News Update :

Pemberdayaan Masyarakat

Sosial Budaya | Kesra

Berita Dari Warga

Hukum

Daerah | Regional

Opini | Artikel

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada tidak berlaku

Selasa, 30 September 2014

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada gak berlaku 

JAKARTA, Media Warga Online - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jepang. Yusril diminta pendapat oleh SBY terkait RUU Pemerintahan Daerah, khususnya soal pemilihan kepala daerah.

"Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis," kata Yusril dalam akun Twitternya, Senin (29/9).

Dengan skenario demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah dan berlaku. Otomoatis, mekanisme pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

"Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," kata Yusril.

Usai pertemuan, Yusril juga diminta SBY untuk menghubungi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), membahas skenario tersebut.

"Pada intinya Presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak," lanjutnya.

Saran Yusril yang diterima Jokowi adalah terkait tidak perlunya menandatangani dan mengundangkan RUU Pilkada.

"Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi."

"Intinya Presiden gunakan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945," sambung Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kyoto, Jepang, SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang.

Sumber: Merdeka.com

Polemik UU Pilkada | Ini Hasil Konsultasi SBY dan Ketua MK

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
 
JAKARTA, Media Warga Online -- Setibanya di tanah air pada Selasa (30/9), pukul 00.40 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menggelar rapat kabinet terbatas di bandara Halim Perdanakusuma. Materi yang dibahas yakni Undang-Undang Pilkada yang disahkan akhir pekan lalu di DPR.

Setelah rapat sekitar 3,5 jam, Presiden SBY memberikan keterangan pers. Dalam keterangannya, ia menceritakan komunikasi dan konsultasi yang dilakukannya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva.

"Saya ingin mendapatkan kejelasan tentang tafsir dari Pasal 20 UUD 1945 dalam konteks penyusunan UUD," katanya.

Hal tersebut berkaitan dengan UU Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. Terlebih UU tersebut mendapatkan sorotan dan perhatian tajam dari masyarakat sehingga presiden merasa perlu tahu posisi di bawah konstitusinya seperti apa.

"Saya ingin mendapatkan, katakanlah, pandangan dari MK. Misal karena secara eksplisit saya selaku presiden belum memberikan persetujuan tertulis, apakah masih ada jalan bagi saya untuk tidak memberikan persetujuan," katanya menjelaskan isi konsultasinya dengan ketua MK.

Dijelaskan Ketua MK padanya, meski presiden tak tandatangan UU, dalam waktu 30 hari UU itu tetap berlaku.

"Kesimpulannya, tak ada jalan bagi presiden untuk tidak bersetuju atas apa yang dihasilkan dari paripurna DPR yang lalu. Saya taat azaz," katanya.

Presiden SBY pun menegaskan sedang berusaha mencari jalan keluar alias plan B untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Apa yang bisa kami tempuh untuk menyelamatkan pilkada dari yang tidak tepat ke yang tepat yaitu kembali ke pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan dan plan B inilah yang kami matangkan," katanya.  (Republika)

Tiba di Jakarta, SBY langsung gelar rapat di Halim bahas polemik UU Pilkada

Presiden SBY langsungkan ratas di Halim 

JAKARTA, Media Warga Online-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/9) sekitar pukul 01.00. Begitu tiba di tanah air, Presiden langsung menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri.


Mengutip Kompas.com, menteri yang masuk ke dalam ruang rapat yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Selain itu, Wakil Menteri Hukum dan HAm Denny Indrayana, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala BIN Marciano Norman, Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto.


Sementara Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan hanya terlihat menyambut kedatangan. Dia sempat berbincang dengan sejumlah menteri bersama Presiden sebelum rapat digelar.


Saat ditanyakan soal pertemuan tertutup di dalam ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Syarief mengaku SBY hanya bercerita tentang perjalanannya ke Amerika Serikat, Jepang, dan Portugal. Dia menampik bahwa ada tanggapan khusus presiden terkait UU Pilkada.


"Nggak ada, tadi hanya bicara soal perjalanan beliau," kata Syarief singkat.

Hingga kini, rapat terbatas masih berlangsung. SBY sempat mengungkapkan saat di Washington DC, dia akan berkooordinasi dengan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merupakan tindak lanjut dari kekecewaan SBY atas hasil pengesahaan RUU Pilkada yang diputuskan dipilih melalui DPRD. SBY berencana akan menggugat UU Pilkada ke MK. (Kompas.com)

PNPM Mandiri dan Implementasi UU Desa

Senin, 29 September 2014


DPR-RI dan Pemerintah Pusat telah mensyahkan Undang-Undang (UU) Desa No.  6 tahun 2014 yang  akan memberikan Desa alokasi dana untuk pembangunan.  Berdasarkan UU Desa, pada 2015 atau 2016, setiap desa secara bertahap akan mulai menerima dana desa antara Rp. 700 juta – 1,3 Milyar. Dana desa disalurkan secara berkala dalam skala nasional.

Mengutip laman Setkab.go.id, UU Desa ini mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya pembangunan Desa. Dari simulasi, sesuai pasal UU terkait sumber keuangan Desa, jumlah transfer dana tahunan untuk 73.440 Desa dapat mencapai Rp 104,6 Triliun. Angka tersebut lebih besar 10 kali lipat dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri selama tujuh tahun. Menurut data Kementerian dalam negeri tercatat dari 73.440 jumlah Desa di Indonesia,  sekitar   setengahnya merupakan dalam kategori Desa yang membutuhkan perhatian khusus, terutama pembangunan infrastruktur.

Tujuh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dasar permukiman desa dan kelurahan di bantu oleh pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Sejak tahun 2007, PNPM Mandiri baik di cluster perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) dan Cluster Perdesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur dasar, bantuan ekonomi dan sosial. Namun, secara nasional program ini akan berakhir pada Desember 2014, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat desa banyak yang bertanya, apakah Program ini akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Jokowi?

Mengutip pernyataan Menko Kesra Agung Laksono di laman detik.com Minggu (13/7/2014), beliau meyakini program ini akan terus dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo.

"PNPM Mandiri ini memang program pemerintahan SBY, namun saya berkeyakinan program ini akan diteruskan oleh pemerintah yang akan datang, karena sudah dicantumkan dalam Undang-undang," Ujar Agung.

Jika PNPM Mandiri akan dilanjutkan, dimana peran PNPM Mandiri ketika UU Desa di Implementasikan? Ada dua pertanyaan yang sering diajukan masyarakat yakni :
  1. Apakah dengan implementasi UU Desa, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri  akan dihilangkan?
  2. Bagaimana peran Lembaga Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang sudah lama eksis melalui PNPM Mandiri?
Dua pertanyaan kunci terkait keberlanjutan PNPM Mandiri akhirnya terjawab. Mengutip status Ketua Tim Pengendali PNPM Mandiri, Sujana Ro’yat, melalui akun media sosial Facebook, pada Selasa (08/07/2014). menurut Sujana Ro’yat, ada beberapa kebijakan masih  menggunakan pola dan mekanisme PNPM Mandiri dalam masa transisi pelaksanaan UU Desa pada tahun 2015 - 2016.

Dengan pelaksanaan UU Desa secara bertahap mulai 1 Januari 2015, maka dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan ke Desa (bukan status kelurahan) akan masuk dalam Dana Desa (DD).

Dengan demikian, Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) atau sharing BLM APBD untuk PNPM Mandiri secara otomatis tidak berlaku lagi mulai tahun 2015, namun diganti dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten menyediakan minimum 10 persen dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana 10 persen adalah sharing daerah ke dana Desa. Ini amanah UU No. 6 tahun 2014.

Menurut Sujana Ro’yat, Pemerintah daerah yang tidak bisa menyediakan sharing 10 persen dana perimbangan, bisa terkena sanksi dari pemerintah pusat dengan cara ditahannya dana transfer terlebih dahulu.

Persyaratan lainnya, dana Desa bisa dicairkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat, jika Desa sudah memiliki Rancangan Program Jangka Menengah Desa atu RPJMdes. Ini merupakan aturan di UU Desa dan Peraturan Pemerintah (PP). Jika desa belum memiliki RPJMdes hasil musyawarah desa, maka dana desa tersebut tidak bisa dicairkan pemerintah pusat. Menurut catatan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Desa yang sudah punya RPJMdes baru sekitar 47 persen dari jumlah total 73.440 Desa di Indonesia.

“Lebih baik ikuti saja aturan baku yang ada di UU Desa, daerah jangan membuat aturan semaunya sendiri, kecuali UU Desa di rubah dan hal tersebut bukan hal yang mudah”. Ujar Sujana Ro’yat, mengutip statusnya di laman Facebook.

Lebih lanjut, Sujana Ro’yat  mengungkapkan, mekanisme PNPM Mandiri masih akan digunakan dalam masa transisi pelaksanaan UU Desa pada tahun 2015-2016. Masih cukup waktu untuk melengkapi Desa yang beluk memiliki RPJMdes yang harus disusun seperti mekanisme di PNPM Mandiri, yakni melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau rembug warga dengan keterwakilan semua golongan dan kalangan di desa.

Khusus PNPM Mandiri Perkotaan yang wilayah Kelurahan, tahun 2015 masih menggunakan pola dan mekanisme PNPM Mandiri Perkotaan yang sedang berjalan saat ini, yakni dengan menggunakan BLM. LKM tetap berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Wilayah dengan status adminisstratif kelurahan, tidak masuk dalam intervensi UU Desa. Untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan akan dimasukkan dalam UU Pemda.

Mengapa Kelurahan tidak masuk dalam UU Desa? karena Kelurahan adalah bagian dari Pemerintah Kota/Kabupaten, jadi masuk dalam UU Pemda yang akan diputuskan di DPR. Namun, karena di PNPM Mandiri Perkotaan, terdapat  juga wilayah perdesaan, maka PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan di wilayah Desa, pada tahun 2015 akan diberlakukan UU Desa dengan pola di atas. Sehingga pada tahun 2015, mekanisme PNPM Mandiri Perkotaan hanya berlaku di kelurahan saja.

Tantangan terberat dalam pelaksanaan UU Desa adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, khususnya perangkat pemerintahan desa. Dengan alokasi dana yang cukup besar, perangkat desa diharapkan memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola dana desa. Untuk mengurangi adanya “Gap” kemampuan dalam mengelola anggaran dana desa, Sumberdaya PNPM Mandiri seperti UPK dan LKM dapat didayagunakan untuk membantu pemerintah desa dalam implementasi UU Desa. 

Dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa, Fasilitator Kecamatan dan  Desa di PNPM Mandiri yang telah mendampingi masyarakat selama kurang lebih 10 tahun di Desa-desa, dapat juga berperan mendampingi desa dalam penerapan UU Desa.

Mari kita songsong implemetasi UU Desa dengan membangun komitmen bersama, agar pelaksanaanya tidak ada penyimpangan. Untuk itu butuh komitmen semua pihak agar pelaksanaan UU Desa  bisa dijalankan dengan amanah, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Tulisan ini saya khususkan untuk Bapak Sujana Ro'yat yang telah Purna Bakti pada Bulan September 2014 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenko Kesra. Dikalangan aktivis pemberdayaan masyarakat, kami menyebutnya sebagai "Bapak PNPM Mandiri". Walau beliau sudah pensiun, tapi pemikiran dan kontribusi beliau tetap diperlukan dalam dunia pemberdayaan masyarakat.

Oleh Muhammad Ridwan
Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung

Gugatan MD3 PDIP Ditolak MK, Posisi Ketua DPR Hak Anggota DPR Terpilih

http://images.detik.com/content/2014/08/04/1562/164715_mk_gedung_ari.jpg
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta, Media Warga Online - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Menurut MK, susunan pimpinan DPR tak bertentangan dengan UUD '45, mengutip laman Detik.com, Senin Sore (29/09).

"Menurut MK, dalam materi UU dibentuk setelah pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945, perubahan UU itu sudah diagendakan. Setelah pemilu telah lazim dilakukan, MK perlu mengingatkan perubahan UU MD3 tiap 5 tahun sekali tidak akan membangun sistem yang ajaib," kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan putusan, Senin (29/9/2014).

Menurut dia, pembentukan UU MD3 tidak dilakukan setiap 5 tahun sekali. Saat MPR bersidang maka DPR dan DPD berfungsi jadi anggota MPR. Setiap keputusan MPR, maka ketetapan anggota DPR juga.

"Pengaturan mengenai fungsi antara lembaga negara justru akan menyulitkan, pasal 2 ayat 1 UUD. Tata cara pimpinan DPR diatur dalam tatib DPR, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil," terang Patrialis.

"Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan DPR terpilih," tambah Patrialis.

Soal komposisi ini yang disoal PDIP, mereka sebagai pemenang pemilu tak otomatis mendapat kursi DPR.

‎"Hal tersebut bukanlah diskriminasi, dalam putusan sebelumnya karena perbedaan ras, suku, dan agama, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum," tuturnya.

Sementara itu ditegaskan Ketua MK Hamdan Zoelva, majelis hakim menolak uji materi PDIP.

"Mengadili menyatakan menerima eksepsi pihak terkait untuk sebagian sepanjang kedudukan hukum pemohon. Menolak eksepsi pihak terkait mengenai permohonan para pemohon prematur. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," tutupnya. (Detik.com)

Masril Koto, Pria Tak Lulus SD Yang Membangun Bank Petani

Sabtu, 27 September 2014

Masril Koto (Sumber:https://www.facebook.com/masril.koto.padang)
Media Warga Online — Banyak orang berpikir kreatif ketika berhadapan dengan masalah. Berangkat dari kesulitan mencari modal untuk memperluas kebun ubi jalar di kampungnya, di Baso, Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Masril Koto bertekad membuat bank petani

Bank inilah yang kemudian mengantarkan pria asli Minang itu memenangi berbagai penghargaan sebagai social entrepreneur. Dengan semangat dan ketekunan, Masril membangun lebih dari 900 bank petani berbentuk lembaga keuangan mikro-agribisnis (LKMA) di seluruh Indonesia. Sistem bank ini juga diadopsi oleh pemerintah dan menjadi cikal bakal Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Nasional.

Seperti sebagian pria Minang lain, Masril muda merantau ke Jakarta pada 1994. Seorang teman ibunya mengajak Masril, saat itu buruh di Pasar Padang Luar, Bukittinggi, membantunya di usaha percetakan di Jakarta. Tak cuma memproduksi kantong, karena lokasinya dekat dengan kampus Trisakti di Cempaka Putih, pemilik percetakan juga berbisnis jasa fotokopi.

Masril yang hanya tamat kelas 4 SD ini ikut membaca materi-materi kuliah. Pria kelahiran 13 Mei 1974 ini juga belajar berorganisasi dari para mahasiswa. Tempat Masril bekerja menjadi tempat berkumpul para perantau asal Sumbar. "Di Jakarta, saya belajar berorganisasi," ujar Masril.

Setelah empat tahun di Ibu Kota, Masril pulang ke Agam. "Saya tidak tahan melihat kekerasan yang terjadi di saat krisis," kenang Masril.

Setibanya di kampung, dia terkejut mendapati pemuda di kampungnya mulai terkotak-kotak. Ada kelompok perantau dan pemuda yang belum pernah merantau. Melihat kondisi itu, Masril merangkul para remaja untuk bergotong royong membangun lapangan basket. Lapangan ini yang akhirnya menjadi tempat berkumpul para pemuda di kampung Masril. Di situ pula terbentuk organisasi kepemudaan Karang Taruna di kampungnya, Banu Hampu.

Supaya bisa mendanai berbagai kegiatan organisasi, Masril berinisiatif membangun ruko di tanah desa yang akan menjadi milik para pemuda. "Kebetulan ada jalan baru di depan ruko," tutur Masril.

Untuk membangun enam ruko, Masril berutang ke toko bangunan. Selama dua tahun, uang sewa dari lima ruko dibayarkan ke toko bahan bangunan. Sementara, uang sewa satu ruko sisanya menjadi milik organisasi pemuda di sana yang akhirnya berkembang menjadi Yayasan Amai Setia.

Diundang Bank Indonesia

Masril menikah dengan Ade Suryani yang berasal dari kecamatan berbeda di Agam. Masril mengikuti keluarga istrinya di Nagari Koto Tinggi, Baso. Kembali, Masril menemui berbagai masalah. Satu yang paling mencuri perhatiannya adalah masalah modal memperluas kebun.

Setelah melalui serangkaian diskusi, baik dengan petani maupun instansi pemerintahan terkait, para petani ubi jalar di Baso ingin adanya sebuah bank petani. Masril kembali tampil. "Saya merasa punya talenta berorganisasi," kata dia.

Demi merintis bank petani, Masril keluar masuk bank di Padang. Ia menanyakan cara-cara mendirikan bank, tetapi ia tak pernah mendapat jawaban memuaskan. "Sepertinya kami tak mungkin membuat bank sendiri," ujar dia.

Tak patah semangat, Masril terus berkonsultasi dengan Dinas Pertanian di kabupatennya. Hingga suatu ketika, ada sebuah pelatihan akuntansi yang diselenggarakan untuk kelompok tani tersebut. Masril pun mendapat kesempatan berkenalan dengan pegawai Bank Indonesia (BI). Merasa bertemu orang yang tepat, dia bertanya segala sesuatu tentang seluk-beluk pendirian bank. Masril pun diundang datang ke kantor BI.

"Sekitar 2005, saya baru datang ke BI. Pengalaman pertama saya datang ke gedung perkantoran di kota," ujar dia.

Berbekal penjelasan dari BI, Masril dan para petani segera menyusun rencana membuat bank petani. Dia mengumpulkan modal dari para petani, dengan cara menjual saham, senilai Rp 100.000 per saham. Dari 200 petani di Baso, terkumpul modal Rp 15 juta. Setelah empat tahun melewati perjuangan melelahkan, baru pada awal 2006, bank yang dikelola lima pengurus ini mulai beroperasi. Masril pun ditunjuk sebagai ketua.

Dalam hitungan hari, seluruh modal terserap habis menjadi kredit. Masril kembali bingung karena tak ada uang yang mengendap. Dari situ, dia lantas berpikir perlunya iuran pokok bagi nasabah yang dibayar setahun sekali untuk biaya operasional. Masril juga membuat beberapa produk tabungan, sesuai dengan kebutuhan petani, seperti tabungan pupuk. Oh, iya, agar meyakinkan, Masril yang paham produk percetakan membuat saham dan buku-buku tabungan dan catatan kredit seperti bank pada umumnya.

Keberhasilan bank petani ini segera tersebar luas. Banyak organisasi masyarakat datang ke bank petani ini untuk melakukan studi banding. Bahkan, dalam kunjungannya meninjau gempa di Padang pada 2007, beberapa menteri mampir ke bank petani yang kemudian berubah nama menjadi LKM Prima Tani ini.

Sayang, lantaran tak lagi sepaham dengan visi yang diemban para pengurus LKM, Masril keluar pada 2009. Saat itu aset sudah mencapai Rp 150 juta. "Saya ingin menularkan keberhasilan ini untuk petani lainnya," tutur dia.

Mulailah Masril berjuang seorang diri menjadi relawan. Ditemani sepeda motor kesayangan, dia memperkenalkan konsep LKM agribisnis ini ke kelompok-kelompok petani di Sumatera Barat, tanpa bayaran sepeser pun. "Mereka hanya mengisi bahan bakar sepeda motor saya," kata Masril.

Pada 2010, seorang warga Jepang menemuinya dan meminta Masril membantu membuat LKM agribisnis untuk 2.000 petani di Sumbar. Ini merupakan pencapaian besar karena rata-rata kelompok tani yang ia kelola hanya setingkat desa, terdiri dari 200 petani. Namanya pun kian berkibar sebagai pencetus bank petani.

Tak berhenti di Sumbar, Masril juga menularkan konsep bank petani ini ke seluruh daerah di Indonesia. "Saya ingin mengajak petani berdaulat secara pangan dan ekonomi di desanya," katanya.

Kini, ada sekitar 900 LMK yang telah dibentuk Masril, dengan aset mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 4 miliar per LMK. Dia menaksir, total kelolaan dana LKMA secara keseluruhan mencapai Rp 90 miliar dengan 1.500 tenaga kerja yang merupakan anak petani.

Masril yang kini sering tampil sebagai pembicara, sebagai wakil BI atau dosen undangan di berbagai universitas, menargetkan 1.000 LKMA pada 2016. Dia menitikberatkan pendirian LKMA di Indonesia Timur, khususnya daerah yang belum terjamah institusi keuangan.  (J. Ani Kristanti-Kompas.com)

Masril Koto Bantah Berita di Kompasiana.com

Selasa, 23 September 2014


Masril Koto (Sumber :https://www.facebook.com/masril.koto.padang)
Media Warga Online - Senin malam (22/9), ketika saya sedang asyik online menjelajahi halaman Facebook (FB), tidak sengaja saya meng-klik berita kompasiana.com yang berjudul "Mempertanyakan Kebenaran Cerita Masril Koto" dengan penulis Faizah Fauzan. Berita tersebut ditautkan oleh salah satu relasi saya, Bapak Andry Thamrin, mantan staff Bank Dunia Jakarta.

Yang membuat saya tertarik membuka tautan berita Kompasiana.com, pertama, dalam statusnya, Pak Andry Thamrin menuliskan “Waduuuh.. yg mana yg bener nih??”, merujuk isi tulisan Faizah Fauzan yang meragukan kredibilitas saudara Masril Koto. Hal ini membuat saya penasaran untuk buka tautan tersebut. Kedua, kebetulan di Facebook saya berteman dengan saudara Masril Koto di akun https://www.facebook.com/masril.koto.padang. Selain itu saya sudah mengenal saudara Masril Koto dari pemberitaan di media, termasuk berita terbaru  di Detik.com dengan judul :

Masril Koto, Pria Tak Lulus SD yang Sukses Dirikan Bank Petani.

Pertemanan saya dengan Masril Koto via FB diawali ketika beliau me-like atau mengikuti blog saya di www.mediawarga.info. kemudian saya tambahkan beliau ke pertemanan di FB. Setelah sekian lama, baru saya ketahui beliau cukup punya nama di bidang pertanian. Saat itulah saya selalu ikuti perkembangan beliau, dari sisi seorang blogger.

Oleh karenanya, sejak berita terkait Masril Koto yang ditulis Faizah Fauzan menjadi Headline di Kompasiana.com, saya tambah penasaran untuk menggali informasi langsung dari beliau.

Senin malam (22/09), pukul 22.00, saya kirim pesan kepada saudara Masril Koto via inbox di FB, karena saya melihat beliau sedang online juga. Saya ketik pesan kepada beliau yang isinya mempertanyakan kebenaran isi berita di Kompasiana.com.

“Saya seorang Blogger/Kompasianer. Saya prihatin dengan tulisan terkait anda di Kompasiana.com, harus ada klarifikasi dari Bung Masril. Mudah-mudahan berita itu tidak benar. Ceritakan yang sebenarnya Bung Masril... “

Lama sekali beliau merespon pesan saya. Surprise, Selasa pagi (23/09), ketika saya buka kembali FB pukul 09.00, pesan saya dibalas oleh saudara Masril Koto.

Berikut penjelasan Saudara Masril Koto via pesan FB:

“Berita yang ditulis saudara Faizah Fauzan tidak benar. Yang benar, saya termasuk dalam tim yang mendirikan Lembaga Kredit Mikro Agraria (LKMA) Prima Tani alias Bank Petani yang berlokasi di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Bukit Tinggi.”

“Saya bukan juru tagih seperti yang ditulis dalam berita tersebut. Jabatannya saya adalah wakil ketua.”

“Kemudian terkait dengan berita bahwa saya merugikan nasabah, saya tidak punya kebijakan untuk mengeluarkan dana dari LKMA. Tuduhan saya tidak amanah, tentu fitnah bagi saya, karena saya tidak pernah menggelapkan atau mengambil uang LKMA”

“Saya diberhentikan secara tidak hormat. Saya tidak pernah disidang atau diminta klarifikasinya. Tiba-tiba saya hanya dikasih surat saja, yang mana waktu itu bukan saya yang terima, tapi dititip di rumah ketika saya sedang keluar”

“Kemudian, kabar saya merugikan LKMA di Kabupaten Dhamasraya, itu juga tidak benar”
Di akhir pesannya, saudara Masril Koto meninggalkan nomor teleponnya, yang tidak bisa saya share di forum ini.

Tulisan ini tidak berniat untuk membela Saudara Masril Koto, karena secara pribadi-pun, saya tidak kenal, belum pernah bertemu secara langsung atau kontak langsung. Tulisan ini semata-mata sebagai informasi agat berita terkait saudara Masril Koto berimbang. Ada baiknya memang saudara Masril koto menggelar konferensi pers, supaya informasi terkait beliau tidak simpang siur di media massa termasuk di Kompasiana.com.

Bank Dunia: Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat

Mang Enang, sehari-harinya beliau dipanggil. Sudah 21 tahun Pria asal Garut tersebut menjadi Tukang Sol di Pasar Way Halim, Bandar Lampung. "Sebelum menetap di Lampung, saya jadi tukang sol selama 10 tahun di Jakarta" Ujar Mang Enang. Pemerintahan telah berganti, tapi beliau tetap setia dengan profesinya. Pendapatannya tidak pernah menentu. Selama 31 tahun jadi tukang sol, belum pernah dapat perhatian Pemerintah. Beliau adalah potret rakyat yang Mandiri. 70% rakyat Indonesia seperti Mang Enang. Mengandalkan hidup dari sektor informal. (Dok. Pribadi)

Jakarta, Media Warga Online – Meski penurunan kemiskinan di Indonesia terus melambat, tingkat penurunannya hanya 0.7 persen untuk tahun 2012-2013 – tingkat penurunan terkecil dalam satu dekade terakhir, menurut Bank Dunia dalam rilis yang diterima Mediawarga.info, Selasa (23/09).

Ketimpangan juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang berpotensi menciptakan konflik sosial. Hal ini akan  mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir,  selama ini pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 11,3%  pada tahun 2014, dari 24% pada tahun 1999.  

Sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin. Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin.  Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin. 

Kedua tantangan ini, yakni penurunan kemiskinan yang melambat dan ketimpangan yang meningkat, menjadi fokus konferensi Bank Dunia yang dihadiri oleh beragam masyarakat Indonesia dan dibuka oleh Wakil Presiden, Dr. Boediono.

“Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan akan menjadi tantangan paling penting bagi Pemerintah Indonesia mendatang.  Dengan melakukan implementasi kebijakan-kebijakan publik yang efektif, demikian dengan kemitraan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, Bank Dunia yakin, Indonesia akan membuat kemajuan yang substansial. Mengentaskan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan merupakan misi Bank Dunia, dan kami akan mendukung pemerintahan baru dalam mencapai tujuan-tujuan ini, “kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves.

Meningkatnya ketimpangan juga membuat mereka yang miskin lebih sulit lagi untuk keluar dari kemiskinan.  Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000, menjadi sekitar 0,41 pada tahun 2013.  Kesenjangan antar daerah tetap ada. Indonesia Timur tertinggal dari wilayah lain di negara ini, terutama Jawa. Akibatnya, meski upaya mengurangi kemiskinan mengalami kemajuan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur .

Ketimpangan merupakan konsekuensi pertumbuhan yang bisa dihindari.  Ekonomi negara-negara berkembang lain telah berhasil tumbuh dan pada saat yang sama, terus berupaya menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

“Strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan adalah dengan membantu masyarakat miskin menolong diri mereka sendiri, melalui penyediaan lebih banyak pekerjaan dan pekerjaan yang memberikan penghasilan lebih baik. Kita juga perlu memastikan anak-anak di seluruh Indonesia memiliki akses yang sama ke layanan yang berkualitas, agar mereka dapat memulai hidupnya secara adil," menurut Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Vivi Alatas.

Peningkatan anggaran untuk program-program jaring pengaman sosial (social safety net) akan membantu meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, gizi yang lebih baik dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk lepas dari kemiskinan. Saat ini, Indonesia hanya menghabiskan 0,7% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) untuk  program-program bantuan sosial, dibandingkan dengan Brasil yang menggunakan 1,5% dari PDB-nya dan negara-negara berpenghasilan menengah rendah lainnya.

Konferensi ini didukung oleh Pemerintah Australia, mitra Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.



Asal Mula Manusia Menurut Kitab Suci dan Peradaban Gunung Padang

Senin, 15 September 2014

situsgunungpadang.com
Sketsa Situs Gunung Padang (http://www.situsgunungpadang.com/)
Media Warga Online - Misteri kehidupan manusia diperkirakan dimulai sekitar 5.872 hingga 4.942 sebelum masehi, dan dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai manusia pertama di muka bumi, yaitu Adam bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Menurut Agama Samawi pula, merekalah orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agama Islam, Yahudi, Kristen, mau pun agama lain yang berkembang dari ketiga agama Abrahamik ini

Lukisan mural berjudul Penciptaan Adam karya Michelangelo terdapat di atap Kapel Sistine di Vatikan yang menggambarkan peristiwa penciptaan Adam dan Hawa. Kisah tentang Adam terdapat dalam Kitab Kejadian pada Torah dan Alkitab pasal 2 dan 3, dan sedikit disinggung pada pasal 4 dan 5. Beberapa rincian lain tentang kehidupannya dapat ditemukan dalam kitab-kitab apokrif, seperti Kitab Yobel, Kehidupan Adam dan Hawa, dan Kitab Henokh.

Menurut kisah di atas, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam kemudian ditempatkan di dalam Taman Eden yang berarti tanah daratan, terletak di hulu Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat (di sekitar wilayah Irak saat ini). Ia kemudian diperintahkan oleh-Nya untuk menamai semua binatang. Allah juga menciptakan makhluk penolong, yaitu seorang wanita yang oleh Adam dinamai Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden dan berjalan bersama Allah, tetapi akhirnya mereka diusir dari taman itu karena mereka melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.

Bila membaca silsilah Kitab Kejadian, Adam meninggal dunia pada usia 930 tahun. Dengan angka-angka seperti itu, perhitungan seperti yang dibuat oleh Uskup Agung Ussher, memberikan kesan bahwa Adam meninggal hanya sekitar 127 tahun sebelum kelahiran Nuh, sembilan generasi setelah Adam. Dengan kata lain, Adam masih hidup bersama Lamekh (ayah Nuh) sekurang-kurangnya selama 50 tahun. Menurut Kitab Yosua, kota Adam masih dikenal pada saat bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki Kanaan.

Menurut pandangan Baha'i, Adam adalah perwujudan Allah yang pertama dalam sejarah, dimana penganut Baha'i meyakini bahwa Adam memulai siklus Adamik yang berlangsung selama 6.000 tahun dan berpuncak pada Nabi Muhammad.

Di ajaran agama Samawi, anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar, yaitu, setiap bayi lelaki dilahirkan bersamaan dengan seorang bayi perempuan (kembar). Adam menikahkan anak lelakinya dengan anak gadisnya yang tidak sekembar dengannya.

Sementara itu menurut syariat Islam, manusia tidak diciptakan di bumi, tapi manusia dijadikan khalifah (pengganti/penerus) di bumi, sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang diganti, dengan kata lain adalah Adam 'bukanlah makhluk pertama' di bumi, tetapi ia adalah 'manusia pertama' dalam ajaran agama Samawi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi.

Sebelum kehadiran manusia telah banyak umat yang terdiri malaikat, jin, hewan, tumbuhan dan sebagainya, karena dalam Al-Qur'an ciptaan Allah disebut juga dengan kata umat. Sesuai dengan salah satu surah Al An'aam 38, yang berbunyi:

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." (Al An'aam 6:38)

Dari ayat Al-Baqarah 30, banyak mengundang pertanyaan, siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang dimaksud oleh malaikat pada ayat di atas. Dalam literatur Arkeologi, berdasarkan fosil yang ditemukan, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka nyaris seperti manusia, tetapi memilki karakteristik yang sangat primitif dan tidak berbudaya.

Volume otak mereka lebih kecil dari manusia, oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Kelompok makhluk ini kemudian dinamakan oleh para arkeolog sebagai Neanderthal.

Sebagai contoh Pithecanthropus Erectus memiliki volume otak sekitar 900 cc, sementara homo sapiens memiliki volume otak di atas 1000 cc (otak kera maksimal sebesar 600 cc). Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa semenjak 20.000 tahun yang lalu, telah ada sosok makhluk yang memiliki kemampuan akal yang mendekati kemampuan berpikir manusia pada zaman sebelum kedatangan Adam.

Namun bila melihat penemuan Gunung Padang di Desa Karyamukti, Campaka, Cianjur, ada teknologi yang sangat maju di bawah tumpukan punden berundak yang besarnya 8 kali Candi Borobudur itu. Indikasi adanya teknologi metalurgi purba diperkuat lagi oleh temuan segumpal material seperti logam sebesar 10 cm oleh tim Ali Akbar pada kedalaman 1 meter di lereng Timur Gunung Padang. Material logam berkarat ini mempunyai permukaan kasar berongga-rongga kecil dipermukaannya. Diduga material ini adalah adonan logam sisa pembakaran (“slug”) yang masih bercampur dengan material karbon yang menjadi bahan pembakarnya, bisa dari kayu, batu bara atau lainnya. Rongga-rongga itu kemungkinan terjadi akibat pelepasan gas CO2 ketika pembakaran.

Hasil analisis Radiometrik dari kandungan unsur karbonn pada beberapa sampel semen di bor inti dari kedalaman 5 hingga 15 meter yang dilakukan pada tahun 2012 dan telah diuji di laboratorium bergengsi BETALAB, Miami, USA pada pertengahan 2012 menunjukan umur dengan kisaran antara 13.000 sampai 23.000 tahun lalu. Kemudian, hasil Carbon Dating dari lapisan tanah yang menutupi susunan batu kolom andesit di kedalaman 3 hingga 4 meter di Teras 5 menunjukkan umur sekitar 8.700 tahun lalu.

Sebelumnya hasil Carbon Dating yang dilakukan di laboratorium BATAN dari pasir dominan kuarsa yang mengisi rongga di antara kolom-kolom andesit di kedalaman 8-10 meter di bawah Teras 5, juga menunjukkan kisaran umur yang sama yaitu sekitar 13.000 tahun lalu.

Fakta itu sangat kontroversial karena pengetahuan yang diyakini peneliti saat ini belum mengenal atau mengakui ada peradaban (tinggi) pada masa purba itu, di manapun di dunia seperti yang dikisahkan dalam berbagai kitab suci atau hasil penelitian lainnya. Penemuan tersebut memunculkan dugaan bahwa di masa prasejarah Indonesia, telah hidup peradaban yang menyerupai kemajuan peradaban Mesir saat pembangunan piramida dan jauh lebih tua dari peradaban Mesir kuno.

Struktur bangunan dari susunan batu-batu kolom berdiameter sampai 50 cm dengan panjang bisa lebih dari 1 meter ini sudah sangat spektakuler karena bagaimana mungkin masyarakat purbakala dapat membentuk potongan-potongan batu persegi panjang dan menyusun batu-batu besar yang sangat berat ini sedemikian rapihnya dan direkatkan dengan semen melalui suatu adonan material yang istimewa.

Selanjutnya survei geolistrik yang dilakukan di sekitar lokasi pengalian oleh tim geologi dan geofisika dari LabEarth LIPI, menguak fakta baru mengenai bangunan purba di bawah permukaan ini. Survei terbaru ini adalah survei mendetail sebagai lanjutan dari puluhan lintasan survei geolistrik 2-D, 3-D dan survei georadar yang sudah dilakukan pada tahun 2011, 2012 dan awal 2013 di sekujur badan Gunung Padang, dari kaki sampai puncak bukit. Hasil survei geolistrik memperlihatkan bahwa lapisan susunan batu kolom yang terlihat di kotak gali keberadaannya dapat diikuti terus sampai ke atas bersatu di bawah badan situs Gunung Padang di atas bukit, dan juga melebar sampai jauh ke kaki bukit.

Sementara itu dari hasil citra Tomografi, di bawah gundukan ribuan batu yang tersusun rapih di Gunung Padang terdapat ruang yang sangat besar dan di bawah ruang besar tersebut tampak terlihat semacam cawan besar atau benda berbentuk parabola yang memiliki gelombang energy.

Saat ini Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang dengan dibantu TNI tengah berupa terus untuk segera menemukan dan membuka pintu masuk ke dalam rongga perut punden berundak yang memiliki luas areal sekitar 29 hektar. Dengan terbukanya pintu masuk ke dalam rongga situs ini, diharapkan akan membuka segala macam tabir misteri kehidupan manusia di muka bumi yang tentunya akan mengguncang dunia.

Ketua Bidang Geologi TTRM, Dr Danny Hilman Natawidjaja, hari ini menyatakan secara terang benderang bahwa Gunung Padang adalah Piramida Nusantara.

Ekspose dan laporan ilmiah akan segera dikeluarkan ke publik, sementara penggalian serta Eskavasi Arkeologi yang dipimpin DR Ali Akbar akan ekspose di lokasi tanggal 20 September 2014 mendatang.

Selanjutnya hasil temuan ini akan diserahkan ke negara langsung ke Presiden bersama departemen-departemen pendukung lainnya. (RMOL).

Pandangan tentang Quick Count oleh Dr. Deden Rukmana

Kamis, 17 Juli 2014

Validitas Quick Count dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2014. 

Pandangan tentang Quick Count oleh Dr. Deden RukmanaMediawarga.info - Pemilihan presiden Indonesia tahun ini cukup mengundang banyak perhatian ilmuwan yang mendalami riset kuantitatif sehubungan dengan maraknya diskusi terkait quick count. Tulisan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tahapan-tahapan ilmiah dalam quick count yang dapat menjadi acuan untuk mengukur validitas quick count.

Quick count adalah metode ilmiah untuk mengestimasi parameter populasi dari informasi statistik yang diperoleh dari samples. Dalam kasus ini, kita ingin mengetahui proporsi pemilih Prabowo Subianto (PS) dan Joko Widodo (JW) dari informasi yang diambil di TPS yang dijadikan sample. Quick count mengambil data dari sebagian kecil saja dari total TPS di Indonesia berjumlah 479.183. Hanya quick count yang valid dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang dapat digunakan untuk mengestimasi proporsi pemilih PS dan JW.

Tahap pertama adalah menentukan sampling frame. Quick count yang valid adalah yang menggunakan seluruh 479.183 TPS sebagai sampling frame. Quick count yang sengaja ataupun tidak sengaja mengecualikan sebagian dari 479.183 TPS tersebut menjadi tidak valid.

Tahap kedua adalah memilih TPS sample yang memenuhi kaidah EPSEM (equal probability sampling method). Semua TPS yang masuk dalam sampling frame memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai sample. Ini adalah tahap awal yang paling penting dalam quick count. Bilamana TPS sample dipilih karena kemudahan logistik untuk pengambilan datanya maka quick count tersebut menjadi tidak valid.

Tahap ketiga adalah pengumpulan data dari TPS samples. Ini adalah tahapan yang paling menyita waktu, biaya dan tenaga. Lembaga survey mengambil data dari masing-masing TPS samples yang berjumlah ribuan. Lembaga survey perlu juga menjamin tidak terjadi manipulasi dan rekayasa data selama tahapan ini. Bilamana terjadi manipulasi dan rekayasa dalam tahapan ini, data yang terkumpul menjadi tidak valid dan mesti dibatalkan.

Tahap keempat adalah agregasi dan analisa data. Dalam tahapan ini semua data yang masuk diagregasi untuk menentukan proporsi pemilih PS atau JW. Proporsi agregasi ini disebut juga proporsi sample dan yang dilaporkan oleh lembaga survey, seperti 52% ataupun 48%. Proporsi sample untuk masing-masing calon presiden jika dijumlahkan harusi menjadi 100%. Selain proporsi agregasi ini, lembaga survey harus menentukan margin of error. Besarnya margin of error ditentukan oleh nilai alpha (tingkat kepercayaan) dan jumlah TPS sample. Semakin besar jumlah TPS sample maka margin of error akan semakin kecil. Jika nilai margin of error dikalikan dengan dua lebih besar dibandingkan selisih proporsi sample maka quick count tersebut menjadi inkonklusif. Contoh, margin of error = 2.5 dan proporsi sample = 52% and 48%, maka 2.5 x 2 > 52-48, sehingga hasil quick count tersebut tidak konklusif dan kita tidak bisa memperediksi dengan tepat siapa pemenang pemilu tersebut.

Margin of error atau margin of sampling error (MOSE) adalah kesalahan atau biaya yang tidak bisa dihindari karena kita mengambil informasi dari sample dan tidak dari populasi. Terdapat kemungkinan bahwa sample yang terpilih tidak sempurna untuk merepresentasikan populasi. MOSE ini ditentukan oleh besarnya jumlah samples dan tidak oleh besarnya populasi. Nilai alpha (tingkat kepercayaan) juga mempengaruhi MOSE. Tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan lembaga survey adalah 95% — berarti setiap 95 kali dari 100, kita percaya bahwa estimasi yang kita peroleh dari sampling adalah representasi yang tepat dari populasi.

Quick count adalah metode ilmiah yang dapat digunakan untuk mengestimasi hasil pemilihan presiden Indonesia. Quick count memiliki validitas yang lebih baik ketimbang exit poll. Quick count hanya memiliki sampling error, sementara exit poll bisa juga memiliki coverage error, measurement error ataupun nonresponse error. Ketiga jenis error ini tidak terdapat dalam quick count.

Jika lembaga-lembaga survey tersebut memenuhi semua keempat tahapan ilmiah di atas maka quick count adalah cara yang valid untuk mengestimasi pemenang pemilihan presiden Indonesia tahun 2014 ini. Bilamana lembaga-lembaga survey tersebut memenuhi semua kaidah dalam keempat tahapan ilmiah tersebut, seyogyanya hasil yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga survey tidak akan jauh berbeda.


Ditulis oleh Dr. Deden Rukmana (Savannah State University, Amerika Serikat).


Catatan:
Kita melakukan ini karena netral dan hanya ingin memberikan pencerahan dari segi kepakaran.

Sumber: http://i-4.or.id/id/pandangan-tentang-quick-count-oleh-dr-deden-rukmana/

Ekonomi

Berita Internasional

 

© Copyright Media Warga Online 2013 -2014 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com