News Update :

Sosial Budaya | Kesra

Politika

Berita Dari Warga

Hukum

Daerah | Regional

Politik Dendam Kusumat Harus di Akhiri

Senin, 20 Oktober 2014

Presiden SBY sedang dampingi Presiden terpilih Jokowi dalam kegiatan orientasi Istana Merdeka, Minggu (19/10). Sumber: Kompas.com
Media Warga Online-Proses transisi kepemimpinan nasional yang kita saksikan hari ini benar-benar menyejukan. Cukup sudah politik Ken Arok dipraktekan bangsa ini.

Tahun 1967 sejarah mencatat Bung Karno dilengserkan melalui Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akibatnya dendam kusumat keluarga besar Bung Karno dan pendukungnya masih tersimpan sampai sekarang.

Tahun 1998, Mahasiswa bersorak sorai (termasuk saya) menyaksikan pengunduran diri Pak Harto. Saya bisa bayangkan sakit hatinya Pak Harto, keluarga besar dan pengikutnya sampai hari ini. Pak Habibie pun demikian, pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR-RI, mungkin Pak Habibie juga sakit hatinya, padahal beliau orang baik dan diluar gedung MPR sebagian Mahasiswa bersorak gembira.

Di Era Gus Dur lebih parah lagi, Gus Dur dinistakan oleh MPR-RI dan keluar Istana tanpa kehormatan, sakit hati Gusdur, Keluarga dan pendukungnya masih terasa sampai sekarang. Sang Adik Gusdur, Megawati, yang khianati Kakaknya (GusDur), akhirnya harus menelan pil pahit juga, kalah dalam pertarungan politik dengan SBY, mantan anak buahnya. Megawati merasa dikhianati SBY dan dendam kusumat Megawati terasa sampai sekarang. Megawati dan SBY tidak pernah Islah.

Lalu, di era SBY, beliau refleksi, Bangsa ini tidak akan pernah menjadi Bangsa besar, bangsa bermartabat, bangsa yang dihormati dan disegani negara lain, jika transisi kepemimpinan selalu penuh olak dan tidak ada rekonsiliasi nasional. Oleh karenanya, pada hari ini SBY menginisiasi sebuah acara yang elegan untuk menyambut Presiden Baru dan melepas Presiden lama. Ada haru terselip dalam kalbu. Tidak terasa, bukan hanya mata SBY yang berkaca-kaca, tapi mata saya juga berkaca-kaca. #‎TerimakasihSBY‬. #‎SelamatbekerjaJokowi‬.


Dari Status FB Muhammad Ridwan :

Capaian Pengurangan Kemiskinan di Era SBY

Minggu, 19 Oktober 2014


Media Warga Online - Angka kemiskinan di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kurun waktu 2004-2014 terus mengalami penurunan. Dari 16.7 persen di tahun 2004, angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 11 % pada tahun 2014.  Berarti, ada penurunan kemiskinan sebesar, 5,7 Persen selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan SBY.

Namun, Ratio Gini atau indeks kesenjangan antara si Kaya dan si Miskin memang sedikit meningkat. Menurut data BPS tahun 2005 Ratio Gini Indonesia sekitar 0,363 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,413. Data BPS bisa di Klik disini.

Angka kemiskinan memang selalu menjadi opini publik. Berhasil atau tidaknya suatu Pemerintahan oleh rakyat, salahsatunya di ukur dengan berhasil-tidaknya suatu rezim dalam menurunkan angka kemiskinan.  Kadang masih ada nada sumbang ketika angka-angka kemiskinan dirilis oleh pemerintah SBY. Khususnya Ekonom yang tidak sependapat dengan kriteris kemiskinan Pemerintah.

Seperti Ekonom Hendri Saparini menyatakan—mengutip Kompas, Edisi 2 Juli 2008—Menurut beliau, menggunakan beras sebagai barometer pengukur angka kemiskinan merupakan penyederhanaan persoalan. Walaupun ada program raskin (beras untuk keluarga miskin—Red) dan bantuan langsung tunai guna menutupi kebutuhan 2.000 kalori per hari untuk konsumsi, tapi hal tersebut belum memperhitungkan kualitas hidup masyarakat.

Disparitas Angka Kemiskinan

Terjadi kontroversi ketika Bank Dunia meluncurkan laporan kemiskinan yang berjudul "Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" yang mengungkapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia hampir separuhnya dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan BPS waktu itu mengeluarkan data kemiskinan sekitar 39,1 juta orang.

Ekonom Bank Dunia DR. Vivi Alatas dalam artikelnya di majalah Tempo Edisi 21 Januari 2007 menguraikan jawaban dari dua pertanyaan besar yang selama ini menjadi kontroversi seputar data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Dua pertanyaan tersebut adalah, kenapa data kemiskinan Bank Dunia jauh lebih tinggi dibandingkan data BPS? Kriteria kemiskinan apa yang digunakan oleh Bank Dunia?

Dalam tulisan DR. Vivi Alatas tersebut terungkap, Bank Dunia mengunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity) 1 dolar AS dan 2 dolar AS. Bank Dunia menggunakan keduanya, masing-masing untuk tujuan analisis yang berbeda.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikemiskinan di sebuah negara. Namun, parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain. Oleh karena itu, dibuatlah garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP 1 dolar AS dan 2 dolar AS, sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara.

Menurut DR. Vivi Alatas, Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara. Dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa 7,4% penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49% di bawah PPP 2 dolar AS per hari.

Angka 49% tingkat kemiskinan inilah yang jadi kontroversi, namun angka ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 1999, dimana sekitar 75% masyarakat Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP 2 dolar AS per hari.

Dibandingkan dengan negara tetangga, tingkat kemiskinan PPP 1 dolar AS Indonesia sebanding dengan Cina (8%), sedikit di bawah Filipina (9,6%) dan sedikit di atas Vietnam (6,2%). Namun, untuk posisi dengan standar PPP 2 dolar AS per hari, Indonesia jauh lebih tinggi (49%), Bandingkan dengan konsumsi PPP 2 dolar AS Cina (26%), Filipina (39,3%) dan Vietnam (39,7%).

Kita bisa analisis bersama dari data di atas bahwa Indonesia memiliki perbedaan yang sangat besar dari tingkat kemiskinan di bawah PPP 1 dolar AS (7,4%) dengan tingkat kemiskinan di bawah PPP 2 dolar AS (49%).

Menurut DR. Vivi Alatas, besarnya selisih prosentase nilai PPP 1 dolar AS dengan nilai PPP 2 dolar AS mencerminkan tingginya kerentanan kemiskinan di Indonesia. Sejumlah besar penduduk Indonesia, hidup diantara PPP 1 dolar AS dan PPP 2 dolar AS atau setara dengan PPP 1,5 dolar AS per hari. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dan inflasi, gagal panen karena perubahan iklim, bencana alam, sakitnya anggota keluarga dan kehilangan pekerjaan dapat dengan mudah menjatuhkan rakyat Indonesia ke bawah garis kemiskinan.

Program Pro Rakyat SBY

Untuk mengatasi besarnya kerentanan penduduk Indonesia akan kemiskinan, Presiden SBY meluncurkan berbagai Program Pro Rakyat miskin yang dibagi menjadi beberapa Klaster. Pada tahun 2009, program pro rakyat miskin tersebut disempurnakan dan dituangkan dalam suatu masterplan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Program ini langsung menyasar masyarakat bawah yang mengalami kemiskinan ekstrim di Indonesia. Sebagai program andalan, MP3KI ini juga bertujuan untuk mengimbangi rencana besar pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Fokus kerja MP3KI tertuang dalam sejumlah program:

Pertama, penanggulangan kemiskinan eksisting Klaster I, berupa bantuan dan jaminan atau perlindungan sosial. Lalu di Klaster II adalah pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Klaster III tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan Klaster IV adalah program murah untuk rakyat.  

Kedua, transformasi perlindungan dan bantuan sosial yang di implemetasikan dengan diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasionan (JKN) yang di kelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). 

Ketiga, pengembangan livelihood, pemberdayaan, akses berusaha & kredit, dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal. 

Dari implementasi MP3KI ini memang belum bisa memenuhi target yakni, turunnya angka kemiskinan dibawah dua digit, masih jauh dari target Presiden SBY searah dengan target Milennium Developmet Goals (MDGs), yakni menurunkan angka kemiskinan sampai “separuhnya” pada 2014, atau dari 16 persen menjadi dibawah  8 persen. Berdasarkan data Worldfactbook, Klik disini. Tercatat pada rentang 2004 – 2012  Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian Negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brazil yang hanya berada dikisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Salahsatu kendala terbesar dalam mengurangi angka kemiskinan adalah inflasi yang sangat tinggi akibat kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), imbas dari resesi ekonomi global.

Dalam pidato kenegaraan terakhir di Gedung MPR/DPR, tanggal 15 Agustus 2014, Presiden SBY mengungkapkan ketidak puasannya atas capaian penanggulangan kemiskinan tersebut, namun disatu sisi beliau bangga dengan pertumbuhan kelas menengah Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Walaupun terus menurun, kita tetap tidak puas dengan angka ini, dan kita akan terus berupaya mencapai angka nol kemiskinan absolut di bumi Indonesia," kata SBY, mengutip laman Pikiran-rakyat.com (15/8).

Menurut Presiden SBY efektivitas pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pengentasan kemiskinan. Ukuran lain yang juga penting menurutnya adalah pertumbuhan kelas menengah.

Pada abad ke-21, Presiden SBY yakin kemajuan Indonesia bukan diukur dari jumlah konglomerat, namun diukur dari jumlah kelas menengah. Kalau jumlah kelas menengah terus membesar, berarti kemiskinan otomatis menurun. Logikanya, menurut SBY, yang masuk menjadi kelas menengah adalah dari golongan miskin yang berhasil mengubah nasibnya.

"Buruh tani yang menjadi pemilik lahan, karyawan menjadi manajemen, si miskin yang menjadi pengusaha, dosen atau pejabat," kata SBY.

Memang, tak ada gading yang tak retak dalam 10 tahun pemerintahan SBY, capaian penanggulangan kemiskinan di Pemerintahan SBY belum optimal, masih banyak yang harus disempurnakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Namun menurunkan angka kemiskinan sampai 5,6 persen bukan hal yang mudah.  Kita harus apresiasi prestasi-prestasinya di berbagai bidang. Presiden  SBY telah menjadikan Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga dunia dengan Jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masuk peringkat sepuluh besar dunia. Serta di G-20, kekuatan ekonomi Indonesia ada di peringkat 15 dengan pendapatan 5.500 US dollar, tertinggi sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 . Terima kasih Pak SBY!

Oleh : Muhammad Ridwan
Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung

Ini Biaya Pelantikan Jokowi-JK

Sabtu, 18 Oktober 2014

Jokowi akan dilantik pada 20 Oktober mendatang 
 
Mediawarga.info, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zukifli Hasan menuturkan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Senin, 20 Oktober 2014, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar. Dia mengklaim anggaran tersebut lebih murah, daripada anggaran pelantikan bupati.

"Pelantikan ini lebih murah dari pelantikan bupati, cuma Rp1 miliar biayanya," kata Zulkifli di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Oktober 2014.

Zulkifli menuturkan, anggaran Rp1 miliar tersebut akan digunakan untuk 600 anggota MPR RI dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta 1.200 tamu undangan yang hadir. Kata dia, untuk biaya pelantikan itu MPR RI menekan supaya sehemat mungkin.

Karena menurut dia, masih banyak kebutuhan rakyat yang harus lebih diperhatikan daripada untuk acara pelantikan. Semuanya harus diefisiensi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Anggarannya tidak kecil. Tapi tidak juga berlebihan, Rp1 miliar itu untuk pelantikan presiden. Kami anggaran sehemat mungkin, karena lebih bagus anggaran negara untuk rakyat," terang dia.

Kelas Menengah Indonesia Terbesar di ASEAN

Ilustrasi : Komplek Apartemen di Jakarta yang Diburu Kelas Menengah
Mediawarga.info, JAKARTA - Pada tanggal 20 Oktober 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden. Ada beberapa prestasi yang ditorehkan SBY dalam kurun waktu 10 tahun menjabat Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan tahun ini, pada tanggal 15 Agustus 2014, SBY membanggakan beberapa capaian. Antara lain, Indonesia telah semakin tumbuh menjadi negara yang dipandang perannya di dunia. "Para pendiri bangsa dulu melalui proklamasi yang singkat dan sederhana berhasil menginspirasi negara lain di Asia Tenggara," ujar SBY. 

Salah satu prestasi yang dibanggakan SBY adalah pemberantasan buta huruf. Menurut SBY, jika menengok ke belakang pada 1945, buta huruf tersebar di seluruh Indonesia. Namun, kini, Indonesia punya sistem pendidikan yang patut dibanggakan dengan didukung 200 ribu sekolah, 3 juta guru, dan 50 juta siswa. 

Indonesia pun kini telah menjelma menjadi negara yang kian diperhitungkan dalam kancah internasional dengan menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar dunia. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pun ditunjukkan dengan pertumbuhan kelas menengah. SBY menyebutkan bahwa angka kelas menengah di Indonesia merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara. Pesatnya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia pun merupakan salah satu yang tercepat di dunia.

Dalam ranah politik, menurut SBY, demokrasi Indonesia juga telah banyak kemajuan. Indonesia berhasil membangkitkan budaya demokrasi sejak era reformasi hingga kini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. 

"Ini bukan untuk membesarkan diri, tapi untuk mengingat apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa," kata SBY. (VIVA)

Akhirnya Riset Gunung Padang Dapat Pengakuan Resmi Negara

Mediawarga.info, JAKARTA - Akhirnya, secara berjenjang, penelitian situs megalitikum Gunung Padang mendapat pengakuan resmi dari negara.

Pengakuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 tentang Perlindungan, Penelitian, Pemanfataan dan Pengelolaan Situs Gunung Padang. Peraturan ini diterbitkan hari ini (Sabtu, 18/10).

"Selamat buat peneliti dan seluruh masyarakat Cianjur, Jawa Barat dan Indonesia. Ada Titik terang harapan baru untuk pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat," kata inisiator Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Gunung Padang, Andi Arief, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 18/10).

Riset untuk meneliti Situs Gunung Padang yang  dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) sejak 2011 sudah melalui perjalanan panjang dan berliku-liku. Bahkan penelitian ini sempat menuai pro dan kontra di sementara publik.

Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 2014 dibentuk Tim Nasional untuk Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung padang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.225/P/2014 yang anggota penelitinya adalah TTRM ditambah para ahli dari berbagai institusi di seluruh Indonesia.

Hasil eskavasi dan pemboran pun berhasil membuktikan temuan-temuan TTRM selama ini. Hasil pembersihan lereng-lereng dari kerimbunan semak-semak dan pepohonan liar yang kemudian dilanjutkan dengan pemotretan udara 3D dengan memakai pesawat drone, kamera Go-Pro dan AGI Software dapat memperlihatkan bentuk bukit Gunung Padang yang secara nyata memperlihatkan sebagian terasering lapisan batu di badan bukit serta mengesankan keberadaan bangunan mirip piramida di bawah bukit. Kemudian, hasil penelitian kotak eskavasi berhasil membuktikan secara nyata dan tuntas tanpa keraguan keberadaan lapisan batuan artifisial atau bangunan yang tertimbun tanah di bawah situs megalitik di atas bukit dan juga di lereng-lerengnya.

Disamping itu, bukti arkeologis dan arsitektur yang mendukung adalah ditemukan banyak artefak batu yang berfungsi sebagai pasak-pasak atau atau kolom-kolom batu yang sudah dipahat membentuk geometri untuk kuncian susunan batu, dan juga aspek-aspek struktur artifisial bangunan. Ditemukan juga banyak artefak lain yang unik-unik di permukaan Lapisan 2. Di bagian Teras 1 dan 5 terlihat orientasi struktur kolom batu tegak lurus dengan arah memanjang situs.

Di atas bukit batu-batu kolom ini umumnya horisontal sedangkan di lereng barat dan timur membentuk sudut sekitar 10-150 searah dengan kemiringan lerengnya. Di Teras 2 dan lereng timur di bawahnya batu‐batu kolom ini secara unik disusun membentuk sudut sekitar 150 (sudut tajam menghadap utara). Tahap selanjutnya, perlu dilakukan eskavasi lebih extensif lagi untuk mengetahui arsitektur bangunan lebih detil dan komprehensif. (RMOL)

Bertemu Jokowi, Prabowo Buktikan Seorang Negarawan Sejati

Jumat, 17 Oktober 2014

 
Mediawarga.info, Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto panen pujian karena kesediannya bertemu dengan Jokowi. Prabowo dianggap telah berhasil mengalahkan ego politiknya demi bangsa dan negara.

"Saya tidak dapat membayangkan situasi psikologis Pak Prabowo, beliau mengalahkan ego politiknya demi bangsa dan negara," kata Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto dilansir detikcom, Jumat (17/10/2014).

Heri yakin tak mudah bagi keduanya untuk bertemu pasca persaingan di Pilpres 2014 yang berjalan panas. Apalagi Prabowo memiliki keyakinan lain soal hasil pilpres. Namun, kenyataannya Prabowo menunjukkan bahwa kepentingan negara lebih penting dari yang diyakininya.

"Saya melihat keduanya menunjukkan kenegarawanan yang luar biasa kepada kita, elite, dan rakyat," ujarnya.

Bagi Heri sikap yang ditunjukkan Prabowo dan Jokowi di pertemuan itu menunjukkan kecintaan keduanya kepada rakyat. Sikap keduanya adalah teladan bagi elite politik lain.

"Ini teladan dan pendidikan politik yang tidak ternilai harganya. Elite politik hendaknya belajar pada kedua tokoh ini. Belajar yang saya maksudkan adalah bagaimana seharusnya jika menang dan memiliki kekuasaan. Lalu bagaimana kalah dan menerimanya sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara," pungkasnya. (detik.com)

UU Desa masih Menuai Kontroversial di Bali

Ilustrasi: Suasana Pedesaan di Bali
Mediawarga.info, Denpasar - Hingga saat ini penerapan UU Desa masih terjadi pro dan kontra di Bali. Kondisi ini juga memicu perbedaan sikap politik anggota DPRD Bali.

Para politisi Partai Golkar berbeda pendapat dengan PDIP. Bila PDIP sepakat untuk mendaftarkan desa adat masuk dalam UU Desa, Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan sikap.


Walaupun Fraksi Partai Golkar DPRD Bali menolak dibenturkan sikapnya dengan PDIP dalam menyikapi polemik UU Desa yang membuat krama Bali terbelah antara pilihan mendaftar desa dinas atau desa adat, namun sikap Fraksi Partai Golkar pada dasarnya berseberangan dengan dengan sikap Fraksi PDIP.


Jika Fraksi PDIP memiliki kecendrungan memilih mendaftarkan desa adat, Fraksi Golkar memilih menahan diri. Sikap Fraksi Partai Golkar akan diputuskan setelah mendapatkan hasil kajian pemerintah Provinsi Bali.


"(Sikap Fraksi Partai Golkar) Tunggu presentasi Tim Kajian Pemprov Bali," ujar anggota Fraksi Partai Golkar Bali yang juga Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Sabtu (11/10/2014).



Dijelaskan Sugawa Korry, pihaknya tidak gegabah mengambil keputusan sebelum mendapatkan hasil kajian komprehensif dari Pemprov Bali. Menurut dia, hasil kajian itu akan didorong Fraksi Partai Golkar untuk dibawa ke paripurna DPRD Bali untuk mengeluarkan rekomendasi kepada eksekutif.


Walaupun batas akhir pendaftaran desa adat atau desa dinas itu tinggal dua bulan, Sugawa Korry optimistis DPRD Bali bisa mengeluarkan rekomendasinya. Menurut dia, Fraksi Partai Golkar akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Bali untuk memprioritaskan pembahasan rekomendasi menyikapi polemik UU Desa itu.


"Setelah presentasi Tim Kajian Pemprov, kami prioritaskan untuk dibawa ke paripurna. Kami akan komunikasikan dengan pimpinan (DPRD Bali)," kata politisi asal Buleleng ini.


Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan, secara implisit menolak mendaftarkan desa adat. Menurut dia, jika mendaftarkan desa adat maka desa adat akan tunduk dengan berbagai regulasi dan proses administrasi sebagaimana diatur dalam UU Desa. Berbagai konflik, kata dia, akan muncul.


"Kalau pilih desa adat harus tunduk UU (desa). Akan ada pemilihan (bendesa adat). Muncul banyak konflik," katanya.


Walaupun demikian, Fraksi Golkar, kata Gunawan, tidak serta merta memilih mendaftarkan desa dinas karena harus menunggu hasil kajian Pemprov Bali. Namun Gunawan berpendapat bahwa tidak ada persoalan jika nanti Bali tidak harus memilih salah satu desa itu. Menurut dia, keberadaan desa adat dan desa dinas selama ini berjalan dengan baik sehingga kondisi ini bisa tetap dipertahankan.


Menurut dia, Bali bisa saja menolak melaksanakan UU Desa itu sebagaimana UU Pornografi dan Pornoaksi beberapa tahun lalu.


Sementara itu, PDIP memiliki kecendrungan memilih desa adat. PDIP sudah menginstruksikan seluruh kadernya di seluruh Bali untuk menyosialisasikan UU Desa itu. PDIP juga melakukan simulasi dengan pilihan desa adat. (Metrotvnews.com)

Tol Trans-Sumatera Pasti Jadi, Tinggal Soal Tanah

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali
Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali
Media Warga Online - PT Hutama Karya (Persero) baru saja mendapatkan mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 untuk mengerjakan empat ruas jalan tol Trans-Sumatera. Keempat ruas tersebut adalah Tol Bakauheni-Lampung, Palembang-Indralaya, Medan-Binjai dan Pekanbaru-Dumai.

Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 September lalu, seluruh stakeholder diminta memberikan bantuan kepada Hutama Karya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100 persen dimiliki negara ini.

Lalu, bagaimana caranya Hutama Karya mengerjakan jalan tol ini dan apa saja yang harus dilakukan perusahaan pelat merah ini?

Berikut wawancara dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazali, yang dilansir
VIVAnews pada September 2014 ini.

Setelah ada pertemuan dengan Direktur Utama Hutama Karya, apa hasilnya?

Iya, mereka kan baru dapat Perpres. Karena itu, kami membahas bagaimana dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Kami menyampaikan, PPJT mungkin dibuat dengan modifikasi dari PPJT standar yang ada dalam PPJT ruas-ruas tol lainnya, karena ini akan berhubungan dengan pemerintah, terkait pemberian Penanaman Modal Negara (PMN), pinjaman atau obligasi.

Hutama Karya juga harus menyelesaikan service level agreement (SLA) dengan semua stakeholder sesuai dengan isi Perpres.

SLA ini berisi perjanjian dari kementerian dan lembaga untuk memberikan kontribusi kepada Hutama Karya. Kontribusi yang bisa diberikan nantinya akan dibahas oleh Hutama Karya.

Kepada siapa saja tepatnya SLA diajukan?

Kalau di Perpres itu seluruh stakeholder yang berkaitan. Tidak di-state secara eksplisit siapa. Tapi, yang paling penting karena kaitannya dengan pembiayaan tentu Kementerian Keuangan, karena PMN itu kan dari Kementerian Keuangan.

Nanti, mengenai siapa yang akan memberikan apa dan siapa yang akan menyediakan apa melalui SLA, akan kami adopt dalam PPJT.

Jadi, SLA ini harus selesai sebelum PPJT?

Iya, kami minta sebelum PPJT. Kalau tidak, nanti PPJT tidak ada artinya lagi, karena kewajiban pemerintah tidak di-state dalam PPJT.

Rencana diluncurkan tanggal 10 Oktober nanti menggunakan dana dari mana?

Tanggal 10 Oktober itu hanya menggunakan ekuitas dari perusahaan saja. Itu hanya Hutama Karya dengan beberapa BUMN yang ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk membantu.

Bagaimana dengan konstruksinya?

Mereka bisa langsung konstruksi kalau ada dananya, karena kekuatan BUMN berbeda-beda. Mereka juga banyak kontraktor.

Walaupun belum ada PPJT, apa boleh konstruksi?

Begini, belum ada PPJT, tapi dia pegang Perpres. Jadi, PPJT ini hanya untuk perjanjian antara pemerintah dengan dia sebagai underlying.

Jadi, boleh aja. Pembebasan lahan tidak membutuhkan dana yang terlalu besar. Tapi, mereka harus bentuk badan usaha dan menggunakan uang sendiri.

Di lapangan membebaskan lahan hingga 70 persen juga kendala?

Memang ada kendala pembebasan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Tapi, kepastian untuk mendapatkannya kan asal PTPN lepas saja, secara legal mereka sudah pasti selesai.

Dalam Perpres itu disebutkan Hutama Karya boleh menjadi operator, termasuk menggandeng mitra untuk mengoperasikan?

Boleh saja. Untuk konstruksi Hutama Karya juga boleh menggandeng mitra. Membuat Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sendiri. Nanti Hutama Karya akan gandeng PTPN.

Kapan kesanggupan Hutama Karya menyelesaikan SLA?

Sebenarnya SLA ini kan harus mengobrol sama kementerian lembaga dan kepala daerah. Hutama Karya juga belum tahu, bisa seminggu, bisa sebulan.

Seperti apa bentuk bantuan pemda dalam SLA?

Bisa dengan saham, tergantung business plan. Satu provinsi itu Lampung. Misal, dia dengan kemampuannya bisa bantu pembebasan tanah, atau dia akan bantu full sebagai pelaksana lapangan.

Pembebasan tanahnya jadi kewajiban siapa?

Dalam Perpres tidak di-state secara jelas. Apa pemerintah, apa BUJT. Tapi, di Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum atau tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, itu boleh BUMN ditugaskan untuk membebaskan tanah. Kalau dia pakai uang pribadi, nanti masuk ke total angka konstruksi.

Jadi PMN ini bisa lebih atau bisa kurang nanti?

Iya. Kalau lebih, Hutama Karya bisa gunakan untuk yang lainnya. Tapi, kalau kurang, bisa melakukan pinjaman perbankan dengan bunga lebih murah.

Dulu ada klausul, jika Hutama Karya tidak mampu bangun, bisa diganti BUMN lain, itu bagaimana?

Tidak ada klausul itu. Kalau menurut saya, adanya SLA sudah menjamin jalan tol ini jadi. Tinggal masalah tanah.

Mereka menyusun SLA seperti business plan dan ditandatangani Menteri PU. Sebulan SLA belum selesai, Perpres tidak bisa gugur.

Pasal 4 Ayat 3 mengatakan, setelah selesai Hutama Karya bisa memindahkan sejumlah saham. Itu artinya dijual?

Iya. Dilepas. Jadi, misalnya ada BUJT lain nih. Ruas tol Medan-Binjai sudah dibangun, lalu Jasa Marga mau ambil alih. Na, Hutama Karya bisa menjualnya dan dapat uang dari Jasa Marga. Uang itu nantinya jadi ekuitas Jasa Marga yang bisa digunakan untuk membangun jalan yang lain.

Konsep Menko, jika sudah selesai dibangun, dijual. Uangnya membangun jalan lain, tidak boleh untuk bisnis lain.

Ada klausul jika Hutama Karya gagal membangun jalan tol ini?

Ada. Kalau itu gagal, lihat ke PPJT-nya. Dalam PPJT kami sampaikan nanti. Pak Menteri PU harus punya opsi kalau project ini tidak jalan. Karena harusnya dengan Perpres, project ini jalan. Kalau tidak mungkin bisa jalan, buat apa ada Perpres.

Harus yakin makanya dengan SLA tadi. Gubernur bisa mendukung apa. BUMN lain bisa dukung apa. Hutama Karya roadshow dulu.

Apakah butuh waktu lama hingga PPJT?

Tidak. Yang paling penting itu dari Kementerian Keuangan dulu. Dia kan mendukung ini. Lebih bagus memang kalau seluruh SLA itu bisa kami peroleh sebelum PPJT. Tapi, memang kalau asal masalahnya di-financing bisa selesai dan Kemenkeu sudah menunjukkan komitmennya. (VIVANews.com)

LKM Kotabumi Pertanyakan Kepastian BLM PNPM 2014

Kamis, 16 Oktober 2014

Media Warga Online - Dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Kotabumi, yang digelar pada hari Kamis (16/10), terungkap kegelisahan LKM dan Lurah terkait belum cairnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) anggaran tahun 2014 sampai bulan Oktober ini. Kegelisahan ini  disampaikan oleh Lurah Kotabumi Tengah, Mansuri, mewakili LKM dan Lurah lainnya dalam sesi dialog pertemuan tersebut.

"Kami ingin penjelasan dari Kasatker P2KP, kenapa sampai detik ini, dana BLM 2014 belum bisa dicairkan? apa kendalanya?" Tanya Mansuri.

Menurut Mansuri, LKM sudah gelisah, karena ditagih realisasi kegiatan oleh KSM. Hal tersebut diamini oleh seluruh anggota LKM yang hadir.

Menurut Kasatker P2KP Kabupaten Lampung Utara, Mansur, terkendalanya pencairan BLM anggaran tahun 2014 karena Surat Keputusan (SK) Kasatker yang baru belum terbit dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya Lampung Utara yang terkendala pencairannya, namun ada 40 Kota/Kabupaten yang belum terbit SK personil Satker-nya, tambahnya.

"Karena berdasarkan SK itulah kita  bisa proses pencairan di KPPN, mohon kesabarnnya, kita tunggu saja SK tersebut terbit" ungkap Mansur.

Tahun 2014, rencananya Kabupaten Lampung Utara akan mendapat BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 2,65 Milyar, namun sampai bulan Oktober 2014, belum ada tanda-tanda pencairannya ke masyarakat.

Acara yang digelar di Kantor Kecamatan Kotabumi dihadiri oleh Koordinator LKM dan Lurah/Kepala Desa penerima Program MP3KI, PJOK, Camat Kotabumi, jajaran konsultan PNPM Mandiri Perkotaan dan Kasatker P2KP mewakili pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara.

Oleh: Muhammad Ridwan

LKM Kotabumi Terima Rp 307 Juta Dana MP3KI

 

Kotabumi, Media Warga Online - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan Lampung Utara yang bersumber dari APBN senilai Rp. 307 juta telah cair ke rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Kotabumi pada Jum’at, 10 Oktober 2014.  Adapun LKM penerima BLM Program MP3KI sesuai dengan surat keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Utara, Nomor 503, tahun 2014, adalah LKM Kotabumi Pasar, LKM Kotabumi Tengah, LKM Kotabumi Ilir, LKM Talang Bojong dan LKM Kotabumi Tengah Barat.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Program MP3KI, Kecamatan Kotabumi menggelar rapat koordinasi dengan LKM, Lurah dan Kepala Desa penerima Program MP3K pada Kamis (16/10). Bertempat di Kantor Kecamatan Kotabumi, rapat koordinasi dihadiri oleh Koordinator LKM penerima program MP3KI, Kepala Desa/Lurah, PJOK, Camat Kotabumi dan jajaran konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Lampung Utara. Hadir mewakili pemerintah daerah, Mansyur, Kasatker P2KP dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Kotabumi, Nujum Masya, dan Kasatker P2KP memberikan pengarahan kepada LKM agar segera merealisasikan BLM MP3KI sesuai dengan proposal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah diajukan.

“Hindari penyalahgunaan dana MP3KI ini, pelaksanaan kegiatan harus selesai sampai akhir Desember 2014 dan segera dibuatkan laporan pertanggungjawabannya”, Ujar Nujum Masya.

Hal senada diungkapkan oleh Kasatker P2KP, Mansyur, menyatakan pekerjaan kegiatan yang didanai Program MP3KI ini jangan ada penyelewengan dan hasilnya harus berkualitas, khususnya pekerjaan jembatan beton di Kelurahan Kotabumi Ilir.

“Saya mohon pekerjaan jembatan di awasi dengan baik oleh Konsultan, karena jika kurang berkualitas, semua pihak akan menanggung dampak masalahnya” Ungkap Mansyur.  

Kemudian, mewakili Kelurahan penerima Program MP3KI, Mansuri, Lurah Kotabumi Tengah, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara dan Pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan Program MP3KI kepada Kecamatan Kotabumi.

“Walaupun nilai BLM MP3KI Kecamatan Kotabumi terkecil dibandingkan Kecamatan lainnya yang menerima Program yang sama, kami ucapkan terima kasih kepada Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Utara yang telah memilih 5 Desa/Kelurahan sebagai penerima Program Mp3KI ini”. Kata Mansuri.  

Dalam kesempatan itu, LKM menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan kegiatan Program MP3KI dengan segera menyalurkan dana ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

"LKM dan KSM sudah melaksanakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) dan kami segera menyalurkan BLM MP3KI ini kepada KSM", Ujar Hendriyadi, Koordinator LKM Kotabumi Tengah mewakili LKM lainnya.

Tahun ini Kabupaten Lampung Utara mendapat Program MP3KI wilayah perkotaan sebesar Rp. 307 juta yang dialokasikan di Kecamatan Kotabumi. Berikut lokasi dan rincian kegiatan Program MP3KI di Kecamatan Kotabumi.


No
Kelurahan/Desa
Nama/Jenis Kegiatan
Volume
Nilai Kegiatan dan BOP LKM (Rp)
1
 Kotabumi Tengah Barat
Pembangunan Sumur Bor
3 Unit
65.500.000,-
Talud
70 M /
19,25 M3
2
Desa Talang Bojong
Pembangunan Drainase
182 M / 70,07 M3
    48.000.000,-
3
 Kelurahan Kotabumi Tengah
Pembangunan Drainase
458 M / 121,37 M3
    90.000.000,-
4
Kotabumi Pasar
Jalan Rabat Beton
100 M / 30 M3
30.000.000,-
5
Kotabumi Ilir
Jembatan Beton
1 Titik
7 x 4 m
    73.500.000,-

Jumlah
307.000.000,-


Oleh: Muhammad Ridwan

Ekonomi

Opini | Artikel

 

© Copyright Media Warga Online 2013 -2014 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com