News Update :

Sosial Budaya | Kesra

Politika

Berita Dari Warga

Hukum

Daerah | Regional

Jokowi dan KPK Didesak Buka Daftar Menteri Tanda Merah

Kamis, 30 Oktober 2014

JAKARTA, Mediawarga.info - Gabungan organisasi aktivis kepemudaan dan kemahasiswaan serta LSM mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mencopot menteri yang masuk daftar list nama yang telah mendapat tanda merah dari KPK.

Gabungan organisasi ini antara lain: Poros Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (Poros BEM-I), Ikatan Lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia (ILMAISPI), Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Eksponen Lintas Aktivis Se-Indonesia Timur, dan Pergerakan Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (PMPHI).

Ketua Umum PENA ISMSI, Fuad Bachmid selaku inisiator gerakan tersebut mengatakan bahwa upaya tersebut ditempuh untuk menantang Presiden Joko Widodo terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi, pasalnya agenda clean goverment akan menjadi mustahil jika kabinetnya sendiri masih berisi orang-orang yang punya rekam jejak korupsi.

Tak hanya itu, Fuad juga menantang KPK agar segera mengumumkan nama-nama menteri tersebut. Ia menjelaskan bahwa dengan diumumkannya nama-nama tersebut, KPK tidak perlu merasa minder apalagi ragu, sebab dengan sendirinya KPK sudah libatkan publik untuk sama-sama melakukan pengawasan eksternal terhadap jejak kepada para anggota kabinet, sehingga agenda pengawasan dapat lebih mudah dilakukan.

"Tak hanya itu, langkah KPK adalah bagian dari menyelamatkan situasi negara dari ancaman sisa bakteri yang ditinggalkan rezim-rezim sebelumnya," ujar Fuad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/10). (RMOL)

Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Jokowi Keluarkan "Kartu Andalannya"


JAKARTA, Mediawarga.info - Rencananya bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintahan Jokowi-JK  akan menyiapkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Besaran dana yang disiapkan sekira Rp 5 triliun di 2014 dan Rp 5 triliun di 2015. Dana bantuan ke masyarakat akibat kenaikan BBM bersubdisi akan diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Masyarakat Sejahtera atau KMS.

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Puan Maharani, kartu-kartu tersebut akan diterbitkan 7 November 2014. Tahap pertama, pemerintah menyebarkan masing-masing 1 juta kartu KIS dan KIP, yang ditargetkan selesai hingga Desember 2014. Selain itu, "Pemerintah juga akan memberikan bantuan uang tunai ke masyarakat," ujar Puan. Demi mencegah kebocoran dana kompensasi, pemerintah rencananya akan memanfaatkan e-money serta TabunganKu dalam penyaluran dana.

Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi tak cukup dikompensasikan oleh dana jaring pengaman sosial. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak harga pangan agar tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. (KONTAN)

Harga BBM subsidi diperkirakan naik awal November

Harga BBM subsidi naik awal November

JAKARTA, Mediawarga.info-Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian terang. Menteri keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro memastikan, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum tanggal 1 Januari 2015. Ini artinya, harga BBM akan naik di tahun ini.

"Pokoknya, kenaikan harga BBM sebelum 1 Januari 2015," ujar Bambang, Rabu (29/10) di kantor Wakil Presiden, usai mengikuti rapat kabinet terbatas. Sumber KONTAN yang mengetahui hasil rapat itu menyebutkan, pemerintah akan menaikkan harga BBM seperti rencana semula: Rp 3.000 per liter. "Waktu kenaikan tetap awal November," ujar dia.

Rapat yang diikuti Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menkeu Bambang Brodjonegoro, serta Plt Direktur Utama PT Pertamina Muhamad Husen itu juga membahas soal dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah juga menyiapkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Besaran dana yang disiapkan Rp 5 triliun di 2014 dan Rp 5 triliun di 2015. Dana bantuan ke masyarakat akibat kenaikan BBM bersubdisi akan diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Masyarakat Sejahtera atau KMS.

Kata Puan, kartu-kartu tersebut akan diterbitkan 7 November 2014. Tahap pertama, pemerintah menyebarkan masing-masing 1 juta kartu KIS dan KIP, yang ditargetkan selesai hingga Desember 2014. Selain itu, "Pemerintah juga akan memberikan bantuan uang tunai ke masyarakat," ujar Puan. Demi mencegah kebocoran dana kompensasi, pemerintah rencananya akan memanfaatkan e money serta TabunganKu dalam penyaluran dana.

Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi tak cukup dikompensasikan oleh dana jaring pengaman sosial. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak harga pangan agar tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. (KONTAN)

Arsyad Tukang Sate Penghina Jokowi Hanya Rakyat Jelata Berpenghasilan Rp35 Ribu per Hari

Rabu, 29 Oktober 2014

Arsyad Tukang Sate Penghina Jokowi Berpenghasilan Rp35 Ribu per Hari
Mursidah (49), menunjukkan foto dan KTP Muhamad Arsyad (23), Jalan Haji Jum RT 09/01 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (29/10/2014) 
JAKARTA, Mediawarga.info - Keluarga Muhamad Arsyad (23), tukang tusuk sate yang ditangkap polisi, karena menghina Presiden Jokowi masih tampak terpukul.

Apalagi, pria yang kerap disapa Imen itu, hanyalah seorang tukang tusuk sate. "Dia cuma kerja nusukin sate dan ngipasin sate, di warung sate Margani, depan Pasar Induk Kramat Jati. Upahnya juga cuma Rp 35.000 per hari," kata Mursidah (49), ibu Arsyad, ditemui di rumahnya, Jalan Haji Jum RT 09/01 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (29/10/2014) siang.

Apalagi, lanjutnya, Arsyad masih memiliki tiga adiknya. Di antaranya masih duduk di bangku sekolah. "Dia anak pertama, adiknya ada tiga. Dua orang masih sekolah SD dan SMP," kata Mursidah.

Mursidah tampak sangat terpukul setelah buah hatinya ditangkap polisi lantaran dituduh menghina Presiden RI Joko Widodo.

Bahkan, Mursidah yang ditemui di Jalan Haji Jum RT 09/01 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (29/10/2014) pagi, mengakui bersedia sembah sujud meminta maaf di hadapan Presiden RI Joko Widodo.

Arsyad diduga menghina Jokowi karena mengunggah gambar pornografis tentang sang presiden melalui laman media sosial. (Tribunnews.com)

Susi: Dengan Ijazah Saya, apalah Saya ini jika ngobrol dengan Pejabat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
JAKARTA, Mediawarga.info– Menteri Kelautan dan Perikana Susi Pudjiastuti menyadari betul banyak yang meragukan kemampuannya sebagai komandan di kementerian urusan bahari itu. Sebab utamanya adalah latar belakang pendidikan Susi yang hanya sampai di bangku Sekolah Menengah Pertama.

Keresahan sebagian orang itu diakuinya, dan disampaikannya secara terbuka kepada pejabat dan pegawai KKP yang memadati auditorium Gedung Mina Bahari III, Rabu (29/10/2914), saat serah terima jabatan. Dalam kesempatan yang juga dihadiri mantan Menteri KKP Sjarief C. Soetardjo itu, dia menyampaikan dalam dua hari ini dirinya telah berdiskusi dengan pejabat eselon I dan II.

Rencananya, diskusi tersebut akan dilanjutkan siang ini. Susi mengatakan, ia ingin mencoba mengerti apa yang dilakukan KKP. “Ternyata mereka (pejabat eselon) sangat berfikiran terbuka, dan wellcome. Saya tadinya sedikit ragu, mereka ini kan akademisi handal. Dengan ijazah saya, apalah saya ini ngobrol dengan bapak-bapak pejabat eselon,” kata Susi merendah.

Namun ternyata kata Susi, dalam diskusinya dengan para pejabat eselon KKP tersebut, diskusi bergulir dan mengalir hingga sore hari tanpa putus. Susi pun merasa latar belakangnya tak lagi menjadi hambatan.

“Sebetulnya kalau kita melihat, kita punya common sense dan logika. Itulah yang kita pakai,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, banyak orang meragukan kemampuan Susi memimpin lantaran Susi hanya lulusan SMP. Bahkan seorang pakar ilmu kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin, menyebut kepakaran Susi hanyalah tentang penangkapan dan penjualan ikan. Muslim kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014) mempertanyakan apakah Susi paham mengenai teknologi kelautan, marine products economics, coastal processes, dan underwater technology. (KOMPAS.com)

Sindir Megawati, Beredar SMS Dulu Minta Pulsa Sekarang Mama Minta Menko

Senin, 27 Oktober 2014

Megawati Enggan Berikan Jalur Khusus untuk Puan

JAKARTA, Mediawarga.info - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan seleksi panjang untuk menggodok calon menteri yang dilakukan Jokowi melalui tim transisi ternyata hanya rekayasa. Pasalnya, beberapa nama menteri yang masuk dalam kabinet merupakan titipan ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

Jajat menilai, masuknya nama Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan gambaran jelas bagaimana sebuah proses kompromi politik yang terjadi dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Jk. 

“Menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden dalam menentukan susunan kabinet yang baru bukanlah hal yang salah, namun memasukan nama menteri hanya berdasarkan mempunyai kedekatan atau titipan dan tidak berdasarkan kapasitasnya adalah salah, bahkan bisa menjadi bumerang bagi Jokowi sendiri di masa yang akan datang”, tegas Jajat dalam rilisnya yang diterima mediawarga.info, Senin (27/10). 

“Kentalnya aroma politik transaksional dalam susunan kabinet Jokowi-Jk mendapat banyak kritik, bahkan jika dulu banyak pesan SMS penipuan yang isinya mama minta pulsa, sekarang beredar sindiran SMS untuk kabinet Jokowi-JK yang isinya mama minta Menko”, tutup Jajat.

Selamat Hari Blogger Nasional!


Suasana Pesta Blogger 2007 (ash/detikINET)
Jakarta, Mediawarga.info - Selain akan mempunyai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru, hari ini, Senin (27/10/2014), Indonesia juga mempunyai peristiwa yang tak kalah penting. Hari Blogger Nasional.

Bila menelisik ke belakang, peringatan Hari Blogger pertama kali dicanangkan oleh Menteri Komunikasi dan informatika (Menkominfo) yang menjabat kala itu, Mohammad Nuh, ketika hadir dalam Pesta Blogger 2007.

Pesta Blogger yang berlangsung di Blitz Megaplex, Grand Indonesia, Sabtu 27 Oktober 2007 silam itu awalnya digelar sebagai ajang kopi darat (kopdar) blogger nasional untuk pertama kalinya.

Tanpa ada yang menduga sebelumnya, Mohammad Nuh yang hadir memberikan pembukaan secara spontan mengukuhkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Blogger Nasional.

"Hari ini saya nyatakan sebagai Hari Blogger Nasional!" kata Nuh ketika pembukaan Pesta Blogger pertama kali.
 
Ucapan Nuh di atas panggung itu sontak disambut dengan tepuk tangan meriah dari sekitar 500 blogger, tamu undangan, dan awak media yang hadir.

Menurut Nuh, deklarasi tersebut dirasa sangat tepat dengan momentum berkumpulnya para blogger seluruh Indonesia.

"Momentumnya sangat tepat untuk mendeklarasikan hari ini sebagai hari blogger nasional. Sebelumnya hal ini belum direncanakan sama sekali," ujarnya kepada wartawan setelah memberi sambutan.

Maka, sejak saat itulah setiap 27 Oktober, blogger Indonesia memperingatinya sebagai Hari Blogger Nasional.

http://images.detik.com/content/2014/10/27/398/blog.jpg 
 
Pesta Blogger yang pertama digelar di tahun 2007 pun rutin dilakukan, hingga akhirnya di tahun 2011 kegiatan ini berubah nama menjadi On|Off.

Tak sekadar berubah nama, konsep yang diusungnya juga berubah. Bila Pesta Blogger hanya berfokus kepada ajang kopi darat para blogger di Indonesia saja, maka pada acara On|Off para blogger mulai diajak untuk mengelola blognya agar lebih serius dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nuansa bisnis mulai terasa dalam kegiatan ini.

Namun siapa sangka pergantian nama tersebut justru membuat kegiatan ini bisa dikatakan menjadi mati suri. Kegiatan On|Off nyatanya hanya berlangsung di tahun 2011. Di tahun berikutnya kegiatan ini sama sekali tak terdengar gaungnya, sampai sekarang.

Sumber: http://inet.detik.com

Cuma Tamat SMP, Bos Susi Air Mampu Jadi Menteri Kelautan

Minggu, 26 Oktober 2014

Dipanggil ke Istana, Inikah Calon Menteri Jokowi?
Susi Pujiastuti mengaku bertemu Jokowi untuk membahas penerbangan, tentang perikanan. Saat ditanya soal tawaran menteri dari Jokowi, Susi mengatakan tidak kalau soal itu, Jakarta, Kamis (23/10/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Mediawarga.info, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjatuhkan pilihannya pada Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Aviation, Susi Pudjiastuti untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Susi memang berbeda dengan menteri kebanyakan. Jika menteri-menteri yang lain adalah lulusan sarjana, bahkan hingga perguruan tinggi luar negeri, Susi hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Namun jangan salah, wanita kelahiran 15 Januari 1965 Pangandaran, Jawa Barat, ini merupakan salah satu pengusaha yang sukses. Kesusksesan Susi terlihat dari puluhan pesawat yang dia miliki dari berbagai jenis seperti Cessna Grand Caravan, Pilatus PC-06 Porter, dan Piaggio P180 Avanti.

Susi mengawali karir sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Bisnisnya berkembang kemudian mendirikan pabrik pengolahan ikan pada PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan lobster bermerk Susi Brand. Pasarnya, pun berkembang hingga luar negeri seperti Asia dan Amerika.

Berkembangnya pasar produk ini pun membuatnya mau tak mau membutuhkan sarana transportasi sehingga produk yang dibawa dalam keadaan segar. Akhirnya muncullah pemikiran untuk membeli sebuah pesawat pengangkut yang kemudian melatarbelakangi berdiri PT ASI Pudjiastuti Aviation dan berkembang hingga saat ini.

Gebrakan yang dilakukan Susi menuai perhatian dari banyak kalangan. Hingga kemudian dia pun dianugerahi pengharagaan antara lain Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004, Young Entepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005, serta Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprose Exporter tahun 2005. 
(Liputan6.com)

Komando PDIP Harus di Tangan Jokowi


Oleh : Andi Arief
Mantan Staf Khusus Presiden. 

Media Warga Online - Dalam sepuluh tahun terakhir ekonomi dan politik Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia tak banyak berbeda dengan Brasil yang merupakan negara terbesar di Amerika Latin dan terbesar kelima di dunia.

Perkembangan kedua negara ini, Indonesia di bawah pemerintahan kuat Susilo Bambang Yudhoyono dan Brasil di bawah Luiz Inácio Lula da Silva, cukup mengejutkan dunia.

Perbedaannya adalah, di Brasil pemerintahan Lula dilanjutkan oleh pemerintahan Dilma Rousseff yang berasal dari partai yang sama dengan dirinya. Sedangkan pada suksesi di Indonesia kekuasaan berpindah bukan kepada figur kuat hasil tempaan partai yang ada.

Jokowi hanya butuh sembilan tahun untuk menjadi presiden tanpa memiliki partai, tanpa menjadi aktifis buruh yang berdarah-darah. Dia bukan wartawan kritis atau dedengkot LSM. Dia juga bukan purnawirawan jendral.

Jokowi adalah produk dari demokrasi yang berkembang dan ekonomi yang tumbuh di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Jokowi muncul di saat masyarakat Indonesia sudah mulai keluar dari labirin kemiskinan didorong sejumlah kebijakan fenomenal SBY di makro ekonomi dan kebijakan berlapis dan berkluster yang dirasakan puluhan juta rakyat miskin. Ini melahirkan tuntutan yang melompat berupa keinginan mendapatkan peningkatan pelayanan yang lebih kualitatif.

Jokowi berhasil menjadi presiden dengan isu pokok pelayan masyarakat. Hal ini mirip seperti saat ini di Brasil pasca Lula yang dalam beberapa hal prinsip sama fenomenalnya dengan SBY. Masyarakat Brasil mulai bergerak dengan tuntutan kualitatif, seperti lapangan pekerjaan dengan upah lebih layak, pendidikan yang lebih berkualitas, dan layanan publik yang lebih baik dan modern.

Sama seperti di Indonesia, sebagian besar yang menyerukan tuntutan kualitatif di Brasil adalah kelas menengah dan kaum muda.

Misalnya, Juni 2013, jutaan rakyat Brasil turun ke jalan. Mereka memprotes praktik korupsi, kualitas layanan publik yang rendah, dan menolak belanja Piala Dunia yang terlalu besar. Inilah kenyataan yang sedang dihadapi ‎Dilma Rousseff yang hampir bisa dipastikan akan kembali berkuasa untuk periode kedua (2014-2018).

Ia menggantikan Lula tahun 2010. Adapun Lula berkuasa pada dua periode, yakni 2002-2006 dan 2006-2010. Badai  tuntutan di empat tahun pertama Dilma dapat diatasi karena memang ia memperbesar capaian Lula dengan jalan yang sama dan didukung oleh mayoritas kekuaan di parlemen.

Situasi yang dihadapi Dilma berbeda dengan situasi yang dihadapi Jokowi.

Kabinet Jokowi tidak memiliki banyak opsi untuk memperjuangkan Trisakti dan Nawacita. Kondisi keuangan negara memaksa kabinet Jokowi akan memilih jalan yang sama yang dilakukan SBY. Namun butuh kerja ekstra keras karena tidak memiliki kekuatan mayoritas di Parlemen. Memberi nama Kabinet Kerja adalah tepat dan realistik.

Pertanyaannya adalah: apakah kabinet Jokowi akan sukses menjadi pelayan masyarakat?

Menurut saya ini akan sangat tergantung pada apakah Jokowi mampu menjadi figur sentral di PDI Perjuangan yang merupakan pemimpin koalisinya, atau tidak.

Bagaimana cara agar bisa memimpin PDIP, itulah yang sebetulnya tugas utama Jokowi di dua tahun pertama kekuasannya.

Demi bangsa dan negara, komando PDIP harus di tangan Jokowi.‎ Sementara itu, Kabinet Kerja yang baru diumumkan tadi memperlihatkan betapa Jokowi terkepung kekuatan Megawati Soekarnoputri.(RMOL)

Khofifah Menangis Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Sosial

Khofifah Indar Parawansa (baju hijau) sedang berbincang dengan ekonom Rizal Ramli (kanan).
Khofifah Indar Parawansa (baju hijau) sedang berbincang dengan ekonom Rizal Ramli
JAKARTA, Mediawarga.info - Ketua Umum PP Muslimat Nahdatul Ulama, Khofifah Indar Parawangsa, menangis ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial, Minggu 26 Oktober 2014.

Usai pengumuman menteri, Khofifah tampak menangis dan ketika wartawan mendekatinya untuk melakukan wawancara, dia langsung mengusap air matanya. Ketika ditanya alasan dia menangis, dia hanya mengatakan, bahwa artinya saat ini dia memiliki tanggung jawab yang besar.

"Kalau sudah mendapat amanat, berarti mewakili seluruh Indonesia, jadi yah seperti amanat di dalamnya pasti ada tangung jawab yang besar," kata Khofifah.

Menurut dia, di setiap amanat yang dia emban, pasti ada tanggung jawab yang harus dia pertanggung jawabkan di akhirat nanti.

Khofifah mengaku banyak sekali yang harus diperbaiki. Namun, dia tak mau mengatakan fokus kerja apa saja yang akan dia lakukan untuk memperbaiki bangsa.

"Nanti deh, kami masih bergandengan tangan semua, terlalu besar bangsa ini, masalah kompleksitasnya juga. Jadi, kami harus bergandengan tangan, bergandengan tangan, sinergi, sinergi, sinergi," kata dia.

Khofifah mengatakan, dia dipanggil Jokowi pada Senin malam. Ketika itu, dia ditanya oleh Jokowi jika dia membantu kabinetnya, apa yang bisa dia bantu.

"Saya tidak mengajukan posisi apa. Sifatnya diskusi sih," kata dia. (VIVANews.com)

Ekonomi

Opini | Artikel

 

© Copyright Media Warga Online 2013 -2014 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com