Media Warga Online | Berita Dari Warga Untuk Warga

Slider

Pemberdayaan Masyarakat

Sosial Budaya | Kesra

Ekonomi | UMKM

Dunia Islam

Politika

Urbanesia | Perkotaan

Opini Ivanovich Agusta Menyesatkan, Tanggapan Tulisan "Membalik Pendamping Desa"

Ilustrasi Pendamping Desa (Dok. Mediawarga.info)

Mediawarga.info--Opini Ivanovich Agusta berjudul "Membalik Pendamping Desa" (Kompas, 4/5) membuat kesimpulan yang menyesatkan (Baca tulisannya disini Membalik Pendamping Desa). Sebab, ia dengan ceroboh hanya menghubungkan data jumlah utang dan penerima manfaat PNPM yang diklaim berdasarkan data BPS. Dalam artikel tersebut, penulis berkesimpulan: dari utang PNPM Mandiri Pedesaan ke Bank Dunia 2012-2015 sebesar 650 juta dollar AS (Rp 8,5 triliun), sebanyak 450 juta dollar AS dialokasikan bagi pendamping internasional, nasional, kabupaten, hingga kecamatan. 

Dengan demikian, si penulis menduga utang luar negeri hanya bermanfaat 4 persen bagi rumah tangga miskin, 27 persen untuk rumah tangga kaya, dan 69 persen untuk pendamping. Data dari penulis tidak mencakup fakta bahwa sumber anggaran PNPM tidak hanya berasal dari utang Bank Dunia, tetapi juga APBN rupiah murni (ini jauh lebih besar) dan APBD Kabupaten. 

PNPM juga bukan program yang berdiri sendiri karena pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kelompok program Cluster I yang langsung menyasar kelompok rumah tangga termiskin. Dana utang PNPM Pedesaan 2012-2015 bersifat co-financing dan baru mulai digunakan pada 2013. Sampai sekarang utang baru terserap sebesar 365 juta dollar AS atau Rp 4,77 triliun (sumber:http://www.worldbank.org/ projects). 

Selama 2012-2014 jumlah DIPA-APBN PNPM Pedesaan adalah Rp 30,2 triliun dan APBD sebesar Rp 1,34 triliun. Artinya, komponen utang Bank Dunia hanya 15 persen dari total anggaran selama tiga tahun anggaran tersebut. Dari penyerapan 365 juta dollar AS, sebesar 200 juta dollar AS untuk me-reimburse Bantuan Langsung Kecamatan, sisanya sebesar 165 juta dollar AS untuk konsultan dan pendamping. Dengan demikian, subkomponen konsultan dan pendamping hanya 6,7 persen dari total anggaran. 

Jadi sangatlah menyesatkan pembaca jika penulis berkesimpulan 69 persen utang dipakai untuk pendamping. Sangat disayangkan opini penulis hanya berbekal data sekunder yang bahkan tidak diteliti dahulu kedalamannya dan mengabaikan data penting lain. Sebagai catatan terakhir, tidak ada pendamping internasional di PNPM, apalagi yang mempergunakan utang. 

Dengan menyiratkan seolah-olah konsep CDD hanya datang dari Bank Dunia juga berarti menafikan peran para konseptor Program Pengembangan Kecamatan (cikal bakal PNPM) seperti Bapak Gunawan Sumohadingingrat, Herman Haeruman, dan Ayip Muflich. 

SENTOT S SATRIA.
EKS TASK TEAM LEADER PNPM MANDIRI PERDESAAN; PENSIUNAN BANK DUNIA. 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi". 

Membalik Pendamping Desa

Ilustrasi Tenaga Pendamping Desa (Dok. Mediawarga.info)

Mediawarga.info--Upaya menghidupkan kembali 16.000 pendamping desa harus diikuti dengan pembalikan pengalaman 15 tahun terakhir.

Subyek pendampingan dan finansial telah berubah mengikuti UU No 6/2014 tentang Desa. Undang-undang juga menyodorkan lembaga baru pendukung pembangunan.

Semua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kini berkonsepcommunity-driven development (CDD). Namun, justru pengalaman inilah yang harus diperlakukan secara terbalik.

Modal sosial

Diperkenalkan sejak 1999, Bank Dunia mendasarkan CDD pada konsep modal sosial ciptaan James S Coleman. Sebagai pakar teori pilihan rasional, Coleman mengusulkan wargalah yang mengambil keputusan paling efisien di antara pilihan-pilihan kegiatan yang dibolehkan (community-driven).

Caranya, memadukan peringkat tujuan pembangunan yang paling mungkin dicapai sesuai nilai bantuan pemerintah dan modal sosial warga (tindakan kolektif, pengumpulan dana, dan material). Operasionalisasinya berupa pertemuan tingkat kecamatan guna memutuskan pemenang di antara lautan proposal yang diajukan semua desa. Proposal paling efisien adalah yang rasionya paling tinggi antara manfaat per biaya (B/C ratio).

Desa berstrategi meningkatkan angka benefit dengan menuliskan jumlah pemanfaat sebanyak-banyaknya, termasuk manfaat bagi desa-desa lain. Adapun strategi penurunan biaya dilakukan dengan menambahkan modal sosial sebesar-besarnya.

Jumlah warga yang bergotong royong dinilai sekadar tukang batu yang bekerja bersama (collective action). Upah bayangannya dikembalikan kepada PNPM lalu dihitung sebagai nilai modal sosial. Sumbangan sukarela berupa lahan dan konsumsi dipandang berpamrih sehingga bisa dinilai setara uang.

Keniscayaan modal awal berlanjut hingga penerima skema pinjaman proyek. Untuk itu, diutamakan warga yang berpengalaman berproduksi dan berdagang. Alhasil, kegiatan simpan pinjam kalis dari rumah tangga termiskin.

Basis data PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya, memang mencatat 70 persen pemanfaat langsung proyek dari rumah tangga miskin. Namun, golongan miskin didefinisikan tersendiri dalam rapat keproyekan.

Sebagai perbandingan, menurut Badan Pusat Statistik, hanya 14 persen desa yang melaporkan rumah tangga miskin mendapatkan manfaat PNPM. Statistika ini sejalan dengan hasil diskusi-diskusi evaluatif desa yang menihilkan PNPM sebagai pendorong mobilitas sosial orang miskin.

Muncul pada awal reformasi, CDD menilai, pemerintah pusat, daerah, dan desa berpamrih. Mereka dianggap penumpang gelap (free rider) dengan korupsi sehingga dilarang turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek.

Mudah ditebak, pembangunan yang kosong dari negara tersebut segera diisi swasta, yaitu perusahaan konsultan pendamping dan bank pembangunan asing. Selayaknya industri, standardisasi dipraktikkan dengan menyamaratakan semua tahapan dan penggunaan metode partisipasi di semua lokasi proyek.

Alokasi dana utang

Dari utang PNPM Mandiri Perdesaan ke Bank Dunia 2012-2015 sebesar 650 juta dollar AS atau Rp 8,5 triliun, sebanyak 450 juta dollar AS atau Rp 5,8 triliun dialokasikan bagi pendamping internasional, nasional, kabupaten, hingga kecamatan. Menganalogikan laporan BPS di atas, di duga utang luar negeri hanya bermanfaat 4 persen bagi rumah tangga miskin, 27 persen untuk rumah tangga kaya, dan 69 persen untuk pendamping.

Untuk menjaga rasionalitas pertukaran nilai dana, material, dan tenaga, PNPM dijalankan sebagai sistem proyek yang tertutup. Berlakulah kaidah zero sum game, di mana total nilai manfaat selalu sama dengan nilai kucuran dana ditambah sumbangan modal sosial dan dikurangi biaya pendampingan.

Prasyarat ketertutupan sistem menghalangi penguatan unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan yang beromzet hingga miliaran rupiah per tahun untuk menjadi lembaga berbadan hukum, seperti koperasi dan badan usaha lain. Sebaliknya, semua komponen proyek bersifat tetap selama belasan tahun.

Solidaritas sosial

UU No 6/2014 mengubah dimensi keproyekan menjadi kebijakan birokratis pembangunan desa. Lompatan paradigma mutakhir ini melarang pendamping menyisihkan pemerintah desa sebagaimana terjadi selama ini dan mendudukkannya sebagai aktor pembangunan bersama warga.

Dana pembangunan tidak lagi diberikan sebatas 54 persen desa terseleksi, tetapi menyebar ke semua desa. Sementara PNPM Mandiri Perdesaan menghabiskan biaya proyek dan pendampingan sekitar Rp 405 juta per desa, kini aliran dana ke setiap desa berlipat ganda. Artinya, jika diperlukan, pemerintah desa mampu membayar pendampingnya seiring dengan kemandiriannya dalam membangun bersama warga.

Orientasi pamrih dan sifat ketertutupan CDD harus diganti menjadi solidaritas antar-lapisan masyarakat dan golongan sebagaimana lazim di desa sejak dahulu. Pendamping tidak boleh lagi mengeliminasi elite dan pemerintah desa sebagaimana acuan PNPM, sebaliknya menjadikan semua lapisan dan golongan sebagai subyek pendampingan.

Mubyarto dan Sajogyo telah menerapkan sepanjang 1993-1997 dalam Program Inpres Desa Tertinggal, di mana musyawarah selalu diikuti warga berbagai lapisan, termasuk elite dan pemerintah desa. Nilai solidaritas mengarahkan kekuasaan elite justru guna memberdayakan lapisan terbawah di pedesaan (power with the poor).

Badan usaha milik desa di tingkat desa atau kecamatan perlu berbadan hukum agar dapat menampung kumulasi nilai tambah kegiatan guna memandirikan desa.


IVANOVICH AGUSTA
Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Membalik Pendamping Desa".

Baca juga tanggapan tulisan Ivanovich Agusta : Opini Ivanovich Agusta Menyesatkan, Tanggapan Tulisan "Membalik Pendamping Desa"

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 Terburuk Sejak 2009


Jakarta, Mediawarga.info--Badan Pusat Statistik hari Selasa (05/05) mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada bulan Januari hingga Maret 2015 berada pada tingkat 4,7% atau yang paling rendah sejak tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak dapat mencapai angka 4,95%, seperti yang diprediksi berbagai kalangan.

Dilansir BBC Indonesia, Rabu (06/05/2015), menurunnya pertumbuhan ekonomi disebabkan berbagai faktor, kata Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin.

"Sektor pertanian karena mundur periode tanam, kemudian harga atau juga produksi minyak mentah juga turun karena harga internasional juga sedang turun. Kemudian juga impor bahan baku, impor barang modal dan impor barang-barang konsumsi juga terjadi penurunan sehingga mempengaruhi impor barang modal terhadap investasi di pembentukan modal tetap bruto," jelas Suryamin.

Seorang pengusaha ritel, Handaka Santosa, mengatakan tidak terkejut dengan penurunan yang sudah diprediksi sejak tahun 2014, antara lain karena pemerintah dianggapnya tidak sigap mengantisipasi berbagai rintangan.

Kini pemerintah bisa menempuh beberapa jalan untuk mengatasinya, sarannya.

"Bisa dilakukan konsolidasi. Tidak terlalu cepat ekspansi. Jadi kita lebih konsolidasi internal. Terlalu cepat ekspansi berarti kita akan mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Apabila dananya adalah dana pinjaman kan bunganya jalan terus," tutur Handaka. 

Prosedur investasi 

Lemahnya kordinasi antara lembaga pemerintah, diakui oleh penasihat ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin.

Dia menambahkan sejumlah kebijakan sedang ditempuh untuk meningkatkan koordinas tersebut.

"Dipermudah segala prosedurnya (investasi). Kemudian difasilitasi. Karena sering realisasi itu terhambat prosedur yang berbelit. Saya pikir yang dilakukan oleh BKPM dengan one door policy, pelayanan satu atap, itu sangat diapresiasi oleh para investor, dan kita cukup yakin akan ada dampak di kuartal kedua nanti," kata Wijayanto.

Meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama merupakan yang terlemah dalam enam tahun terakhir, pengamat ekonomi dari ITS Kresnayana Yahya menduga pada paruh kedua tahun 2015, ekonomi Indonesia semestinya membaik.

Kresnayana menambahkan dimulainya proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan tol Trans Sumatera maupun pembangunan sejuta rumah untuk rakyat merupakan indikator menguatnya ekonomi. (BBC Indonesia)

Gerakan Freemason Illuminati dan Presiden Jokowi



Sosok pria bermata satu di kafe milik Gibran Rakabuming 

Mediawarga.info--Sudah lama saya mengamati simbol-simbol illuminati dan tokoh-tokohnya. Mungkin saya dianggap "nyeleneh dan aneh". Tapi hipotesa saya ini mendekati kebenaran.

Pekan ini media sosial dihebohkan oleh Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang membuat kontroversi dengan melukis sosok pria bermata satu di kafe miliknya, Markobar. Tak hanya itu, di wajah pria bermata satu ini juga dilukis segitiga. Itu jelas simbol illuminati.

Sejak awal Jokowi dan keluarganya selalu "memperlihatkan" Simbol-simbol illuminati dan freemason.

Pertama, ketika kampanye, tentu kita semua ingat bahwa atribut yang ia gunakan adalah baju kotak-kotak. Ketika berbicara freemasonry, maka kotak-kotak ini tak lepas dari sekte mason tua Loji Biru (Blue Lodge) di Skotlandia. Motif itu adalah motif Tartan yang kini menjadi identitas dari persaudaraan freemasonry.

Kedua, kediaman Jokowi ketika menjadi Walikota Solo bernama Loji Gandrung. Seperti diketahui, ketika freemasonry akan melebarkan sayap, maka kelompok baru akan disebut lodge atau loji. Di setiap negara, freemasonry memiliki Grand Lodge atau Loji Besar yang menaungi semua kegiatan dan pertemuan anggota persaudaran di sana. Nama Loji Gandrung ini bila diamati terlihat identik dengan istilah Grand Lodge.

Ketiga, istri Jokowi telah didaulat sebagai anggota kehormatan dari Rotary Club yang dituding menjadi antek Freemasonry.

Ke-empat, Kesukaan Jokowi dengan music rock "Metal Cadas" semakin menguatkan Jokowi bisa jadi agen freemasonry. Dan beberapa kali Jokowi mengacungkan jari metal ke arah public. Simbol jari Metal, adalah kode illuminati, untuk menyatakan "Cinta" pada sang Dajjal Laknatullah.

Kelima, usai pelantikan Jokowi di gedung MPR/DPR sebagai Presiden, Jokowi kemudian di arak dari Bundaran HI ke Istana negara yang menyimbolkan ""EYE OF HORUS", Lambang illuminati.

Ke-enam, Kemenangan Jokowi ditutup dengan konser rakyat di tugu Monas. Kita tahu tugu Monas adalah salah satu dari obelisk, simbol dewa tertinggi bangsa pagan purba (dan modern). Obelisk atau phallus juga bisa kita jumpai tepat di Washington DC, Paris dan tempat lainnya.

666 Vs. 6666

Untuk menghadapi kekuatan super-misteri angka “666” yang telah sukses mengacak acak isi dunia, menancapkan kuku taring kekuatan di mana-mana, mengendalikan bumi, kita dapat menghadapi melalui kekuatan misteri angka “6666”. Misteri angka “6666” merupakan angka Illahiah, angka kebenaran. Angka “6666” memiliki kekuatan maha-dahsyat yang mampu menangkis semua bentuk kejahatan di seluruh alam semesta.

Angka “6666” merupakan angka kejayaan, sama dengan jumlah ayat Alqur’an. Kitab suci Alqur’an merupakan satu-satunya wahyu Illahi yang tidak pernah “diamandemen” sepanjang masa. Dari dulu sampai akhir zaman. Alqur’an tetap berisi “6666” ayat. Setiap ayat bila dikaji secara mendalam, memiliki makna luar biasa. Angka “6666” merupakan angka kesempurnaan. Coba kita jumlahkan: 6+6+6+6 = 24. Angka 24 = 2+4 = angka 6.

Dibolak balik dengan cara apapun, angka “6666” tetap menjadi angka kejayaan dan kesempurnaan. Rukun iman ada 6, jumlah hari kerja ada 6 (hari ada tujuh, libur 1 hari tinggal enam). Bentuk angka 6 kebalikan dari angka 9. Bila angka 9 milik Tuhan (99 sifat Tuhan), angka 6 menjadi milik mahluk ciptaanNya. Mahluk licik kubu Dajjal menggunakan kekuatan misteri “666”, kita yang berada di jalur kebenaran harus hadapi dengan menggunakan misteri angka “6666”. Itulah rahasia Allah kenapa jumlah kitab suci Alqur’an ada “6666” ayat.

Untuk menghadapi misteri “666” sebagai kekuatan angka Dajjal, kita harus melakukan perlawanan dengan misteri “6666” sebagai angka Illahiah. Cara menghadapi bukan secara kasat mata, melainkan menggunakan akal fikiran, kecerdasan, kritis, berjiwa besar, pintar serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Bangsa Indonesia mesti bersatu, menjadi bangsa cerdas dengan memiliki kepribadian kuat.

Oleh: Muhammad Ridwan
Citizen Reporter Mediawarga.info


Diolah dari berbagai sumber
1. Tahun 2015 Indonesia “Pecah” yang disusun oleh bapak Djuyoto Suntani
2. Gerakan Imam Mahdi
3. Republika

Untuk Pandeglang yang Lebih Baik Jelang Pilkada 2015

Pantai Tanjung Lesung, Banten (www.ultimoparadiso.com)


Mediawarga.info--Masyarakat Pandeglang berpijak pada dua pondasi kokoh yang saling bersebrangan satu dengan lainnya, tokoh tua yang cenderung status quo mungkin masih asyik dengan ketenangan batin untuk lebih menyelaraskan diri dengan alam, namun tokoh muda yang mewakili generasi madani ingin bergerak lebih cepat menjadikan Pandeglang dapat bersaing secara kompetitif, membuka diri terhadap pasar dan perubahan yang berorientasi pada modernitas.

Begitu banyak potensi yang ada di Pandeglang yang bisa di jadikan sebagai komoditas unggulan sehingga perekonomian masyarakat meningkat, apa yang tidak di miliki oleh kita? 

Hamparan sawah, gunung, laut, perkebunan, makanan khas, perikanan, pertanian dan sebagainya. Siapa yang tidak kenal dengan emping melinjo atau keceprek banyak masyarakat di daerah Labuan yang sempat saya datangi membuat emping melinjo, tapi kenapa keadaan masyarakatnya berbanding terbalik dengan kebesaran nama emping melinjo? Apakah ada yang salah?  

Sektor pariwisata juga tidak kalah dengan daerah lainnya, sebut saja Tanjung Lesung, Pantai Carita dan Pemandian Air Panas. Pemandian alam cikoromoy, jika di kelola dengan baik maka akan banyak membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Pandeglang sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. 

Melihat salah satu tempat wisata yang di kelola pihak swasta membuat saya berfikir kenapa pemerintah daerah tidak bisa seperti itu, kita dapat melihat CAS Waterpark yang ada di Cikole-Pandeglang, milik perorangan yang menurut saya sangat maju membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, kenapa cikoromoy tidak bisa seperti itu, atau melihat pemandian air panas yang ada di Garut, kenapa pemandian air panas Cisolong tidak bisa seperti itu? Masih banyak potensi yang ada yang belum saya ungkapkan.

Saya hanya ingin berbagi tulisan Yeremias T Keban (Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM Yogyakarta) dengan judul “Strategi Membangun Daya Saing Daerah Tertinggal” ada 4 (Empat) Strategi yang disebutkan beliau yaitu :

Pertama, Strategi Menekan Biaya. Sumber daya alam yang kaya yang belum tersentuh dan kalaupun tersentuh belum semuanya bisa di eksploitasi adanya keterbatasan anggaran dan banyaknya daerah yang sulit di jangkau mengakibatkan harga bahan pokok melonjak, biaya transport yang mahal, akses ke sekolah, pusat layanan kesehatan dan kegiatan ekonomi relatif sulit. dalam posisi ini strategi yang tepat adalah meningkatkan aksebilitas, bagi lokasi-lokasi yang berpotensi tersebut, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan bisa sangat membantu mengurangi biaya produksi bagi para pengusaha kecil dan juga biaya hidup, dari segi bisnis ini akan terlihat rugi jika kita membangun sarana dan prasarana tersebut, akan tetapi jika di lihat dari investasi jangka panjang ini sangat berpengaruh besar kedepannya.

Kedua, Strategi Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa. Melihat Banyaknya kekhasan produk daerah di Pandeglang maka diperlukan penerapan teknologi yang lebih inovatif dan unggul, tentu ini akan membantu meningkatkan kualitas produk yang selanjutnya dapat merebut pasaran. Di bidang jasa reformasi pelayanan publik dan juga jaminan keamanan akan mendorong investasi di Kabupaten Pandeglang, sehingga tidak ada lagi berita yang menyebutkan para Investor kapok berinvestasi di Pandeglang (Tronline, 23 maret 2015). 

Ketiga, Strategi Mempertahankan Segmen Pasar Yang Sudah Ada. Mempertahankan atau memelihara pangsa pasar lebih susah di bandingkan membangun segmen pasar yang baru terlena dengan hasil yang ada, tanpa adanya inovasi atau promosi kembali membuat kita lengah banyak kompetitor yang kemudian mengambil alih pangsa pasar tersebut. 

Keempat, Strategi Kerjasama Antar Daerah. Secara fisik satu Kabupaten tertinggal masih homogen dengan kabupaten lain baik yang tertinggal juga maupun yang sudah tidak tertinggal dalam artian memiliki iklim yang sama dan sumberdaya yang sama pula sehingga memproduksi komoditas yang sama, sehingga dalam konteks ekonomi regional daerah-daerah ini sebaiknya bekerjasama untuk melayani pasar yang sama dan memberikan pelayanan publik tertentu agar sam-sama mendapatkan manfaat daripada bersaing dang mengakibatkan kerugian di pihak lain.  

Dari ke-empat strategi tersebut salah satu hal yang juga tidak kalah pentingnya yaitu Pemberdayaan Masyarakat miskin menjadi salah satu kunci dalam membangun Pandeglang, pengembangan potensi yang ada di masyarakat menjadi basis penguatan ekonomi lokal, baik itu masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan, secara tidak langsung pemberdayaan masyarakat miskin merupakan implementasi dari program ekonomi kerakyatan.

Menjelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pandeglang tahun 2015 ini harapan saya kepala daerah yang maju mempunyai visi dan misi yang jelas, tidak hanya sebagai “petugas partai” yang setelah terpilih malah lupa akan kewajibannya.


Oleh : Rifki Rahdiansyah
Praktisi Pemberdayaan Masyarakat di PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pandeglang 

Empat Bulan Gaji Tidak Dibayar, Faskel PNPM Perkotaan Jawa Barat Gelar "Aksi Solidaritas"

Aksi Solidaritas Asosiasi Faskel Jawa Barat (Sumber: Istimewa)

Bandung, Mediawarga.info--Gaji tenaga Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di seluruh Indonesia sudah empat bulan belum dibayar, termasuk di Provinsi Jawa Barat. 

Untuk memperjuangkan hak Fasilitator yang belum dibayarkan tersebut, Asosiasi Fasilitator Kelurahan (Faskel) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Jawa Barat menggelar "Aksi Solidaritas" di Kantor Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B), Senin (4/5/2015). 

Dilansir Harian Pikiran Rakyat, Selasa (05/05/2015) Asosiasi Faskel Provinsi Jawa Barat mengungkapkan kekecewaanya pada saat mendatangi kantor Satker PKP2B di Bandung, karena belum mendapat kepastian terkait pembayaran gaji tersebut.

Seperti diungkapkan salahseorang Faskel PNPM Perkotaan Wilayah Bogor saat dihubungi Mediawarga.info, membenarkan bahwa belum ada kepastian tentang pembayaran gaji tersebut. Menurut Faskel yang tidak mau diungkapkan namanya ini, pihak Satker PKP2B malah akan mencairkan terlebih dahulu BOP mereka.

"Harusnya Satker PKP2B mementingkan terlebih dahulu perut orang banyak, bukan malah mencairkan  BOP mereka dulu, kami benar-benar kecewa" ungkap Faskel wilayah Bogor kepada Mediawarga.info melalui pesan seluler.

Kekecewaan juga datang dari Faskel perwakilan Subang Irfan dan Ujang seperti dilansir Harian Pikiran Rakyat.

“Betul, saya baru saja pulang dari kantor Satker PKP2B, Bandung menanyakan gaji bersama rekan-rekan fasilitaror se-Jawa Barat. Di Subang ada enam orang fasilitator. Namun kami kecewa, pulang tanpa hasil. Disana kami belum mendapat kepastian, soalnya yang punya kebijakannya kepala satkernya tak ada," ungkap Ujang.

Dia mengungkapkan selama empat bulan terakhir pihaknya bekerja normal seperti biasa walaupun belum menerima gaji. Kondisi tersebut membuat kelabakan, bahkan ada di antara rekannya terpaksa harus nunggak cicilan beberapa kebutuhan. 

"Saya juga belum tahu, apa penyebabnya soalnya program masih bergulir dan tugas kami juga cukup padat, tapi sebaliknya gaji kami belum realisasi. Kami selalu bersabar dan menahan diri, aktifitas tetap berlangsung tidak sampai mogok kerja. Kalau nantinya program tersebut akan dihentikan, tapi jangan sampai hak kami diabaikan. Kami butuh kejelasan ini," Tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Fasilitator PNPM Perkotaan Jawa Barat, Asep Dana membenarkan dirinya bersama fasilitator dari kabupaten/kota datang ke kantor Satker di Bandung. 

Tujuannya untuk meminta kejelasan dan klarifikasi terkait belum dibayarnya gaji selama empat bulan. Namun di kantor satker pihaknya mendapat jawaban gaji belum dibayar karena ada beberapa perubahan, seperti nomenklatur. 

“Kami diterima Bendahara dan penjelasannya belum memuaskan. Kami rencananya akan kembali datang lagi bila bulan ini gaji sempat bulan belum juga direalisasikan," ujarnya.

Menurut sumber Mediawarga.info, hasil pertemuan antara Asosiasi Faskel Jawa Barat dengan Satker PKB2B menghasilkan tiga poin kesepakatan yang dinamakan "Resolusi Asosiasi Faskel Jawa Barat" yang terdiri dari :
1. Gaji Periode Januari - Februari 2015 segera dicairkan paling lambat tanggal 11 Mei 2015 sudah masuk ke rekening Faskel, Askot dan Korkot.
2. Gaji Periode berikutnya untuk Maret-April 2015 segera di cairkan setelah pencairan periode Januari-Februari 2015 yakni tanggal 18 Mei 2015.
3. Apabila point 1 dan 2 tidak terealisasi maka kami semua Faskel, Askot dan Korkot didampingi OC Jawa Barat akan menghadap Satker PKB2B untuk menuntut hak tersebut diatas.

DPR Usulkan Penyaluran Dana Desa "Dikawal" Pendamping

Ilustrasi : Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kota Metro dan Lampung Utara (Dok. Mediawarga.info)


Jakarta, Mediawarga.info--Komisi II DPR RI mengusulkan  penyaluran dan alokasi dana desa "dikawal" oleh tim pendamping guna menghindari adanya potensi penyimpangan.

"Saat ini sudah ada sekitar 35.000 tenaga pendamping alumni dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Dilansir Antaranews.com, Senin (04/05/2015), menurut Lukman, jumlah 35.000 orang tenaga pendamping itu akan disebar ke setiap Kecamatan di seluruh Indonesia dan masing-masing kecamatan akan ditempatkan dua pendamping.

Berikutnya, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Desa akan merekrut lagi sebanyak 50.000 tenaga pendamping untuk ditempatkan di desa-desa.

"Dana desa, operasionalnya seperti penyaluran dana PNPM, tapi skalanya lebih luas dan alokasi anggarannya berjalan setiap tahun," katanya.

Menurut Lukman, perihal laporan pertanggungjawaban dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa mengatur, laporan dana desa disampaikan secara berjenjang dari pemerintahan desa ke pemerintahan kecamatan, ke pemerintahan kabupaten, hingga ke pemerintah pusat.

"Namun, waktu pelaporannya sangat lama dari tingkat desa sampai ke pemerintah pusat hingga melampaui tahun anggaran. Hal ini menjadi sulit untuk melakukan pengawasan," katanya.

Pada rapat kerja antara Komisi II dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan, menurut Lukman, Komisi II DPR RI mengusulkan Pemerintah merevisi PP Nomor 60 Tahun 2014 sehingga pengawasannya dapat dilakukan setiap saat.

Menurut Lukman, agar dana desa dapat diawasi setiap saat, maka salah satu solusinya kantor desa dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi sehingga informasi yang di"input" langsung dapat diakses oleh seluruh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Lukman juga mengusulkan format laporan pertanggungjawabannya dibuat sederhana karena paradigma orang desa adalah sederhana.

Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini melihat kemampuan kepala desa dan perangkat desa masih berbeda-beda.

Ada sejumlah desa di pedalaman Papua, kata dia, kepala desa yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. "Kepada perangkat desa seperti tersebut, kami usulkan dibuat solusi yang lebih sederhana," katanya. (ANTARAnews.com)

Blunder Pemerintah Jokowi soal Utang IMF


JAKARTA, Mediawarga.info--Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pernyataan blunder terkait utang pemerintah terhadap International Monetary Fund (IMF). Pasalnya, utang negara kepada IMF sudah lunas sejak tahun 2006.

Dilansir Okezone, Minggu (3/5/2015), pernyataan mengenai utang kepada IMF diungkapkan pertama kali oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang menuturkan, Indonesia kembali berutang pada IMF tahun 2009 sekira USD3,093 miliar. Pernyataan ini didukung oleh data yang diberikan Bank Indonesia (BI) berdasarkan statistik utang luar negeri (SULN).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK membantah ucapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan pemerintahannya sudah melunasi utang luar negeri kepada IMF.

Namun, setelah pernyataan tersebut keluar, BI melakukan klarifikasi bahwa utang luar negeri yang tercatat tersebut sebenarnya adalah iuran wajib sebagai anggota IMF. Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs menegaskan iuran sebesar SDR1,98 atau setara dengan USD3,1 miliar itu berbeda dengan pinjaman yang selama ini dikenal masyarakat.

"Sejak 2009, pencatatan teknis alokasi SDR tersebut dilakukan di kewajiban pada IMF. Hal ini juga dilakukan oleh seluruh anggota IMF. Karena ini alokasi sebagai konsekuensi keanggotaan maka akan tetap muncul sepanjang kita masih jadi anggota," kata Peter.

Hal yang sama juga telah diungkapkan oleh pihak IMF. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro juga menyatakan hal yang serupa bahwa utang Indonesia yang diambil BI bukanlah yang harus dibayar oleh pemerintah. Angka tersebut merupakan kuota alokasi Special Drawing Right (SDR) yang tercatat sebagai utang, namun tidak pernah digunakan.

"Catatan kita utang cuma World Bank, ADB, dan sebagainya. Tolong luruskan berita yang jadi permainan karena mengadu dua presiden," ucap dia. (Okezone.com)