Media Warga Online | Berita Dari Warga Untuk Warga

Slider

Pemberdayaan Masyarakat

Ekonomi | Bisnis

Dunia Islam

Sosial Budaya | Kesra

Kolom UMKM

Urbanesia | Perkotaan

NU-Muhammadiyah Sepakat Awal Ramadhan 18 Juni 2015


JAKARTA, Mediawarga.info--Kementerian Agama memutuskan awal Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015. Penetapan awal puasa ini diambil dalam sidang Isbat di Kementerian Agama, Selasa petang (16/06), yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga sepakat bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis. Sidang ini mendengarkan hasil pengamatan ahli astronomi dan laporan para ahli ilmu falakh serta pelaku rukyat di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan hari pertama bulan Ramadan 1436 Hijriah. 

Menurut Lukman Hakim, semua pihak bersepakat bahwa hilal tidak tampak pada Selasa (16/06) setelah matahari terbenam.

Hilal adalah bulan yang menandai masuknya bulan baru pada sistem kalender Qomariyah atau Hijriah.

"Dengan demikian 1 Ramadhan 1436 H baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2015," kata Menteri Agama Lukman Hakim, seperti dilansir BBC, selasa malam (16/06)

Kesepakatan semua umat Islam

Sidang Isbat dihadiri sejumlah pimpinan ormas Islam, ahli astronomi serta ilmu falakh. Perwakilan negara sahabat yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga terlihat hadir.

Lebih lanjut Menteri Agama mengharapkan, semua umat Islam menyepakati hari pertama puasa Ramadan, seperti yang diwakili pimpinan ormas Islam yang menghadiri sidang Isbat tersebut.

"Mudah-mudahan seluruh umat Islam di Indonesia dapat mengawali Ramadan dengan serentak, bersama-sama," katanya.

Pernyataan Menteri Agama ini sepertinya dilatari beberapa kasus perbedaan di antara pimpinan ormas Islam, utamanya NU dan Muhammadiyah, yang berbeda pendapat soal penentuan hari pertama Ramadan atau Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaan kriteria penentuan

Sebagian umat Islam berpendapat, untuk menentukan awal bulan, harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan), tanpa harus benar-benar mengamati hilal.

Kedua pendekatan ini mengklaim memiliki dasar yang kuat. Metode penentuan kriteria penentuan awal Ramadan dan Syawal yang berbeda di Indonesia, beberapa kali menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan, sehingga ada perbedaan hari pertama Ramadan atau Hari Idul Fitri.

Di Indonesia, perbedaan tersebut sudah berulang kali terjadi, yang biasanya melibatkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun demikian, meski ada perbedaan, hampir tidak pernah terjadi gesekan di antara anggota ormas tersebut. (BBC Indonesia)

Ustadz Bachtiar Nasir: Inilah yang Harus Dipersiapkan Umat Islam Jelang Ramadhan


JAKARTA, Mediawarga.info--Pimpinan AQL Islamic Center Ustadz Bachtiar Nasir mengajak umat Islam, khususnya di Indonesia, untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadhan. Persiapan itu penting, agar aktivitas Ramadhan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, demikian dikatakan saat launching Program Spesial Ramadhan di Sekretariat AQL, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2015).

Mengutip laman Islampos.com, Sabtu (13/6/2015), ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan umat Islam jelang Ramadhan. Persiapan itu mencakup persiapan intelektual, mental, spiritual dan fisik. “Jangan sampai puasa, tapi tidak mengerti ilmunya. Begitu juga dengan sahur, I’tikaf, dan amalan saat Lailatul Qadr,” kata Ustadz Bachtiar.

Persiapan mental menjadi penting, mengingat setan tak akan rela jika ada orang beriman bertobat, dan di bulan Ramadhan berubah menjadi orang baik. Karena itu mental jahiliyah harus dihilangkan dimulai sebelum Ramadhan.

“Biasanya, jika kita sudah malas, saat Ramadhan tiba, penyakit malas itu akan berlanjut. Seperti malas membaca Al Qur’an, qiyamullail, bersedekah dan sebagainya. Semangat Ramadhan seyogianya seperti geloranya Perang Badar dan Fathu Makkah,” tandas ustadz.

Adapun persiapan spiritual, lanjutnya, dapat diwujudkan dengan upaya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Maka isilah Ramadhan dengan memperbanyak zikir, tasbih, tilawah, tahfidz, muroja’ah. Jangan sampai kesibukan dunia melalaikan spritualitas dan keimanan kita.

“Termasuk menjaga pola tidur, makan, olahraga. Menata waktu dan pola makan saat berbuka puasa misalnya. Targetnya bukannya mengenyangkan perut, tapi melepaskan dahaga, membersihkan tenggorokan dan pencernaan dengan air putih. Selama ini kita mengutamakan nutrisi. Begitu juga dengan pola tidur. Di saat Ramadhan, hendaknya bangun di dua per tiga malam.”

Ustadz Bachtiar Nasir berpesan, ketika sakit, atau sesibuk apapun seorang pebisnis atau mereka yang mudik, jangan pernah melalaikan diri untuk membaca Al Qur’an, menghafal, mentadabbur, dan mengamalkan kandungannya.

“Berjihad dengan taruhan nyawa sekalipun, kita tetap membaca Al Qur’an, menghafal, dan tadabbur, serta muroja’ah. Kita berharap Ramadhan menjadi bulan yang penuh keberkahan,” himbau Ustadz. [Islampos]

Jokowi: Peluang Ekonomi Syariah Indonesia Terbuka Lebar


JAKARTA, Mediawarga.info--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peluang jasa keuangan dan ekonomi berbasis syariah masih terbuka lebar. Ini karena kita memiliki demografi dengan kelas menengah yang terus bertumbuh.

“Kelas menengah ini memiliki kemampuan menabung dan berinvestasi yang tinggi serta membutuhkan layanan jasa keuangan yang kian beragam,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan “Pasar Rakyat Syariah” dan pencanangan kampanye “Aku Cinta Keuangan Syariah 2015” , di Lapangan Parkir Selatan, Senayan, Jakarta, Ahad (14/6/2015) pagi.

Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menilai, perluasan pangsa pasar keuangan syariah ini masih sangat terbuka mengingat berdasarkan data Bank Dunia 2014, tercatat hanya 36,1% dari orang dewasa di Indonesia yang memiliki account di lembaga keuangan formal

Meski begitu, menurut Presiden Jokowi, pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah masih belum secara optimal memanfaatkan potensi yang ada. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah sampai dengan Maret 2015 tercatat baru mencapai 4,7% dengan volume usaha Rp 268,4 triliun.

Menurut Presiden Jokowi, jasa keuangan dan ekonomi syariah memiliki peran yang sangat stategis dalam pembangunan nasional. Saat ini jumlah nasabah keuangan syariah sudah mencapai lebih 18 juta rekening. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan mikro terbesar di dunia – sebagian berbentuk BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau usaha mandiri dan koperasi jasa keuangan syariah, serta merupakan negara penerbit sukuk negara terbesar, dan satu-satunya negara yang menerbitkan sukuk ritel.

Presiden berharap, modal awal itu terus dikembangkan agar menjadi pilar utama pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan UMKM dan pembiayaan infrastruktur.

“Kuncinya adalah membangun pemahaman masyarakat secara berkelanjutan, inovasi layanan, serta perlindungan kepada nasabah”.

Di akhir sambutannya, Presiden menyatakan mendukung penuh kampanye “Aku Cinta Keuangan Syariah” karena tujuannya adalah untuk membangun dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan bisnis ekonomi syariah.

“Ini akan menjadi dorongan nyata bagi penetrasi dan peningkatan kualitas keuangan syariah dalam membangun perekonomian nasional,” tutur Presiden Jokowi.

Pasar Rakyat Syariah     

Acara Pasar Rakyat Syariah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu diikuti oleh 150 peserta industri keuangan.

Dalam Pasar Rakyat Syariah kali ini digelar sejumlah acara,  antara lain Expo Keuangan Syariah, Edukasi Perlindungan Konsumen, 5K OJK Fun Run, Peluncuran Road Map Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, dan Workshop.

Acara ini tidak hanya melibatkan perbankan syariah namun juga seluruh komponen sektor jasa keuangan syariah, meliputi lembaga keuangan syariah non bank, dan pelaku pasar modal syariah. Selain itu, para pelaku industri keuangan kreatif dan usaha kecil juga akan terlibat dalam acara tersebut. [rn/Islampos]

Jam Berapa Sebaiknya Shalat Dhuha?


Mediawarga.info--Kapan sebaiknya kita melaksanakan shalat dhuha? Waktu shalat Dhuha diawali sejak naiknya matahari, yaitu sekitar ¼ jam setelah munculnya matahari sampai menjelang zawal (tergelincirnya matahari), selagi belum masuk waktu terlarang untuk shalat.

Dan sebaiknya seseorang yang ingin melaksanakan shalat Dhuha agar mengakhirkan waktunya sampai sengatan terik matahari terasa panas, berdasarkan hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah ketika anak unta mencari tempat yang teduh.”( HR. Muslim 748). Dan ini biasanya terjadi menjelang zawal.

Jika kita jabarkan mungkin waktunya pagi hari. Sejak sekitar jam 8,00 pagi (atau kira-kira setelah matahari naik dari peraduannya setinggi tombak) sampai masuknya waktu Dhuhur. Jumlah rekaatnya minimal 2 dan paling banyak 8. Kalau ingin mengerjakan lebih dari 2, maka melakukannya tiap 2 rekaat salam.

Keutamaan shalat dhuha juga sama dengan shalat-shalat lain. Karena pada dasarnya ibadah apapun itu semakin teratur dilakukan maka semakin baik. Hanya saja, jika dibikin urutan, shalat Dhuha itu masih di bawah beberapa shalat sunat lainnya. Karena shalat Dhuha termasuk jenis shalat sunah yang “ghairu muakkad” (tidak begitu dianjurkan untuk dilakukan secara kontinyu).

Maksudnya, jika Dhuha saja dilakukan secara teratur, maka shalat sunat Rawatib (yang mengiringi shalat-shalat wajib 5 waktu, qabliyah dan ba’diyah) seyogyanya lebih teratur lagi (istiqamah). Karena Rawatib lebih utama dari Dhuha. Sebagaimana jika Rawatib bisa istiqamah, maka shalat Witir harus lebih istiqaamah lagi (karena Witir lebih utama dari Rawaatib, bahkan Witir wajib hukumnya menurut madzhab Hanafiyah).

Adapun surat yang perlu dibaca (setelah al-Fatihah) tidak harus al-Syams dan surat al-Dhuha. Jadi, bila Anda belum hafal kedua surat tersebut, Anda boleh membaca surat lain. Kalaupun nanti Anda sudah hafal kedua surat tsb Anda tetap boleh membaca surat lain, karena kedua surat tersebut hukumnya hanya sunah saja. Allohu alam. [ibnu abbas/Islampos]

PNPM Perkotaan Dihapus, Pemkot Bandar Lampung Luncurkan P2MB

Walikota Bandar Lampung, Herman HN

Bandar Lampung, Mediawarga.info--Pemkot Bandar Lampung terus membuat terobosan untuk menggenjot pembangunan di kota ini. Mengetahui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan berakhir pada April 2015 lalu, Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. langsung menelurkan kebijakan pengganti, yaitu Program Pembinaan Masyarakat Berkelanjutan (P2BM).

Tidak tanggung-tanggung, pemkot telah menyiapkan dana sebesar Rp5 miliar per tahun untuk membiayai program ini.

Mengutip laman www.radarlampung.co.id,  Sabtu, (23/05/15), dana diambil langsung dari APBD murni Bandar Lampung tahun 2015. Program yang bersifat bantuan langsung masyarakat (BLM) ini membidik 126 kelurahan di 20 kecamatan. 

Herman H.N. mengklaim program ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Indonesia untuk menggantikan PNPM Mandiri. ’’Sudah dianggarkan Rp5 miliar untuk berbagai program yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat,” kata orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu kemarin.

Mantan Kadispenda Provinsi Lampung ini meminta agar dana itu bisa tepat guna, tepat manfaat dan tepat sasaran. ”Jadi semoga pelaksanaan P2MB ini mampu mengikuti jejak PNPM Mandiri perkotaan yang berjalan dengan sukses,” harapnya.

Selain itu, wali kota yang dikenal responsif ini juga meminta hasil pembangunan dari dana P2MB tersebut dijaga dengan baik. ”Aset-asetnya tolong dirawat dan dijaga. Gunakan untuk manfaat orang banyak seperti dalam dokumen perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis),” terangnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandar Lampung Dedi Amarullah menambahkan, konsep itu merupakan pengganti PNPM Mandiri yang dihapuskan Presiden RI Jokowi.

”Jadi pada intinya program ini tetap sama. Hanya berubah nama saja. Tujuannya sama-sama membangun sarana dan prasarana di perkampungan seperti utilitas, WC umum, dan segala macam keperluan masyarakat banyak,” tuturnya.

Disinggung masalah pengawasan anggaran yang digunakan masing-masing lembaga keswadayaan masyarakat (LKM), Dedi menyebut Pemkot sudah menyiapkan pihak inspektorat untuk mengawasi dan mengaudit arus dana program ini setiap tahun.

Bahkan, sambung dia, Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung juga akan ikut andil. ”Karena memang program ini kami tujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan program ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.

Diakui, awalnya Pemkot Bandar Lampung akan menganggarkan Rp. 10 miliar. Namun, karena anggaran masih harus membiayai program lain, Pemkot baru bisa mengalokasikan Rp. 5 miliar.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Bandar Lampung Zainul Bahri mengatakan, ada dua kategori dalam P2MB.

”Jadi Rp5 miliar kita berikan untuk 126 kelurahan di 20 kecamatan. Lokasi sasaran terbagi dua kategori yakni kategori kelurahan yang memiliki LKM sebanyak 98 kelurahan dan kategori dua yang belum memiliki kelembagaan LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 28 kelurahan,” terangnya.

Besaran dana yang dialokasikan berdasarkan pertimbangan luas wilayah, kepadataan penduduk, dan jumlah RT di wilayah setempat.

”Jadi besaranya per LKM di kelurahan Rp37 juta hingga Rp45 juta. Besaran itu akan digunakan untuk kegiatan infrastruktur, ekonomi bergulir, dan kegiatan sosial,” terangnya. 

Sumber: Radar Lampung

LKM Bandar Lampung dan BNPB Gelar Simulasi Bencana Tsunami


Simulasi bencana tsunami di tepi pantai Kelurahan Pesawahan Bandar Lampung (12/6/15). Sumber: Istimewa
 
Bandar Lampung, Mediawarga.info--Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan empat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) menggelar simulasi bencana tsunami yang dilaksanakan pada 8 - 13 Juni 2015. Kegiatan simulasi ini bagian dari implementasi  Program  Pengurangan Risiko Bencana berbasis Komunitas (PRBK).

Simulasi bencana tersebut dilaksanakan di 4 lokasi yakni   Kelurahan Keteguhan dan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat pada 08 Juni dan 11  Juni 2015, Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan pada 12 Juni 2015, dan Kelurahan Panjang Selatan  Kecamatan Panjang, pada 13 Juni 2015. 


Simulasi bencana tsunami di tepi pantai Kelurahan Sukamaju Bandar Lampung (11/6/15). Sumber: Istimewa

Seperti diberitakan Mediawarga.info, Sabtu  (04/10/2014), Provinsi Lampung  sebagai wilayah kategori rawan bencana alam tsunami, pada tahun 2014 mendapat Program  PRBK yang didanai oleh Bank Dunia. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dan merupakan program rintisan.  Di Indonesia, hanya ada empat Kota yang mendapatkan program rintisan ini, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Padang, Kota Manado dan Kota Surabaya. (Silahkan Baca :  Program PRBK Harus Menjadi Program Mainstream)

Menurut Koordinator Kota (Korkot-1) Bandar Lampung, Heri Supriyadi, 
Simulasi ini bagian dari kegiatan Pelatihan Relawan Tanggap Bencana yang sudah digelar secara "In Class" pada tanggal 13 Mei 2015. 



Simulasi bencana tsunami di tepi pantai Kelurahan Sukamaju Bandar Lampung (11/6/15). Sumber: Istimewa 

"Harapannya dengan Program PRBK ini bisa mewarnai kebijakan Kota Bandar Lampung agar lebih concern pada kegiatan program pengurangan resiko bencana, bukan hanya tsunami tapi potensi bencana lainnya seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi. Harapannya Program PRBK ini dapat di replikasi oleh Pemkot Bandar Lampung " Ungkap Heri Supriyadi kepada Mediawarga.info ketika meninjau simulasi bencana di Kelurahan Pesawahan, Jum'at (12/06/15).

Heri menjelaskan, 4 Kelurahan yang menerima Program PRBK ini telah memiliki dokumen Rencana Tindak Pengurangan Risiko Bencana (RTPRB) yang disusun bersama oleh LKM dan masyarakat yang tergabung dalam Tim Inti Perencanaan pengurangan resiko bencana. 


Simulasi bencana tsunami di tepi pantai Kelurahan Sukamaju Bandar Lampung (11/6/15). Sumber: Istimewa 

"Alhamdulillah 4 kelurahan lokasi pilot Program PRBK telah memiliki rencana kontingensi (Rekon) bencana tsunami dalam bentuk dokumen RTPRB, namun sangat disayangkan untuk tingkat Kota Bandar Lampung belum ada dokumen rekon tersebut" Ujar Heri Supriyadi.

Menurut Ayah dua putri ini, sebenarnya anggaran tanggap bencana dari Pemkot Bandar Lampung cukup besar, namun dokumen Rekon bencana trsunami belum menjadi pertimbangan utama Pemkot Bandar Lampung.


Simulasi bencana tsunami di Komplek Rumah Susun Kelurahan Keteguhan Bandar Lampung (8/6/15). Sumber: Istimewa 
 
"Pemkot Bandar Lampung baru memiliki dokumen Rekon bencana kebakaran, untuk bencana tsunami belum ada, saat ini sedang dikaji oleh Tim Teknis Program PRBK melalui Badan Pemberdayaan Masyakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) dan BNPB Kota Bandar Lampung agar dokumen Rekon bencana tsunami tingkat kota bisa disusun.

Simulasi bencana tsunami di Komplek Rumah Susun Kelurahan Keteguhan Bandar Lampung (8/6/15). Sumber: Istimewa 
 
Heri menambahkan, respon Pemkot Bandar Lampung atas program rintisan ini cukup baik, terbukti Pemkot melalui BNPB Kota, dinas kesehatan, Kepolisian, Koramil dan stakeholder lainnya mendukung penuh kegiatan simulasi ini, bahkan BNPB Kota Bandar Lampung siap menyumbang 120 papan nama petunjuk evakuasi dan informasi tsunami kepada Kelurahan yang rawan bencana tsunami.

Simulasi bencana tsunami di Kelurahan Keteguhan Bandar Lampung (8/6/15). Sumber: Istimewa

"Yang lebih membanggakan kami, para akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memuji Program rintisan PRBK ini ketika mengunjungi salah satu lokasi sasaran, menurut mereka Program PRBK adalah pembelajaran Community Disaster Management terbaik yang bisa diterapkan ditempat lain, harapannya program ini terus berlanjut untuk tahun berikutnya, tidak berhenti ditahun ini"  Pungkasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, pimpinan pelaksana lapangan BNPB Kota Bandar Lampung, Sutarno, menjelaskan bahwa dengan simulasi ini masyarakat semakin memahami bagaimana cara mengurangi resiko bencana khususnya meminimalisir korban jiwa jika bancana tsunami terjadi.

Simulasi bencana tsunami di Kelurahan Panjang Selatan Bandar Lampung (13/6/15). Sumber: Istimewa

"Saya sangat terharu dengan antusiasme masyarakat mengikuti simulasi ini, baru kali ini kami melibatkan warga sebanyak ini, saya sangat tersentuh dengan program ini, karena sebelumnya jika ada kegiatan sejenis, Pemkot Bandar Lampung kurang melibatkan warga masyarakat", ujar Sutarno dengan bangga.

Menurut Sutarno, Program PRBK sangat menginspirasi BNPB Kota Bandar Lampung bagaimana melibatkan masyarakat dalam rangka mitigasi bencana, BNPB akan mengadopsi program PRBK untuk mitigasi bencana lainnya.

Simulasi bencana tsunami di Kelurahan Panjang Selatan Bandar Lampung (13/6/15). Sumber: Istimewa

Dari pantauan Mediwarga.info di lokasi simulasi bencana tsunami Kelurahan Pesawahan, tampak ratusan warga ikut berpartisipasi yang digelar mulai pukul 07.00 sampai 11.00. Baik anak-anak dan Ibu-ibu tampak antusias mengikuti simulasi tersebut. Seperti di ungkapkan oleh Supinah (55 tahun),  yang mengaku senang ikut kegiatan ini.

"Sangat senang ikut simulasi ini, ikut lari-lari, hitung-hitung olahraga" Ungkapnya dengan tersenyum.

Menurut Supinah, ia dan ibu-ibu lainnya jadi memahami apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa dan tsunami. Menurutnya, jika terjadi tsunami, warga harus sudah mengevakuasi diri ke lokasi yang sudah disepakati dan menginformasikan pengetahuan tersebut kepada warga lainnya.

Simulasi bencana tsunami di Kelurahan Panjang Selatan Bandar Lampung (13/6/15). Sumber: Istimewa

Mengutip keterangan dari Tim Supervisi Bank Dunia, Kumala Sari, ketika mengunjungi lokasi sasaran Program PRBK Bandar Lampung pada Oktober 2014, mitigasi dan manajemen bencana bisa dilaksanakan dengan baik jika masyarakat memiliki Rencana Tindak Pengurangan Risiko Bencana (RTPRB) yang berkualitas dan mengacu  dengan rencana tindak  mitigasi dan pengurangan risiko bencana pemerintah daerah setempat. Tantangan terbesar dari program pengurangan risiko bencana alam adalah internalisasi pemahaman kepada masyarakat, agar kesadaran akan risiko bencana menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Proses internalisasi pemahaman  pengurangan risiko bencana kepada masyarakat bisa dimulai dengan edukasi kepada anak usia sekolah, mulai TK hingga SMA. 

Foto bersama peserta simulasi bencana tsunami di komplek rumah susun Kelurahan Keteguhan Bandar Lampung (8/6/15). Sumber: Istimewa

"Rencana tindak pengurangan risiko bencana sementara ini sering diputuskan oleh elite capture, khususnya pemerintah pusat, daerah dan elit masyarakat setempat. Sedangkan  masyarakat luas belum dilibatkan. Ini  yang menyebakan ada gap pemahaman tentang risiko bencana. Oleh karena itu Program PRBK harus melibatkan komunitas, sehingga pemahaman akan besarnya resiko bencana alam, khususnya tsunami, terinternalisasi kepada masyarakat dan menjadi bagian dari habbit atau budaya baru masyarakat setempat," Ungkap Kumala Sari.


Tulisan Berita Oleh : Muhammad Ridwan
Citizen Reporter di Mediawarga.info 
Assisten Koordinator Kota Urban Planner Koorkot-1 Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu. 


Tim Teknis PLPBK Pringsewu Gelar Rakor Penilaian Akhir Dokumen RTPLP


Pringsewu, Mediawarga.info-Tim Teknis Program Penataan Lingkungan Permukiman berbasis Komunitas (PLPBK) Kabupaten Pringsewu, Lampung,  menggelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka penilaian akhir dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa, bertempat di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Pringsewu, Jum'at 29 Mei 2015 

Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Pringsewu, Ivan Kurniawan, dalam pembukaannya mengatakan rapat kerja ini merupakan salah satu agenda dalam tahap pelaksanaan Program PLPBK. 

"Program PLPBK di Pekon Jati Agung adalah Program Pertama di Kabupaten Pringsewu, sehingga harus menjadi percontohan, konsultasi dokumen RTPLP adalah titik kritis dalam tahapan program PLPBK" Papar Ivan. 

Menurut mantan Kasatker PIP ini, Program PLPBK di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Nota Kesepakatan antara Bupati Pringsewu dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Pekon Jati Agung sebagai lokasi rintisannya.

Dalam rapat koordinasi ini, Tenaga Ahli Perencanaan Partispatif (TAPP) Pekon Jati Agung, Edi Firmansyah, memaparkan draft akhir dokumen RTPLP kepada Tim Teknis dan dibahas tuntas oleh peserta rakor. Tim Teknis mengharapkan dokumen yang telah disusun ini dapat lebih disempurnakan sebelum secara resmi disahkan oleh Bupati Pringsewu. 


Pemaparan dokumen RTPLP oleh TAPP bertujuan memberikan gambaran perencanaan kepada pihak pemerintah maupun swasta mengenai pengembangan Pekon/Kelurahan sasaran serta mensinkronisasikan kebutuhan Pekon/Kelurahan yang telah disusun dalam matriks program.

Sementara itu Kasatker PIP Kabupaten Pringsewu, F Sigit Susanto, berkeyakinan "Mimpi" masyarakat Jati Agung yang dituangkan dalam dokumen RTPLP dan Animasi bisa direalisaikan.

"Pemda Kabupaten Pringsewu akan mendukung penuh merealisasikan mimpi warga Pekon Jati Agung ini dengan sharing program serta bentuk kemitraan lainnya dari berbagai dinas. Setahun atau lima tahun, pasti mimpi tersebut bisa direalisasikan" Ungkap sigit.  

Arahan juga diberikan oleh tenaga ahli PLPBK OC-2 Provinsi Lampung, Arif Rahman, menekankan pemanfataan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap-2 sebesar Rp. 850 juta yang akan disalurkan kepada LKM Jati Agung dalam waktu dekat ini harus dikawal dengan baik oleh Tim Fasilitator  P2KP.

"BLM PLPBK harus dimanfaakan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kelompok Swadaya Masyarakat dan warga di kawasan Prioritas harus memahami benar isi dokumen RTPLP" Ujar Arif.

Dalam Rakor ini, dihadiri juga oleh jajaran Konsultan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Kabupaten Pringsewu, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Pekon Jati Agung, Perwakilan Pemerintahan Pekon dan Tenaga Ahli Pemasaran. (Rid/Ivan)

Opini Ivanovich Agusta Menyesatkan, Tanggapan Tulisan "Membalik Pendamping Desa"

Ilustrasi Pendamping Desa (Dok. Mediawarga.info)

Mediawarga.info--Opini Ivanovich Agusta berjudul "Membalik Pendamping Desa" (Kompas, 4/5) membuat kesimpulan yang menyesatkan (Baca tulisannya disini Membalik Pendamping Desa). Sebab, ia dengan ceroboh hanya menghubungkan data jumlah utang dan penerima manfaat PNPM yang diklaim berdasarkan data BPS. Dalam artikel tersebut, penulis berkesimpulan: dari utang PNPM Mandiri Pedesaan ke Bank Dunia 2012-2015 sebesar 650 juta dollar AS (Rp 8,5 triliun), sebanyak 450 juta dollar AS dialokasikan bagi pendamping internasional, nasional, kabupaten, hingga kecamatan. 

Dengan demikian, si penulis menduga utang luar negeri hanya bermanfaat 4 persen bagi rumah tangga miskin, 27 persen untuk rumah tangga kaya, dan 69 persen untuk pendamping. Data dari penulis tidak mencakup fakta bahwa sumber anggaran PNPM tidak hanya berasal dari utang Bank Dunia, tetapi juga APBN rupiah murni (ini jauh lebih besar) dan APBD Kabupaten. 

PNPM juga bukan program yang berdiri sendiri karena pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kelompok program Cluster I yang langsung menyasar kelompok rumah tangga termiskin. Dana utang PNPM Pedesaan 2012-2015 bersifat co-financing dan baru mulai digunakan pada 2013. Sampai sekarang utang baru terserap sebesar 365 juta dollar AS atau Rp 4,77 triliun (sumber:http://www.worldbank.org/ projects). 

Selama 2012-2014 jumlah DIPA-APBN PNPM Pedesaan adalah Rp 30,2 triliun dan APBD sebesar Rp 1,34 triliun. Artinya, komponen utang Bank Dunia hanya 15 persen dari total anggaran selama tiga tahun anggaran tersebut. Dari penyerapan 365 juta dollar AS, sebesar 200 juta dollar AS untuk me-reimburse Bantuan Langsung Kecamatan, sisanya sebesar 165 juta dollar AS untuk konsultan dan pendamping. Dengan demikian, subkomponen konsultan dan pendamping hanya 6,7 persen dari total anggaran. 

Jadi sangatlah menyesatkan pembaca jika penulis berkesimpulan 69 persen utang dipakai untuk pendamping. Sangat disayangkan opini penulis hanya berbekal data sekunder yang bahkan tidak diteliti dahulu kedalamannya dan mengabaikan data penting lain. Sebagai catatan terakhir, tidak ada pendamping internasional di PNPM, apalagi yang mempergunakan utang. 

Dengan menyiratkan seolah-olah konsep CDD hanya datang dari Bank Dunia juga berarti menafikan peran para konseptor Program Pengembangan Kecamatan (cikal bakal PNPM) seperti Bapak Gunawan Sumohadingingrat, Herman Haeruman, dan Ayip Muflich. 

SENTOT S SATRIA.
EKS TASK TEAM LEADER PNPM MANDIRI PERDESAAN; PENSIUNAN BANK DUNIA. 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi". 

Membalik Pendamping Desa

Ilustrasi Tenaga Pendamping Desa (Dok. Mediawarga.info)

Mediawarga.info--Upaya menghidupkan kembali 16.000 pendamping desa harus diikuti dengan pembalikan pengalaman 15 tahun terakhir.

Subyek pendampingan dan finansial telah berubah mengikuti UU No 6/2014 tentang Desa. Undang-undang juga menyodorkan lembaga baru pendukung pembangunan.

Semua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kini berkonsepcommunity-driven development (CDD). Namun, justru pengalaman inilah yang harus diperlakukan secara terbalik.

Modal sosial

Diperkenalkan sejak 1999, Bank Dunia mendasarkan CDD pada konsep modal sosial ciptaan James S Coleman. Sebagai pakar teori pilihan rasional, Coleman mengusulkan wargalah yang mengambil keputusan paling efisien di antara pilihan-pilihan kegiatan yang dibolehkan (community-driven).

Caranya, memadukan peringkat tujuan pembangunan yang paling mungkin dicapai sesuai nilai bantuan pemerintah dan modal sosial warga (tindakan kolektif, pengumpulan dana, dan material). Operasionalisasinya berupa pertemuan tingkat kecamatan guna memutuskan pemenang di antara lautan proposal yang diajukan semua desa. Proposal paling efisien adalah yang rasionya paling tinggi antara manfaat per biaya (B/C ratio).

Desa berstrategi meningkatkan angka benefit dengan menuliskan jumlah pemanfaat sebanyak-banyaknya, termasuk manfaat bagi desa-desa lain. Adapun strategi penurunan biaya dilakukan dengan menambahkan modal sosial sebesar-besarnya.

Jumlah warga yang bergotong royong dinilai sekadar tukang batu yang bekerja bersama (collective action). Upah bayangannya dikembalikan kepada PNPM lalu dihitung sebagai nilai modal sosial. Sumbangan sukarela berupa lahan dan konsumsi dipandang berpamrih sehingga bisa dinilai setara uang.

Keniscayaan modal awal berlanjut hingga penerima skema pinjaman proyek. Untuk itu, diutamakan warga yang berpengalaman berproduksi dan berdagang. Alhasil, kegiatan simpan pinjam kalis dari rumah tangga termiskin.

Basis data PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya, memang mencatat 70 persen pemanfaat langsung proyek dari rumah tangga miskin. Namun, golongan miskin didefinisikan tersendiri dalam rapat keproyekan.

Sebagai perbandingan, menurut Badan Pusat Statistik, hanya 14 persen desa yang melaporkan rumah tangga miskin mendapatkan manfaat PNPM. Statistika ini sejalan dengan hasil diskusi-diskusi evaluatif desa yang menihilkan PNPM sebagai pendorong mobilitas sosial orang miskin.

Muncul pada awal reformasi, CDD menilai, pemerintah pusat, daerah, dan desa berpamrih. Mereka dianggap penumpang gelap (free rider) dengan korupsi sehingga dilarang turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek.

Mudah ditebak, pembangunan yang kosong dari negara tersebut segera diisi swasta, yaitu perusahaan konsultan pendamping dan bank pembangunan asing. Selayaknya industri, standardisasi dipraktikkan dengan menyamaratakan semua tahapan dan penggunaan metode partisipasi di semua lokasi proyek.

Alokasi dana utang

Dari utang PNPM Mandiri Perdesaan ke Bank Dunia 2012-2015 sebesar 650 juta dollar AS atau Rp 8,5 triliun, sebanyak 450 juta dollar AS atau Rp 5,8 triliun dialokasikan bagi pendamping internasional, nasional, kabupaten, hingga kecamatan. Menganalogikan laporan BPS di atas, di duga utang luar negeri hanya bermanfaat 4 persen bagi rumah tangga miskin, 27 persen untuk rumah tangga kaya, dan 69 persen untuk pendamping.

Untuk menjaga rasionalitas pertukaran nilai dana, material, dan tenaga, PNPM dijalankan sebagai sistem proyek yang tertutup. Berlakulah kaidah zero sum game, di mana total nilai manfaat selalu sama dengan nilai kucuran dana ditambah sumbangan modal sosial dan dikurangi biaya pendampingan.

Prasyarat ketertutupan sistem menghalangi penguatan unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan yang beromzet hingga miliaran rupiah per tahun untuk menjadi lembaga berbadan hukum, seperti koperasi dan badan usaha lain. Sebaliknya, semua komponen proyek bersifat tetap selama belasan tahun.

Solidaritas sosial

UU No 6/2014 mengubah dimensi keproyekan menjadi kebijakan birokratis pembangunan desa. Lompatan paradigma mutakhir ini melarang pendamping menyisihkan pemerintah desa sebagaimana terjadi selama ini dan mendudukkannya sebagai aktor pembangunan bersama warga.

Dana pembangunan tidak lagi diberikan sebatas 54 persen desa terseleksi, tetapi menyebar ke semua desa. Sementara PNPM Mandiri Perdesaan menghabiskan biaya proyek dan pendampingan sekitar Rp 405 juta per desa, kini aliran dana ke setiap desa berlipat ganda. Artinya, jika diperlukan, pemerintah desa mampu membayar pendampingnya seiring dengan kemandiriannya dalam membangun bersama warga.

Orientasi pamrih dan sifat ketertutupan CDD harus diganti menjadi solidaritas antar-lapisan masyarakat dan golongan sebagaimana lazim di desa sejak dahulu. Pendamping tidak boleh lagi mengeliminasi elite dan pemerintah desa sebagaimana acuan PNPM, sebaliknya menjadikan semua lapisan dan golongan sebagai subyek pendampingan.

Mubyarto dan Sajogyo telah menerapkan sepanjang 1993-1997 dalam Program Inpres Desa Tertinggal, di mana musyawarah selalu diikuti warga berbagai lapisan, termasuk elite dan pemerintah desa. Nilai solidaritas mengarahkan kekuasaan elite justru guna memberdayakan lapisan terbawah di pedesaan (power with the poor).

Badan usaha milik desa di tingkat desa atau kecamatan perlu berbadan hukum agar dapat menampung kumulasi nilai tambah kegiatan guna memandirikan desa.


IVANOVICH AGUSTA
Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Membalik Pendamping Desa".

Baca juga tanggapan tulisan Ivanovich Agusta : Opini Ivanovich Agusta Menyesatkan, Tanggapan Tulisan "Membalik Pendamping Desa"

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 Terburuk Sejak 2009


Jakarta, Mediawarga.info--Badan Pusat Statistik hari Selasa (05/05) mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada bulan Januari hingga Maret 2015 berada pada tingkat 4,7% atau yang paling rendah sejak tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak dapat mencapai angka 4,95%, seperti yang diprediksi berbagai kalangan.

Dilansir BBC Indonesia, Rabu (06/05/2015), menurunnya pertumbuhan ekonomi disebabkan berbagai faktor, kata Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin.

"Sektor pertanian karena mundur periode tanam, kemudian harga atau juga produksi minyak mentah juga turun karena harga internasional juga sedang turun. Kemudian juga impor bahan baku, impor barang modal dan impor barang-barang konsumsi juga terjadi penurunan sehingga mempengaruhi impor barang modal terhadap investasi di pembentukan modal tetap bruto," jelas Suryamin.

Seorang pengusaha ritel, Handaka Santosa, mengatakan tidak terkejut dengan penurunan yang sudah diprediksi sejak tahun 2014, antara lain karena pemerintah dianggapnya tidak sigap mengantisipasi berbagai rintangan.

Kini pemerintah bisa menempuh beberapa jalan untuk mengatasinya, sarannya.

"Bisa dilakukan konsolidasi. Tidak terlalu cepat ekspansi. Jadi kita lebih konsolidasi internal. Terlalu cepat ekspansi berarti kita akan mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Apabila dananya adalah dana pinjaman kan bunganya jalan terus," tutur Handaka. 

Prosedur investasi 

Lemahnya kordinasi antara lembaga pemerintah, diakui oleh penasihat ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin.

Dia menambahkan sejumlah kebijakan sedang ditempuh untuk meningkatkan koordinas tersebut.

"Dipermudah segala prosedurnya (investasi). Kemudian difasilitasi. Karena sering realisasi itu terhambat prosedur yang berbelit. Saya pikir yang dilakukan oleh BKPM dengan one door policy, pelayanan satu atap, itu sangat diapresiasi oleh para investor, dan kita cukup yakin akan ada dampak di kuartal kedua nanti," kata Wijayanto.

Meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama merupakan yang terlemah dalam enam tahun terakhir, pengamat ekonomi dari ITS Kresnayana Yahya menduga pada paruh kedua tahun 2015, ekonomi Indonesia semestinya membaik.

Kresnayana menambahkan dimulainya proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan tol Trans Sumatera maupun pembangunan sejuta rumah untuk rakyat merupakan indikator menguatnya ekonomi. (BBC Indonesia)