News Update :

Sosial Budaya | Kesra

Politika

Berita Dari Warga

Hukum

Daerah | Regional

Server e-KTP Ada Di Luar Negeri, Mendagri Sementara Hentikan Pembuatan

Sabtu, 15 November 2014

 
Mediawarga.info, JAKARTA - Berkaitan dengan server e-KTP yang ternyata berada di negara lain, ditanggapi keras oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, ia memberhentikan pembuatan e-KTP sampai semua permasalahan bisa teratasi.
 
Mendagri kabinet Jokwi itu juga menyatakan apabila beberapa fakta serius terungkap dalam pembuatan e-KTP ini. Ia mencium adanya kasus korupsi dalam proyek garapan pemerintahan SBY tersebut. Masalah lainnya yang muncul ialah server yang dipakai untuk menampung data e-KTP ternyata dimiliki negara lain, hal itu bisa membuat database yang terdapat didalamnya bisa dengan mudah diakses oleh oknum yang mempunyai niat jahat. 

Terlebih penampakan e-KTP tidak menerapkan open system, hal itu membuat Kemendagri susah umtuk merombak sistem ini. Yang lebih riskan lagi ketidakjelasan database e-KTP. Contohnya nama yang tertulis jenis kelamin perempuan, tapi foto yang didalamnya memperlihatkan seorang laki-laki.

Temuan yang ia dapatkan dari penelusuran tersebut yaitu dugaan korupsi melimpahkan semuanya ke KPK. Mengenai masalah sistem yang tidak jelas akan segera dibenahi dan dikoordinasikan dulu bersama berbagai pihak.

Ia juga memberikan sebuah gambaran “apabila terdapat buah yang bagus, maka anda harus bersihkan ulat yang berkeliaran didalamnya sebelum dimakan,”. Tegas Tjahjo Kumolo.

Seluruh Desa Bakal Digelontor Dana Rp340 Juta

Seluruh Desa Bakal Digelontor Dana Rp340 Juta
Marwan Ja'far (Foto: Antara)
Mediawarga.info, YOGYAKARTA - Sebanyak 73 ribu desa di seluruh Indonesia bakal digelontor dana sebesar Rp340 juta pada awal 2015. Dana dari APBN itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditekan era kepemimpinan SBY-Boediono.

"Implementasi Undang Undang Desa akan dipukul rata setiap desa di seluruh Indonesia, yakni Rp340 juta," kata Marwan Ja'far, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigransi Kabinet Kerja Periode 2014-2019 di UGM Yogyakarta, Sabtu (15/11/2014).

Pemberian dana tersebut akan dilakukan secara bertahap yang direncanakan pada akhir tahun ini hingga awal tahun 2015. Sehingga, bulan Januari 2015 semua desa yang ada di Indonesia bisa menerima kucuran dana tersebut.

Politisi PKB itu juga meminta kepada Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Sebab, dikhawatirkan Kepala Daerah berperkara dengan penegak hukum jika tidak serius dalam mengelola dana tersebut.

"Nanti dibentuk tim khusus yang tugasnya mengawasi, mendampingi, dan memonitor keuangan setiap desa," katanya.

Marwan mengaku dalam implementasi nanti diprediksi ada kendala, seperti penyusunan laporan. Sebab, tidak semua Kepala Desa bisa menyusun laporan keuangan.

Untuk itu, ada tim khusus tersebut membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan keuangan agar tidak menyalahi aturan. "Nanti ada yang mengawasi agar tidak ada penyelewengan," katanya.

Pengucuran dana tersebut, tambah Marwan, diharapkan agar Kepala Desa menjadi pilot projek di daerah-daerah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Penggunakaan dana itu untuk membangun berbagai sektor di masing-masing desa. (Okezone)

Mensos Siap Bikin Gebrakan soal Pengentasan Kemiskinan

Mensos Siap Bikin Gebrakan soal Pengentasan Kemiskinan

Mediawarga.info, JAKARTA - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, siap menjawab tantangan Presiden Joko Widodo untuk bekerja keras. Salah satunya dengan menyiapkan grand strategi pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Mensos saat melakukan Focus Group Discussion dengan jajaran eselon I, II, III. Mensos menyampaikan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan, terlebih untuk mencapai taget penurunan 5 sampi 6 persen perlu sinergitas, perlu fokus, didasari rasa saling percaya, saling memmahami posisi, dan integritas pelaksananya.

“Kemensos menetapkan tiga grand strategi dalam pengentasan kemiskinan, Pertama, memberdayakan masyarakat miskin berbasis desa/kelurahan. Kedua, mengintegrasikan program penanganan kemiskinan hingga ke kecamatan, dan ketiga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan,” kata Mensos mengutip laman Okezone, Sabtu (15/11/2014).

Untuk mengimplementasikan grand strategi tersebut, Kemensos membidik sejumlah sasaran strategis, di antaranya memberdayakan masyarakat miskin berbasis desa/kelurahan dengan ukuran, pertama seluruh desa/kelurahan menjadi desa produktif, prosentase individu, keluarga, dan kelompok masyarakat miskin menjadi produktif. Kedua, seluruh stake holder berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan.

Sasaran strategis kedua, sambung Khofifah, yaitu mengintegrasikan program penanganan kemiskinan hingga tingkat kecamatan, dengan ukuran. Dimana, seluruh program perlindungan sosial di Kementerian/Lembaga terintegrasi secara nasional, seluruh program dan kegiatan terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan seluruh kabupaten/kota memiliki pusat pelayanan terpadu dalam penanganan kemiskinan.

Sasaran strategis ketiga yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penangan kemiskinan. Ukurannya, seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan tepat waktu dan didasarkan atas data yang valid, seluruh lembaga penanganan kemiskinan memenuhi standar serta memiliki SDM yang kompeten sesuai kebutuhan.

“Suatu pekerjaan akan dinilai berhasil bila pekerjaan itu bisa dilihat, dihitung, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan, ungkap mensos saat mengakhiri FGD tersebut,” tutupnya. (Okezone.com)

Empat Ruas Tol Sumatra Dibangun Desember 2014

Proyek jalan tol (ilustrasi)
Proyek jalan tol (ilustrasi)
Mediawarga.info, BANDUNG -- Pembangunan jalan tol Trans Sumatera dimulai bulan depan. Namun, dari 27 ruas yang dicanangkan, hanya empat ruas yang pembangunannya bisa direalisasikan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menegaskan pemerintah sangat komitmen untuk melanjutkan pembangunan empat ruas tol yang sudah memiliki Perpres di era Susilo Bambang Yudhoyono. Keempat ruas tol tersebut adalah Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar.

"Tidak ada keraguan untuk membangun empat ruas yang sudah dikeluarkan Perpres. Itu jadi prioritas karena memang demand ekonomi di daerah tersebut sedang tumbuh," kata Andrinof dalam acara Media Gathering di Bandung, Jumat (14/11).

Meski saat ini baru empat ruas yang akan dibangun, menurut Andrinof tidak menutup kemungkinan proyek tol Sumatera lainnya juga bisa terealisasi. Sebab, tol Sumatera adalah proyek jangka panjang.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas  Dedy Priatna mengatakan, empat ruas tol ini akan menjadi proyek percontohan dalam hal pembiayaan pembangunan tol Sumatera. Dia mengatakan, larutnya pembangunan tol Sumatera dikarenakan tidak diminati perusahaan konstruksi swasta. Pemerintah pun akhirnya menunjuk PT Hutama Karya yang merupakan BUMN untuk mengeksekusi pembangunan. 

Pihak swasta, ujar dia, tidak berminat menangani tol Sumatera karena tingkat pengembalian investasi (internal rate return/IRR) sangat rendah, yakni di bawah 10 persen. Padahal swasta berharap paling tidak IRR sedikitnya 16 persen.

Karena tidak ada swasta yang berminat, pemerintah akhirnya menunjuk BUMN. Karena ditangani oleh BUMN, maka pemerintah pun memberikan bantuan dan jaminan. "Bantuannya dalam pentuk PNM (penanaman modal negara). Jika pembangunan empat ruas tol ini sukses, maka mekanisme serupa bisa digunakan untuk ruas lainnya," ucap dia.

Dedy merinci, ruas tol Medan-Binjai memiliki panjang 16,8 km dengan investasi Rp 2 triliun, Pekanbaru-Dumai 135 km (14,7 triliun), Palembang-Indralaya 22 km (Rp 1 triliun) dan Bakauheni-Terbanggi Besar 150 km (Rp 13,8 triliun).

"Mudah-mudahaan Desember ini, pembangunan sudah dapat dimulai dan tinggal menunggu restu dari presiden Jokowi," ujar dia. (Republika Online)

Rp1,4 M untuk Setiap Desa Sedang Disiapkan

Kamis, 13 November 2014

Headline
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar - (Foto: inilahcom/Agus Priatna)
Jakarta, Mediawarga.info - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen DPDTT) menggelar rapat kerja lanjutan.

Rapat itu guna membahas integrasi tiga kementerian yang saat ini dinaunginya dengan dipimpin langsung oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan dihadiri sebanyak 71 PNS dari berbagai eselon di ketiga kementerian terintegrasi.

Dalam sambutan dan pemberian arahan program-program kementerian, Marwan Jafar mengatakan landasan hukum integrasi kementerian ini, dilakukan dengan landasan Keppres 121/P tahun 2014 tentang pembentukan kementerian, serta Perpres 165/2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja.

"Segala arah kebijakan ini dilakukan guna merealisasikan visi-misi presiden, yang terangkum dalam 9 agenda strategis prioritas, atau kita sebut sebagai Nawacita," kata Marwan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama para pejabat eselon I dan II di kantornya, Selasa (11/11/2014)

Mantan ketua Fraksi PKB DPR RI ini menjelaskan ada beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama dalam program kementeriannya, antara lain masalah kesejahteraan, disparitas pembangunan, dan pemerataan menyangkut transmigrasi antar daerah dan perpindahan penduduknya.

Program yang tersusun dalam Nawacita ini, sambung Marwan, merupakan upaya pengawalan bagi implementasi UU desa secara sistematis dan konsisten, sesuai haluan yang telah diamanahkan dalam undang-undang tentang desa.

"Jadi nanti kita akan membangun fasilitas kesehatan sesuai standar pelayanan minimum masing-masing daerah, serta pemenuhan strukur dokter dan tenaga medis di desa-desa. Kemudian ada juga perencanaan 1.000 desa agraris berdaulat benih, serta program kawasan berupa pengembangan 20 kawasan perkotaan baru (KPB)," bebernya.

Dalam sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, pihak Kementerian DPDTT juga akan melakukan penyaluran modal bagi UMKM dan revitalisasi pasar tradisional di 5.000 desa, serta pengembangan jalan dan berbagai infrastruktur pendukungnya.

"Secara keseluruhan, program kementerian ini juga akan menjalin kerja sama dengan 17 kementerian lainnya, yang sumber dana bagi pelaksanaannya nanti akan bersumber dari APBN, program CSR dari berbagai pihak, serta koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor internasional," tegasnya.

Marwan juga menambahkan bahwa Nawakerja Prioritas, yang merupakan target-target utama jangka pendek dari kementerian dalam masa jabatan 2014-2019. Dalam Nawakerja Prioritas ini, terdapat sembilan program yang hendak dicapai Kemendes-PDTT.

"Yang pertama yakni program 'Gerakan Desa Mandiri' di 3500 desa pada tahun 2014. Yang kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 3500 pada desa tahun 2015," cetus Marwan.

Kemudian program yang ketiga, yakni pembentukan dan juga pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Yang keempat, yakni melakukan revitalisasi pasar desa yang ditargetkan akan dilakukan di 5.000 desa/kawasan pedesaan.

"Kelima, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan untuk produk unggulan di 3.500 Desa Mandiri. Keenam, persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah Rp1,4 milyar untuk setiap desa secara bertahap," kata Marwan menambahkan.

Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi/UMKM di 5000 desa. Kemudian delapan, Kemendes-PDTT akan melakukan 'pilot project' sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 3500 desa. "Kesembilan 'Save Villages' (Desa) perbatasan, pulau terdepan, dan terluar," tutupnya. (INILAH.com)

UU Desa Bikin Kades Rawan Korupsi, Kejaksaan dan Polri Siap Turun Tangan


AMBARAWA, Mediawarga.info - Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Polres Semarang siap mengawal pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan berlaku mulai tahun anggaran 2015.

Salah satu klausul dalam undang-undang itu adalah bahwa desa akan mendapat gelontoran dana dari pusat miliaran rupiah untuk pembangunan yang dikelola secara mandiri. Dengan demikian, kepala desa harus melek hukum sehingga tidak terjebak pada praktik korupsi dalam mengelola dana tersebut.

Kepala Kejari Ambarawa, Sila Pulungan mengatakan, pihaknya akan proaktif dalam melakukan upaya pencegahan potensi kebocoran dana desa dengan membina para aparatur perangkat desa. Salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi hukum pada kepala desa. Kegiatan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu yang diikuti kepala dan perangkat desa se-Kecamatan Bandungan.

"Kami proaktif dalam pencegahan korupsi, termasuk memberikan sosialisasi penerangan hukum pada kepala desa terkait pengelolaan dana desa yang akan diberlakukan tahun 2015 mendatang," kata Sila didampingi Kasi Intel, Andhie Fajar di Ambarawa, Kamis (13/11/2014.

Sila berharap seluruh kelapa dan perangkat desa di Kabupaten Semarang dapat memahami pengelolaan keuangan desa dan keuangan negara. Namun di sisi lain, pihaknya tidak akan segan menindak kepala desa yang terindikasi korupsi.

"Pencegahan jalan terus, pengawasan dan penindakan tetap kami jalankan," tandasnya.

Secara terpisah, Wakil Kepala Semarang, Erwin H Dinata menyatakan kesiapannya untuk memberikan sosialisasi pencegahan korupsi pada para kepala desa. Namun jika ada penyimpangan pengelolaan dana desa, pihak kepolisian juga akan melakukan tindakan.

"Pengawasan dan penindakan tetap akan kami lakukan, termasuk menghimpun informasi dari Babin Kantibmas," ujar Erwin. (KOMPAS.com)

Budaya Politik Indonesia

Selasa, 11 November 2014

Professor Ahmad Syafii Maarif
Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Mediawarga.info - Dalam arti longgar, budaya politik (political culture) bertalian dengan serangkaian sikap dan praktik yang dipegang oleh sejumlah orang yang membentuk perilaku politiknya. Termasuk di dalamnya pertimbangan moral, mitos politik, kepercayaan, dan gagasan tentang apa yang dapat membuat sebuah masyarakat itu menjadi baik.

Dengan kata lain, kebaikan buat semua adalah esensi dari budaya politik yang sehat. Pertanyaannya untuk Indonesia sekarang, apakah budaya politik yang sedang berlangsung pada tahun ini menyiratkan harapan untuk kebaikan bangsa ini secara keseluruhan jika ditempatkan dalam parameter Pancasila dan nilai-nilai luhurnya?

Jika jawabannya positif, berarti bangsa dan negara ini sudah berjalan di atas rel yang benar. Namun, jika jawaban itu negatif, maka apa yang salah dengan budaya politik kita? Analisis di bawah memberikan kebebasan bagi pembaca untuk menentukan pertimbangan masing-masing.

Sebenarnya budaya politik itu lebih dikendalikan oleh kaum elite. Rakyat biasa pada umumnya tinggal mengikuti saja, sadar atau karena bujukan uang. Di Indonesia kontemporer, apa yang dikenal dengan politik uang sudah bukan berita lagi. Hampir semua lini kegiatan partai plus elitenya, dan perorangan untuk berebut posisi sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), empat orang pada tiap-tiap provinsi, permainan uang itu sudah mewabah.

Jumlahnya bergantung pada isi kandung para pemain. Bohong besar jika para pemain itu mengatakan bebas dari politik uang. Seorang politikus berbakat dari sebuah partai ketika saya tanyakan mengapa dia gagal ke Senayan, jawabannya polos: “Kalah uang.” Dengan demikian tuan dan puan jangan terlalu berharap kepada mereka yang berhasil duduk menjadi anggota DPR (pusat atau daerah) benar-benar akan menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagian mereka itu hanyalah mewakili isi kantongnya, baik melalui utang atau harta pribadi bagi mereka yang kaya.

Adapun mengenai pertimbangan moral pada umumnya sudah dilumpuhkan oleh pragmatisme politik yang konyol. Dari pantauan saya, hanyalah sedikit sekali di antara para “wakil” itu yang benar-benar bermental patriot-petarung untuk membela kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Memang ada juga bentuk pertarungan lain di Senayan, tetapi jangan salah nilai, mereka bertarung bukan untuk kepentingan rakyat. Pertarungan mereka hanyalah didorong oleh politik kekuasaan tanpa pertimbangan akal sehat dan sikap adil. Mereka yang tersudut dalam pertarungan tampaknya kehilangan keseimbangan, lalu membentuk kekuatan tandingan, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Siapa yang dirugikan oleh akrobatik politik yang menyebalkan ini? Bukan mereka karena mereka tetap digaji saban bulan yang diambilkan dari APBN. Yang pasti celaka adalah rakyat karena kelakuan politisi Senayan itu bisa menghambat program-program pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang sudah sekian lama kurang mendapat perhatian.

Di sisi lain, Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dibentuk di bawah slogan profesionalisme, dalam kenyataannya fenomena politik dagang sapi tidak dapat dihindarkan. Politik inilah yang menyebabkan ada kekuatan moral masyarakat sipil yang tidak punya saluran partai dianggap sebagai aksesoris belaka. Bagi saya, semuanya ini menunjukkan bahwa peradaban politik Indonesia yang dikembangkan masih belum naik kelas.

Budaya politik yang serbainstan dan nyaris tidak terkait dengan masa depan bangsa dan negara harus dihentikan sekarang dan untuk selama-lamanya jika memang Indonesia mau dibangun di atas pilar keadilan tanpa diskriminasi. Kekuatan sipil yang secara masif telah membantu bangsa dan negara harus diperlakukan dengan wajar dan proporsional. Tidak perlu dimanjakan. Sebab, kekuatan ini lahir dan telah berbuat sesuatu yang sangat strategis untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan menyantuni manusia telantar, jauh sebelum Indonesia sebagai negara muncul ke peta dunia.

Mengabaikan kekuatan ini sama artinya dengan membiarkan mereka terluka, sekalipun mereka tidak akan pernah berhenti beramal untuk kepentingan sesama. Di tengah pertarungan pragmatisme politik, seorang negarawan tidak boleh hanyut di dalamnya. Kompas moral wajib selalu dikedepankan sebagai acuan yang benar. Di luar itu, budaya politik Indonesia masih akan terus digerogoti virus yang siap mengancam rasa keadilan publik. (Republika)

Apakah Uang Berkorelasi dengan Kebahagiaan? Ini Risetnya

ilustrasi


Mediawarga.info - Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan ini: uang tak bisa membeli kebahagiaan. Benarkah ungkapan tersebut? Apakah memang demikian kenyataannya?

Pakar strategi bisnis, Yodhia Antariksa, mencoba menjelajah hasil studi saintifik yang mengulik relasi rumit antara uang dan kebahagiaan. Berikut ulasannya, sebagaimana dilansir strategimanajemen.net.

Kebahagiaan adalah sebuah tema penting dalam hidup. Uang juga merupakan elemen krusial dalam kehidupan. Maka, menurut Yodhia, yang perlu ditelusuri terlebih dahulu adalah dua tema penting ini: uang dan kebahagiaan.

Studi empirik yang mencoba melacak korelasi uang dan kebahagiaan sejatinya telah banyak dilakukan. Salah satunya yang terkenal, dilakukan oleh Daniel Kahneman, pakar ilmu “financial psychology” yang juga pemenang nobel ekonomi 2002.

Dalam risetnya itu, ia menemukan fakta yang dikenal dengan istilah: income threshold. Inilah titik batas income yang akan menentukan apakah uang masih berdampak pada kebahagiaan atau tidak.

"Sebelum income menembus titik threshold itu, maka uang punya peran signifikan dalam menentukan kebahagiaan. Namun begitu income sudah menembus batas threshold itu, maka uang tidak lagi punya makna dalam menentukan kebahagiaan," papar Yodhia.

Lalu berapa titik income threshold itu? Dalam kajiannya yang melibatkan ribuan responden di Amerika Serikat, angka batas income itu adalah US$6.000 per bulan. Dengan mempertimbangkan perbedaan biaya hidup, mungkin angka US$6.000 itu setara dengan angka Rp15 – 20 juta per bulan, jika diubah dalam konteks Indonesia.

Laporan penelitian itu, ia melanjutkan, meyebutkan bahwa sebelum income menembus angka US$6.000 per bulan, uang punya peran besar dalam menentukan level kebahagiaan seseorang. Faktanya, beragam studi lain menyebut bahwa kondisi finansial yang terbatas merupakan salah satu pemicu utama stress dan depresi.

Namun, begitu income responden melampaui US$6.000, maka peran uang dalam membentuk kebahagiaan makin pudar dan pelan-pelan lenyap.

Artinya, orang dengan income US$6.500 misalnya akan memiliki level kebahagiaan yang tidak berbeda dengan orang dengan income US$60.000 per bulan atau bahkan US$6 juta per bulan.

Dalam konteks itulah benar jika ada yang menyebut: semakin kaya Anda, belum tentu makin bahagia. "Studi Kahneman menegaskan bahwa makin tinggi income Anda, ternyata justru makin menurunkan peran variabel uang dalam menentukan kebahagiaan," kata Yodhia.

Pertanyaannya: kenapa makin tinggi income seseorang, ternyata makin menurunkan peran uang dalam membentuk kebahagiaan?

Kajian-kajian dalam ilmu financial psychology menemukan jawabannya, yang kemudian dikenal dengan nama “hedonic treadmill”.

Untuk lebih mudah memahaminya, Yodhia menjelaskan bahwa hedonic treadmill ini adalah seperti ini: saat gaji Anda 5 juta, semuanya habis. Saat gaji Anda naik 30 juta per bulan, ternyata semuanya habis juga.

Kenapa begitu? Karena ekspektasi dan gaya hidup Anda pasti ikut naik, sejalan dengan kenaikan penghasilan Anda. Dengan kata lain, nafsu Anda untuk membeli materi/barang mewah akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan income.

"Itulah kenapa disebut hedonic treadmill: seperti berjalan diatas treadmill, kebahagiaanmu tidak maju-maju. Sebab nafsumu akan materi tidak akan pernah terpuaskan," kata Yodhia.

Saat income 10 juta/bulan, naik Avanza. Saat income 50 juta/bulan naik Alphard. Ini mungkin salah satu contoh sempurna tentang jebakan hedonic treadmill.

Menurut Yodhia, hedonic treadmill membuat ekspektasi seseorang akan materi terus meningkat. Itulah kenapa kebahagiaan seseorang itu bisa stagnan, meski income makin tinggi. Sebab harapannya akan penguasaan materi juga terus meningkat sejalan kenaikan income.

Ada eksperimen menarik: seorang pemenang undian berhadiah senilai Rp5 miliar dilacak kebahagiaannya enam bulan setelah ia mendapat hadiah.

Apa yang terjadi? Enam bulan setelah menang hadiah Rp5 miliar, level kebahagaiaan orang itu sama dengan sebelum ia menang undian berhadiah.

Inilah efek hedonic treadmill: karena nafsu terus meningkat, kebahagiaan seolah berjalan di tempat, meski income melompat 10 kali lipat. Atau bahkan dapat hadiah 5 miliar.

Jadi apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari jebakan hedonic treadmill? Lolosdari je bakan nafsu materi yang tidak pernah berhenti?

"Di sinilah letak relevansinya untuk terus mempraktekan gaya hidup yang minimalis, yang bersahaja, sekeping gaya hidup yang tidak silau dengan gemerlap kemewahan materi," kata Yodhia.

Prinsip hedonic treadmill adalah: more is better. Makin banyak materi yang Anda miliki makin bagus. Jebakan nafsu yang terus membuai. Makin banyak mobil yang Anda miliki, makin bagus. Makin banyak properti yang Anda beli, makin kaya. Godaan nafsu kemewahan yang terus berkibar-kibar.

Gaya hidup minimalis punya prinsip yang berkebalikan: less is more. Makin sedikit kemewahan materi yang Anda miliki, makin indah dunia ini. Gaya hidup minimalis yang bersahaja punya prinsip: hidup akan lebih bermakna jika kita hidup secukupnya. When enough is enough.

Menurut Yodhia, prinsip hidup bersahaja yang tidak silau dengan kemewahan materi, mungkin justru akan membawa kita pada kebahagiaan hakiki.

"Sebab pada akhirnya, bahagia itu sederhana," kata Yodhia. (VIVANews)

Kebohongan Publik Hendropriono Sebut Warga Talangsari Bunuh Diri

Jumat, 07 November 2014

Hendropriyono Sebut Warga Talang Sari Bunuh Diri Tidak Benar!

Mediawarga.info, Bandar Lampung - Sejumlah warga dan korban Talang Sari membantah keras adanya tudingan AM Hendropriono mantan Danrem 043 Garuda Hitam yang menyebutkan para korban Talang Sari adalah bunuh diri. 

"Peryataan Hendropriono dengan Jurnalis asing itu tidak benar, dan merupakan kebohongan publik," kata Edi salah satu juru bicara perwakilan Paguyuban Korban Talang Sari, saat menggelar jumpa pers, di kantor AJI Bandar Lampung, Kamis (6/11/2014). (Tribunnews.com)


Foto Anak ITB Shalat Satu Sarung Berdua

Kamis, 06 November 2014

10632808_10203310896959662_7086596857210924699_n 

Mediawarga.info - Entah iseng atau benar-benar tidak ada sarung lain di mushala tersebut, dua orang mahasiswa Institut Teknologi Bandung shalat berjamaah dengan satu sarung yang dipakai bersama-sama.
Foto yang dipublish di akun Facebook Idham Padmaya Mahatma ini dishare oleh kawan-kawannya dengan berbagai komentar.

“Karena ungkapan ‘sepiring berdua’ sudah terlalu mainstream, maka sekarang lagi musim ‘sesarung berdua, ”tulisnya.

Menurut idham padmaya mahatma Foto ini diambil hari Rabu 05 November 2014 sore di mushalla Perpustakaan Pusat ITB.

Foto ini diambil tadi sore di musallah perpus pusat ITB dan dan belum izin ke yang pakai sarung. Hehe " tulisnya.

Seorang pengguna Facebook berkomentar, “Karena mereka pinginnya sholat berjama’ah bersama, mereka tak mau bergantian. Akhirnya saling menjaga hati, menyatukan pikiran dan gerakan di hadapan Tuhan.”

Idham padmaya mahatma lalu ikut menimpali komentar pengguna facebooker lainnya : " Alasan mengapa sarung diciptakan kebesaran adalah sebenarnya untuk dipakai berdua. Hehe"

Terlepas apakah sholat mereka ini sah atau tidak kita serahkan saja pada ahlinya untuk menilainya secara hukum fiqih.yang jelas berita ini cukup membuat kita tertawa melihatnya hahahah. 

Ekonomi

Opini | Artikel

 

© Copyright Media Warga Online 2013 -2014 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com