahan tahun ini," Pinta Sujadi kepada Gubnernur Lampung.  

Selain pembangunan Bendungan Way Sekampung, Pemda Kabupaten Pringsewu juga akan mendukung penuh pembangunan jalur Kereta Api Kota Metro - Pringsewu.

"Saat ini Bappeda Pringsewu sedang menyusun masterplane kawasan terpadu agar jalur kereta api Metro-Pringsewu terkoneksi dengan permukiman dan tempat-tempat pariwisata," Papar Sujadi.

Sementara itu Gubernur Lampung dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengungkapkan tahun 2016 merupakan periode terakhir kepemimpinan Sujadi Saddad, dan tahun 2017 merupakan penilaian kinerja bagi Bupati Pringsewu oleh masyarakat.

Menurut Gubernur Lampung, selama kepemimpinan Sujadi Saddad, banyak prestasi yang telah diraih Kabupaten Pringsewu.

Diantaranya tingkat kemiskinan pada tahun 2014 sekitar 9.83 persen, menurun dibandingkan tahun 2010 yang berkisar 12.45 persen. Pertumbuhan ekonomi Pringsewu pun  rata-rata 6 persen, tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan provinsi dan nasional.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pringsewu sekitar 66.8. Ketiga terbesar di Provinsi Lampung setelah Kota Bandarlampung dan Metro. Namun Lampung sendiri IPM-nya masih terendah di Pulau Sumatera di angka 66.42," ungkap Taufik. 

Musrenbang Kabupaten Pringsewu tahun 2016 merupakan agenda tahunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017. Dihadiri sekira 200 peserta dari perwakilan SKPD, DPRD, Camat, Lurah/Kepala Pekon, Akademisi, LSM, Organisasi Masyarakat, media massa, serta tokoh masyarakat.

Ini 10 Manfaat Yang Didapat Seorang Perantau


Mediawarga.info--Ketika akan kuliah (merantau) ke kota lain tentunya sangat menyenangkan bagi seorang remaja. Yang membuatnya senang adalah merasa bebas, mau melakukan apapun tidak ada yang melarang, tidak ada lagi yang memarahinya saat pulang terlambat, keuangan pun diatur sendiri, dll.

Namun, level masalah yang dihadapinya pun semakin tinggi. Ia harus melakukan semuanya sendiri, tak ada lagi orang tua yang biasa mengurusnya. Dan saat merantaulah ia banyak belajar. Berikut manfaat saat seseorang merantau.

Menjadi Orang Yang Mandiri  

Jauh dari orang tua membuat kamu menjadi orang yang mandiri, sesuatu yang kamu lakukan, akan kamu lalukan sendirian. Ini yang membuat kamu tumbung menjadi pribadi yang mandiri. Bagi mereka yang tinggal dengan orang tua kemungkinan jarang mampu melakukannya.

Menjadi Orang Yang Bertanggung Jawab

Kamu dipercaya untuk tinggal berjauhan dengan orang tua kamu adalah sebuah tanggung jawang yang besar dan ini harus dijaga. Hanya orang perantau yang tau bagaimana menjaga kepercayaan tersebut.

Mudah Beradaptasi  

Pada saat merantau kamu akan merasakan dan mengalami banyak perbedaan budaya. Perlu pengetahuan yang cukup tinggi untuk bisa beradaptasi dengan sebuah lingkungan baru. Mempelajari lingkungan dan budaya di tempat tinggal baru harus dilakukan. Dan anak perantau pasti sudah tau caranya beradaptasi dengan baik.

Bisa Survive (Bertahan)  

Saat uang mulai menipis, persediaan beraspun hampir habis. Sementara kiriman dari orang tua baru datang 2 minggu lagi. Cara yang sering dilakukan adalah meminjam uang pada teman yang punya duit lebih dari kita. Atau menjalin silaturahmi ke kontrakan teman yang punya beras masih banyak. Saat jauh dari orang tua, kamu akan melakukan segala hal untuk bisa bertahan. Dan inilah yang membuat kamu menjadi lebih tahan terhadap halangan dan rintangan karena terbiasa melalukan segala hal dengan sendiri, tanpa bantuan dari orang tua.
 
Menyukai Tantangan  

Tinggal di sebuah lingkungan baru akan mempertemukanmu dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Cepat atau lambat kamu akan mampu mengatasi halangan dan rintangan tersebut karena sudah terbiasa menghadapinya.
 
Berani Mengambil Resiko  

Saat orang - orang mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan, Kamu akan menjadi karakter yang lebih berani dalam memutuskan sesuatu. Karena selama didalam perantauan kamu sudah terbiasa dengan hal tersebut.
 
Lebih Mudah Mengikhlaskan Sesuatu   

Selama menjalani kehidupan di tanah rantau, pasti banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Saat kamu berada bersama orang tuamu mungkin kamu bisa mencari jalan pintas dengan memanfaatkan relasi yang dimiliki orang tua kamu. Tapi di tanah rantau kamu akan belajar makna dari sebuah keikhlasan.

Memiliki Manajemen Diri Yang Lebih Baik  

Uang yang dikirim orang tua harus dapat kamu perhitungkan hingga kiriman selanjutnya. Kamu akan mengelola keuangan sendiri dan mengelola waktumu sendiri. Ini akan menjadikanmu manajer terbaik untuk dirimu sendiri.
 
Melihat Sesuatu Dari Dua Sisi  

Bagi mereka yang belum pernah merantau, mereka akan terbiasa melihat hanya dari satu sisi. Tapi kamu yang sudah terbiasa hidup dengan berbagai golongan akan dapat memahami sesuatu dari dua sisi.

Tidak Menjadi Orang Yang Arogan 

Mungkin saat berada dikampung halaman, semua orang mengenal kamu karena bapakmu adalah petinggi di desamu. Akan tetapi di tanah rantau kamu memulai semua dari nol. tidak ada latar belakang yang membangun penilaian terhadapmu. Semuanya kamu sendiri yang memulai.

Berbahagialah kalian yang diberi kesempatan untuk bisa merantau. Tidak banyak orang yang bisa merasakan hal tersebut. Bagi kamu yang saat ini masih bersama orang tua, tidak ada salahnya mencoba hal yang baru. Keluar dari zona nyaman untuk membangun karakter menjadi lebih baik.

Sumber: www.seduhkopi.com 

Indonesia Harus Tetapkan Indikator Kemiskinan Multidimensi


Keluarga Pemulung, Potret Kemiskinan di Ibukota Indonesia Jakarta. Dengan menggunakan IKM, sebanyak 30% atau sekira 75 juta penduduk Indonesia mengalami kemiskinan pada 2014. Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari kemiskinan versi BPS (Dok. Bataranews.com).

Tahun 2005, terjadi kontroversi, ketika Bank Dunia meluncurkan laporan kemiskinan yang berjudul “Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” yang di dalamnya mengungkapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia hampir separuhnya dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan waktu itu Badan Pusat Statistik  (BPS) mengeluarkan data kemiskinan sekitar 39,1 juta orang dengan standar Indikator kemiskinan yang berbeda dengan Bank Dunia.

Dilansir Majalah Tempo (21/01/07), Ekonom Bank Dunia, DR. Vivi Alatas, dalam artikelnya  menguraikan jawaban dari dua pertanyaan besar yang selama ini menjadi kontroversi seputar data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Pertama,  Kenapa data kemiskinan Bank Dunia jauh lebih tinggi dibandingkan data BPS? Kedua, kriteria kemiskinan apa yang digunakan oleh Bank Dunia?

Dalam artikel DR. Vivi Alatas, terungkap bahwa Bank Dunia mengunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity) US$ 1 dan US$ 2. Bank Dunia menggunakan keduanya, masing - masing untuk tujuan analisis yang berbeda.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi, digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikemiskinan di sebuah Negara.

Namun, karena parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain, maka Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP US$ 1 dan US$ 2, sebagai standar internasional yang bisa diterapkan diseluruh negara.

Nilai tukar PPP 1 US$  mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa di beli dengan satu dollar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap Negara.

Dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa 7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US$ 2 per hari.

Angka 49 persen tingkat kemiskinan inilah yang jadi kontroversi, namun angka ini, menurut Bank Dunia jauh lebih baik dibandingkan tahun 1999, dimana sekitar 75 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 2 per hari. 

Di Asia Tenggara, tahun 2005, tingkat kemiskinan PPP US$ 1 Indonesia sebanding dengan China (8 persen), sedikit di bawah Filipina (9,6 persen) dan sedikit di atas Vietnam (6,2 persen). Namun untuk posisi dengan standar US$ 2 per hari, Indonesia jauh lebih tinggi (49 persen), Bandingkan dengan konsumsi PPP US$ 2 China (26 persen), Filipina (39,3 persen) dan Vietnam (39,7 persen).

Dari data tersebut,  bisa dianalisa, ada gap pendapatan yang sangat besar antara pendapatan US$ 1 (7,4 persen) dengan pendapatan di bawah US$ 2 (49 persen) di Indonesia .

Menurut DR. Vivi Alatas,  besarnya selisih pendapatan US$ 1 dengan pendapatan US$ 2 atau 41,6%, mencerminkan tingginya kerentanan kemiskinan di Indonesia. Jadi, ada sekita 41,6% rakyat Indonesia rentan jatuh miskin, karena sejumlah besar hidup diantara pendapatan US$ 1 dan US$ 2 atau setara dengan US$ 1,5 per hari.

Indeks Kemiskinan Multidimensi

Lima tahun kemudian, atau tahun 2010, Universitas Oxford, Inggris, bersama United Nation Development Programme (UNDP) mengeluarkan sebuah indeks kemiskinan baru yang disebut Indeks Kemiskinan Multidimensi atau IKM. Dengan IKM, pendapatan diatas US$ 2  bukan lagi menjadi standar pengukuran kemiskinan.

Seperti contoh, Pedagang Siomay yang pendapatan bersihnya lebih dari Rp. 50 ribu perhari, namun rumah yang ditempatinya tidak luas, sangat sederhana dan tinggal di kawasan kumuh. 

Apabila menggunakan pengukuran garis kemiskinan versi Bank Dunia yang berpatokan pada pendapatan sebesar US$1 - US$2  atau sekira Rp 27.000 rupiah per hari, Pedagang Siomay tersebut masuk dalam kategori mampu. Namun berdasarkan Indeks Kemiskinan yang baru, Pedagang Siomay dikategorikan sebagai warga miskin.

IKM tidak hanya mengukur tingkat kemiskinan dari pendapatan, tapi memperhitungkan juga kondisi rumah tinggal sebagai salah satu dari 11 indikator.

Ukuran Multidimensi

Seperti dilansir BBC Indonesia, Kamis (11/02/2016), Setyo Budiantoro, selaku peneliti senior Perkumpulan Prakarsa, mengatakan IKM menghitung kemiskinan dengan memakai tiga dimensi, yakni pendidikan, kesehatan, dan kualitas kehidupan.

Dari tiga dimensi itu terdapat 11 indikator, antara lain gizi, akses pendidikan, kondisi tempat tinggal, lama sekolah, sanitasi, air bersih, dan sumber penerangan. Pada dasarnya Indeks Kemiskinan Multidimensi melihat basic needs manusia.

Setyo Budiantoro berpendapat, kemiskinan bukan sekadar uang, tapi juga soal kapabilitas manusia yang seharusnya bisa berkembang namun karena terkerangkeng oleh persoalan-persoalan mendasar, dia kemudian tidak bisa mengembangkan diri.

Menurutnya, dengan menggunakan IKM, sebanyak 30% atau sekira 75 juta penduduk Indonesia mengalami kemiskinan pada 2014. Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari kemiskinan versi BPS.

Seperti diketahui, BPS telah melansir data kemiskinan per bulan September 2014 yakni 27,73 juta jiwa yang berarti sekitar 10,96 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Adanya disparitas angka kemiskinan antara data BPS dan data lainnya menjadi sebuah diskursus. Berbagai kalangan, mulai akademisi, politisi sampai masyarakat sendiri sering mengkritisi indikator kemiskinan BPS.

Seperti pendapat Ekonom Hendri Saparini, yang dikutip Kompas, Edisi 2 Juli 2008, menggunakan beras sebagai barometer pengukur angka kemiskinan merupakan penyederhanaan persoalan. Walaupun ada program raskin (beras untuk keluarga miskin—Red)  dan bantuan langsung tunai guna menutupi kebutuhan 2.000 kalori per hari untuk konsumsi, tapi hal tersebut belum memperhitungkan kualitas hidup masyarakat.

BPS mengakui Indeks Kemiskinan Multidimensi pernah diuji coba. Melalui Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, Sentot Bangun Widoyono, BPS pernah menggunakan indikator baru tersebut namun belum secara penuh. Hal ini tidak bisa dilakukan BPS, karena persoalan kesepakatan nasional.

“Soal parameter kemiskinan, semua bisa berpendapat ya. Tinggal ada kesepakatan nasional nggak? Karena kalau kita bicara minimum basic needs kan itu juga kesepakatan nasional,” kata Sentot, mengutip BBC Indonesia.

Sebenarnya tidak hanya BPS yang telah menggunakan IKM ini. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) juga menggunakan IKM untuk melakukan pemetaan warga miskin dan kawasan kumuh walaupun hanya menggunakan 7 indikator yakni, keteraturan bangunan, sarana sanitasi, air bersih, akses jalan, drainase, persampahan dan pencegahan kebakaran.

Politisasi Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan memang sering menjadi “alat politik”.  Apalagi menjelang tahun politik seperti Pilpres. Angka kemiskinan selalu di politisasi.

Angka kemiskinan yang tinggi dijadikan alat untuk menyerang Pemerintah yang sedang berkuasa oleh partai oposisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebaliknya, angka-angka statistik kemiskinan yang cenderung menurun (diluar valid atau tidak datanya), dijadikan propaganda atau “klaim” Pemerintah berkuasa kepada rakyat dan lawan politik, bahwa program pengurangan kemiskinan berhasil.

Konsensus Nasional

Memang dibutuhkan keberanian dari Pemerintah menjadikan IKM ini menjadi dasar penghitungan kembali angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini untuk mendapatkan data kemiskinan yang berkualitas dan valid. Diperlukan konsensus nasional menjadikan IKM sebagai indikator kemiskinan nasional.

Dengan data kemiskinan yang berkualitas dan valid, pemerintah bisa menyusun program kerja yang benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial di Indonesia yang semakin melebar.

Desember 2015, Bank Dunia melansir “Gini Ratio” Indonesia naik pesat dalam 15 tahun terakhir.(Baca: Ketimpangan Sosial di Indonesia Semakin Lebar)

Naik dari nilai 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat, khususnya dalam hal pendapatan.

Beranikah Pemerintahan Jokowi menggunakan Indikator Kemiskinan Multidimensi ini sebagai parameter menghitung ulang data kemiskinan di Indonesia?

Oleh: Muhammad Ridwan
Konsultan Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) Provinsi Lampung dan Citizen Reporter di Mediawarga.info

Tags: Indikator Kemiskinan Angka Kemiskinan