Media Warga Online: Lampung | Berita Dari Warga Untuk Warga

Slider

Pemberdayaan Masyarakat

Ekonomi | Bisnis

Dunia Islam

Politika

Sosial Budaya | Kesra

Berita Video

ISIS Coba Cuci Otak Warga Mesuji Lampung?

Bendera ISIS

Pesawaran, Mediawarga.info--Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung mewaspadai adanya pencucian otak yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dan merekrut sejumlah warga untuk bergabung bersama kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Pasalnya, belum lama ini, dengan berkedok akan memberangkatkan umrah gratis, beberapa warga Kabupaten Mesuji telah dicuci otaknya. Diduga, upaya pemberangkatan “berkedok” umrah itu untuk bergabung dengan sparatis ISIS.
"Kita sudah sampaikan kepada penyuluh agama, kepala KUA dan penghulu untuk segera lapor ke kanwil dan aparat jika mengetahui hal serupa. Namun kami sulit untuk mendeteksinya, lantaran seperti di Mesuji, mereka melalui travel travel sehingga kita tidak dilihat gejala awalnya. Bahkan, warga kita (Mesuji) diduga sudah dilakukan pencucian otak di Surabaya," ungkap Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Suhaili seperti dilansir Saibumi.com, Kamis 19 Maret 2015.
Kepala Kanwil Kemenag Lampung Suhaeli
Menurutnya, pihaknya baru baru ini telah melakukan rapat dengan Polda Lampung, Kesbangpol serta jajaran terkait guna membahas hal tersebut (ISIS). "
Kita sudah seminarkan. Dan untuk Lampung saat ini belum terdeteksi titik titiknya, namun kita tetap waspada mengantisipasi hal tersebut," tandasnya.
Mengenai potensi mengenai perekrutan warga untuk bergabung dengan ISIS, Suhaili tak menampik kemungkinan tersebut. 
"Kita tidak bisa bicara gak ada potensi, selalu ada potensi untuk itu, dan ternyata di Mesuji ada. Dan kita harus waspada walau pun di Lampung gak ada kantong kantong khusus yang menjurus kesitu. Kita sudah waspada mulai dari tingkat bawah kita juga kerja sama dengan TNI, bukan hanya ISIS tapi juga aliran aliran baru yang menyesatkan, pasalnya mereka itu (yang dicuci otaknya) yakin benar bahwa ISIS itu benar dan sesuai dengan perintah tuhan, ini harus diwaspadai," pungkasnya. (Rid/Saibumi.com)

Baca Juga:

Curigai akan Gabung ISIS dengan Modus Umroh, 257 Warga Mesuji Dipulangkan
Polisi: Belum Ada Indikasi Umrah Gratis Warga Mesuji Modus Perekrutan ISIS


Polisi: Belum Ada Indikasi Umrah Gratis Warga Mesuji Modus Perekrutan ISIS


Mediawarga.info, Malang - Kepolisian Sektor Singosari Kota Malang, masih terus mendalami motif perekrutan ratusan warga Mesuji Lampung untuk umrah gratis ke Tanah Suci. Sejauh ini, belum ada indikasi keterkaitan antara peserta umrah ini dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS.

"Kami belum menemukan indikasi adanya keterlibatan ISIS. Sejauh ini kami terus akan berkoordinasi dengan Polres Mesuji, Lampung, karena perekrutan awal berlangsung di sana,” ujar Kapolsek Singosari Kompol Decky Hermansyah, Selasa 17 Maret 2015.

Dari pemeriksaan, diketahui rombongan jemaah yang berjumlah 257 orang ini direkrut oleh seorang perempuan bernama Ningsih asal Kremil Surabaya, Jawa Timur dan Agus Santoso asal Yosowilangun Lumajang.

Kedua oknum yang menjadi perekrut para jemaah ini, kini masih terus menjalani pemeriksaan. Latar belakang keduanya juga masih ditelusuri. 

Begitu pun dengan metode perekrutan mereka, masih terus didalami. Menurut Hermansyah, dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa rombongan jemaah ini diinapkan di sejumlah hotel di Kota Malang sejak Desember 2014.

Rombongan ini pun mendapatkan pembekalan berupa pelatihan mental dan kemandirian oleh penyelenggara. "Tujuannya untuk bekal saat umrah gratis nanti,” kata Hermansyah seperti dilansir dari Viva.co.id. 

Terungkap juga, jika ratusan warga Mesuji ini sudah melewati Jawa Tengah dan Surabaya sebelum akhirnya tiba di Kota Malang. "Di Malang, Ningsih menyerahkan jemaah ke Agus ini. Dia mengaku, menyediakan umrah gratis karena nazar dari ayah mertuanya,” ujar Hermansyah.

Hilang Kontak

Lima orang warga Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung, hilang kontak sejak sebulan terakhir. Mereka mengikuti program umroh gratis yang dibiayai oleh seorang pengusaha asal Malang, Jawa Timur. 

Spekulasi berkembang bahwa mereka diduga bergabung dengan kelompok militan ISIS yang dikemas paket umroh gratis. 

Wahyuni (30), keluarga kelima orang yang hilang sudah melaporkan kehilangan anggota keluarganya yang mengikuti program umroh gratis sejak sebulan terakhir. 

"Seluruh alat komunikasi handphone yang dibawa keluarganya, saat ini tidak bisa dihubungi. Saya khawatir keluarga saya ikut umroh gratis yang berkedok perekrutan jaringan Islam radikal ISIS," terang Wahyuni, Senin, 16 Maret 2015.

Wahyuni menambahkan, mereka yang ikut dalam umroh gratis tersebut adalah kedua orang tua Wahyuni bernama Sujono (75), ibunya bernama Parela (72), adiknya bernama Sri (25), adik iparnya Sadi Ridwansyah (27) serta anak balita pasangan Sri dan Sadi bernama Aldi yang masih berumur 3 tahun. 

"Mereka yang ikut umroh gratis itu disebut- sebut juga diiming-imingi uang tunai sebesar Rp25 juta per orang. Kelimanya mengikuti program umroh gratis yang dibiayai oleh seorang pengusaha asal Malang, Jawa Timur," paparnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji, Ajun Komisaris Effendi, mengatakan sejak sebulan terakhir pihaknya sudah menerima 20 laporan warga yang mengaku hilang kontak dengan keluarganya karena ikut program umroh gratis dan diberi uang tunai puluhan juta rupiah itu. 

"Kasus hilangnya 5 orang dari satu keluarga yang ikut program umroh gratis ini masih kami selidiki," kata AKP Effendi, Selasa, 17 Maret 2015. (Rid/Viva)

Curigai akan Gabung ISIS dengan Modus Umroh, 257 Warga Mesuji Dipulangkan


Malang, Mediawarga.info -Sebanyak 257 warga Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dipulangkan secara bertahap ke kampung halamannya oleh aparat Kepolisian Resor Malang, Jawa Timur. 

Dilansir Tempo.co, pemulangan yang dilakukan sejak Senin petang, 16 Maret 2015, dilakukan setelah mereka tinggal di beberapa hotel di wilayah kabupaten dan kota Malang sejak akhir tahun lalu. Keberadaan mereka di Malang untuk menunggu giliran berangkat umroh gratis yang digagas Agus Santoso, warga Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. 

"Sekarang kami sedang mendalami latar belakang Saudara Agus Santoso dan Ningsih yang jadi koordinator program umroh gratis itu. Ia sudah kami amankan," kata Kepala Komisaris Decy Hermansyah, Kepala Kepolisian Sektor Kota Singosari, Selasa, 17 Maret 2015. 

Menurut bekas Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Malang itu, warga Mesuji datang ke Malang setelah direkrut oleh Ningsih, warga Kremil Surabaya. Mereka sempat menginap di sebuah hotel di Surabaya. 

Di Malang mereka diserahkan ke Agus Santoso. Mereka sempat ditempatkan di dua hotel murah. Pertama, Hotel Serayu yang beralamat di Jalan Serayu Selatan 3A, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Hotel ini dipakai sejak November 2014 sampai 1 Maret 2015. 

Kegiatan di Hotel Serayu dianggap meresahkan warga setempat. Apalagi warga melapor ke pengurus rukun tetangga dan rukun warga, serta ke kantor kelurahan. Alhasil, warga dipindahkan ke hotel kedua, yakni Hotel Grace atau Hotel Antariksa. Hotel ini berlokasi di Jalan Perusahaan 53, Karanglo, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari. Warga diinapkan selama 1-16 Maret 2015. 

Kedua hotel difungsikan oleh penggagas kegiatan sebagai tempat menginap atau penampungan, rekrutmen, dan juga pelatihan. Warga Mesuji mendapat sejumlah materi pelatihan sebagai bekal untuk umroh, antara lain latihan penguatan mental dan kemandirian. Pelatihan berlangsung tertutup di dalam hotel. 

Mereka dipindahkan lagi setelah Hotel Antariksa didatangi polisi dan wartawan. Kabar terakhirnya mereka dipindahkan ke Wisma Kalindra di kawasan obyek wisata Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. 

"Informasinya kami terima dari salah seorang warga Mesuji yang merasa tertipu. Merasa tertipu karena katanya umrahnya gratis, tapi mereka tetap dipungut sejumlah uang untuk proses administrasi. Apalagi jadwal berangkatnya juga enggak jelas," kata Decky.

Decky mengaku kesulitan mengumpulkan informasi dari ratusan warga Mesuji yang diduga telah jadi korban penipuan tersebut. Kebanyakan warga menghindar dan menolak saat diminta keterangan. Polisi pun belum bisa mengungkap metode perekrutan yang dilakukan Agus dan Ningsih saat berada di Lampung dan Jawa Tengah, sebelum ratusan warga dibawa ke Surabaya dan Malang.

Namun, segelintir warga mengaku memberikan uang antara Rp 1,5 juta sampai Rp 6 juta. Agus Santoso menyangkal. Ia mengaku hanya mengutip biaya administrasi rata-rata Rp 150 ribu per orang.

Kepolisian Resor Mesuji mengontak Kepolisian Resor Malang untuk berkoordinasi mengenai pemulangan warga pada Senin kemarin. Kerabat mereka di Lampung sangat cemas karena sudah sangat lama mereka tidak tahu keberadaan mereka.

"Bahkan kerabat mereka di Mesuji sangat khawatir warga-warga itu akan direkrut untuk bergabung dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah), apalagi kemarin ada 16 warga yang dikabarkan hilang di Turki," ujar Decky. 

Pemulangan sudah dilakukan sejak kemarin dengan bus. Warga sepakat menunggu giliran berumrah di Mesuji saja bila kegiatan umrah gratis itu memang ada. (Tempo.co)

Perusahaan di Lampung Utara Minim Berkontribusi pada Daerah


KOTABUMI, Mediawarga.info--Meski di Kabupaten Lampung Utara banyak terdapat perusahaan yang bergerak di berbagai sektor perindustrian, khususnya di bidang perkebunan, selama ini sumbang-sihnya di bidang pembangunan terbilang minim. Hal tersebut terlihat dari sisi penerimaan daerah di sektor pajak saja, penerimaan asli daerah dari perusahaan sangat kecil. Seperti PT Nakau Kotabumi, per tahun Pemkab setempat hanya mendapatkan Rp600 ribu dari penerimaan retribusi izin gangguan (RIG).

"Hal inilah yang sedang kita dalami kini, saya telah memerintahkan Kabag Hukum Hendri membicarakannya dengan pihak legislatif, salah satunya anggota DRPD Lampung Utara asal Partai Nasdem Guntur Laksana. Karena saat ini kami merasa sumbangan mereka terbilang tidak berarti, wacana ini akan kita bahas melalui Dewan setempat agar ada landasan umum daerah untuk lebih memfungsikan perusahaan yang ada di daerah guna membangun wilayah tempat usaha itu berada," kata Sekkab Lampura Samsir didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Yuzar mengutip laman Lampost.co, Senin (16/3).

Sejumlah perusahaan yang ada di Bumi Tunas Ragom Lampung tersebut, kata Samsir, dapat dikatakan tidak memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan daerah. Sebab, selama ini para pengusahanya hanya memberikan dana bantuan berupa corporate social responsibility (CSR), itu pun hanya seikhlasnya sehingga dapat dikatakan tidak ada efeknya.
"Coba kita lihat masalah pintu gerbang yang ada di daerah perbatasan dengan Lamteng saja, itu sampai sekarang sulit terealisasi. Karena kita tidak boleh memaksakan pada mereka, kewenangan hanya sebatas demikian," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampura mengungkapkan pihaknya tidak dapat berbuat banyak dengan keadaan tersebut. Pasalnya, segala wewenang menangani masalah tersebut ada pada pemerintah pusat. Pemkab sendiri hanya dapat mengambil pajak izin gangguannya.

"Rata-rata per tahun kami hanya mengambil pajak retribusi Rp600 ribu, ini sangat sedikit bila dilihat hasilnya di lapangan karena tidak diperbolehkan mengambil pajak dari buah tandan segar sawit, petani karet ataupun hasil produksi masyarakat lainnya seperti kayu. Kalau kita melihat aturan lalu di dalam peraturan menteri keuangan disebutkan 2% keuntungan perusahaan milik pemerintah daerah," ujarnya.

Saat ini, kata Yuzar, pihak perusahaan memberikan kontribusi pada pemerintah hanya berupa CSR. Itupun nilainya tidak terlalu signifikan karena hanya diberikan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masing-masing perusahaan yang ada.

"Mereka hanya menyumban sesuai dengan keikhlasan hati pengusahannya dan itu kurang berdampak pada pembangunan di Lampura selama ini,” ujarnya. (Lampost)

Penulis:  Fajar Nofitra
Jurnalis Lampung Post

Lampung Disiapkan Jadi Pusat Kawasan Industri Baru

Menara Siger di Lampung Selatan


BANDARLAMPUNG, Mediawarga.info--Provinsi Lampung menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan industri berskala nasional. Terdapat tiga wilayah yang menjadi kawasan industri baru dan mampu menyerap tenaga kerja.

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Provinsi Lampung Fitrianita tiga wilayah tersebut adalah Lampung Selatan, Mesuji dan Tanggamus.

"Kabupaten Mesuji menjadi daerah pengembangan industri kelistrikan, sedangkan Kabupaten Tanggamus menjadi pusat pengembangan industri kemaritiman," kata dia, pekan ini.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat proyek jalan tol segera terealisasi. "Saat ini proses pra pembangunan jalan tol sudah sampai pada sosialisasi titik-titik yang akan dilalui," ujar dia.

Dia berharap jangan sampai proyek nasional tersebut tidak dirasakan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Lampung. "Jangan sampai proyek itu hanya numpang lewat.  Diharapkan peran-peran stakeholder untuk meningkatkan perekonomian warga," katanya lagi. (KOMPAS.com)

PNPM Target 26 Permukiman Kumuh di Bandar Lampung

Ilustrasi: Salahsatu Permukiman Kumuh di Kotabumi, Lampung Utara

BANDAR LAMPUNG, Mediawarga.info (14/02/2015)--Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotan di Kota Bandar Lampung yang berakhir April 2015 mendatang, akan tetap dilanjutkan. 

Kelanjutan program PNPM-MP tersebut akan difokuskan pada pembangunan 26 pemukiman kumuh yang tersebar di Bandar Lampung melalui Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

Meski pendanaan pusat akan dikurangi, pemerintah Kota berkomitmen melanjutkan program ini dengan menganggarkan dana Rp5 miliar. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Herman H.N saat menghadiri Lokakarya PNPM Mandiri Perkotaan, Rabu (28/1), di Gedung PKK Bandar Lampung.

“Akan jalan terus, Kami sudah siapkan dana 5 miliar rupiah untuk membangun kelurahan yang ada di Bandar Lampung,” ujar Herman seperti dikutip Mediawarga.info dari Lampost.co, Rabu (28/01).

Herman juga menyebutkan, program pembangunan yang selama ini dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti jalan-jalan yang seluruhnya sudah mendapatkan pembangunan berupa paving block dan sarana lainnya. (Lampost.co)

Press Release PNPM-MPk Lampura dalam Lokakarya Review 2014


PRESS RELEASE

Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2014
Kabupaten Lampung Utara
Gedung Korpri Kotabumi, 27-28 Januari 2015

1.    A. Capaian Program Tridaya PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Lampung Utara 2006-2014


Pada tahun 2006, Pemerintahan Pusat melalui  Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Provinsi Lampung. Program tersebut bagian dari Urban Poverty Project (UPP) tahap 3 yang didanai Bank Dunia untuk wilayah Sumatera (Kini didanai Islamic Development Bank). Di Provinsi Lampung, hanya 4 (empat) Kota/Kabupaten yang mendapat  P2KP, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara.

Khusus di Lampung Utara, P2KP dilaksanakan di Kecamatan Kotabumi dengan 13 Desa/Kelurahan, yakni  : Kelurahan Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Kotabumi Udik, Kotabumi Ilir, Gapura, Cempedak,  Rejosari, Sribasuki, Sindangsari. Kemudian Desa Sumber Arum, Talang Bojong, Bojong Barat dan Kotabumi Tengah Barat.

Menurut penilaian pemerintahan pusat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara salah satu Kabupaten yang berkomitmen baik dalam pelaksanaan P2KP sejak tahun 2006. Hal ini dibuktikan dengan selalu tersedianya dana cost sharing Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBD serta dukungan teknis dari  berbagai dinas dalam rangka implementasi P2KP. Pada tahun 2008, P2KP menjadi “embrio program” bersama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. P2KP kemudian berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan.

Alokasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan bersumber dari APBN (90%) dan dari APBD (10%). Total dana BLM yang sudah disalurkan kepada masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dari periode tahun 2006-2014 sebesar Rp. 16.037.500.000,- dengan rincian BLM APBN Rp. 14.097.500.000 dan BLM APBD Rp. 1.940.000.000,-

Program kegiatan di PNPM Mandiri Perkotaan di sebut dengan Program Tridaya,  terdiri dari Program Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial yang dilaksanakan oleh LKM di masing-masing kelurahan/desa. Dari total dana BLM yang sudah disalurkan, 87 persen dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur atau sekira Rp. 13,9 milyar,  8 persen untuk  kegiatan ekonomi atau sekira Rp. 1,3  milyar dan 5 persen untuk kegiatan sosial atau sekira Rp. 800 juta.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan selama kurun waktu 9 tahun (2006-2014), angka capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut :

Bidang Infrastruktur

Kegiatan infrastruktur yang sudah dibangun dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan dalam kurun waktu 2006 – 2014 antara lain : Pembangunan Drainase (59.289 m); Sumur Bor (170 unit); Sumur Umum  (9 unit); Hidran Umum (6 unit); Jalan Rabat Beton   (5.528 m); Jalan Sirtu (12.873 m); Jalan Paving Block (15.869 m); Jalan Onderlaagh (1.030 m); Jalan Lapen (300 m); Jembatan Beton (10 unit); Pembangunan Jembatan Gantung (1 unit); Rehab Jembatan Gantung (2 unit); Gedung Poskeskel (4 unit); Gedung Serba Guna (2 unit); Sarana MCK (16 unit); Tempat Pembuangan Sementara atau TPS (4 unit); Generator Penerangan (31 unit); Talud (1.212 m); Gorong-gorong Plat Decker (268 Unit) dan beberapa kegiatan infrastruktur ringan lainnya.

Dari data diatas, dapat di analisa,  infrastruktur yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah infrastruktur dasar yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan ekonomi dan akses masyarakat, seperti jalan dan jembatan. Kemudian, infrastruktur sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor, hidran umum, sumur umum, drainase, gorong-gorong, sarana MCK, TPS dan gerobak sampah. Khusus di Desa Kotabumi Tengah Barat, pada tahun 2006-2010 masyarakat menyepakati pembelian 31 unit generator listrik karena di masa itu belum ada penerangan dari PLN.

Dalam kurun waktu   sembilan tahun pelaksanaan P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, secara kuantitas, sarana infrastruktur yang dibangun di Kecamatan Kotabumi meningkat secara signifikan. Sedangkan secara kualitas masih ada beberapa kegiatan yang harus ditingkatkan. Harapannya life time atau masa pakai infrastruktur minimal lima tahun.

Kunci untuk menjaga kualitas infastruktur yang sudah dibangun adalah pemeriharan oleh masyarakat sendiri. Dari evaluasi TKPK Kabupaten Lampung Utara, kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang sudah dibangun masih sangat rendah. Oleh karena itu TKPK merekomendasikan kepada LKM dan pemerintahan desa/kelurahan :  Pertama, memberikan penyadaran kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi memelihara asset infrastruktur yang sudah dibangun PNPM Mandiri Perkotaan. Kedua, pembangunan infrastruktur harus lebih berkualitas lagi. Ketiga, Pembangunan infrastruktur harus memperioritaskan kemendesakan-nya, penerima manfaat miskin-nya dan keswadayaan-nya. Keempat, menginventarisir kembali infrastruktur yang sudah dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk dicatat sebagai asset masyarakat dan daerah.

Bidang Ekonomi

Untuk program ekonomi, bentuk kegiatannya adalah ekonomi bergulir (pinjaman lunak) yang dikelola oleh LKM. Dana bergulir yang sudah disalurkan kurang lebih Rp. 1 milyar, telah disalurkan kepada 563 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dengan jumlah penerima manfaat sekira 2.815 jiwa di 13 kelurahan/desa. Kegiatan ekonomi bergulir ini sangat membantu ekonomi masyarakat dalam kerangka penghidupan berkelanjutan (livelihood), khususnya peningkatan pendapatan.  Tantangan terbesar kegiatan di bidang ekonomi adalah tingkat kemacetan, paradigma masyarakat dan pengelolaan keuangannya. Sejak tahun 2010, baik dari BLM APBN maupun BLM APBD tidak ada lagi penyaluran dana untuk kegiatan ekonomi bergulir.

Di bidang ekonomi, TKPK Lampung Utara merekomendasikan: Pertama, memverifikasi lebih baik lagi proposal ekonomi, agar penerima manfaatnya benar-benar warga yang membutuhkan dan memiliki rekam jejak yang baik. Kedua, pengelolaan ekonomi bergulir oleh LKM harus lebih baik dan dilaksanakan secara lebih transparan.

Jurnalis sedang mewawancarai Kepaala Bappeda Lampung Utara, Azwar Yazid

Bidang Sosial

Untuk program sosial, bentuk kegiatannya lebih ditekankan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pemberian beasiswa kepada pelajar. Kemudian, kegiatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti program makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pelatihan Kader Pos Yandu dan pembelian peralatan kesehatan. Selain itu, ada juga pembelian peralatan produktif seperti mesin jahit, peralatan steam, tarub dan kursi.  Kegiatan sosial melalui PNPM Mandiri Perkotaan memang belum bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, karena persentase BLM yang sangat kecil. Namun, sedikit banyak masyarakat miskin telah  menerima manfaat dari program ini.

Rekomendasi TKPK Kabupaten Lampung Utara di bidang sosial : Pertama, kegiatan sosial tidak hanya sekedar Charity (santunan), tapi lebih fokus kepada peningkatan skill (keterampilan) masyarakat. Kedua, asset-asset dari hasil kegiatan sosial di inventarisir kembali dan dipelihara dengan baik.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Program Tridaya melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Lampung Utara berjalan dengan baik. Tidak ada permasalahan yang cukup krusial.

Secara nasional program ini akan berakhir pada Desember 2014, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat banyak yang bertanya, apakah Program ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang? Kami sedang menunggu informasi dari pemerintah pusat.

Namun, TKPK Kabupaten Lampung Utara sangat mengharapkan program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri dapat dilanjutkan oleh Presiden mendatang, karena berdasarkan Monev TKPK, masih dibutuhkan program serupa dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

2.   B. Penyerapan Dana PNPM Mandiri Perkotaan TA. 2014

Penyerapan anggaran yang bersumber dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Lampung Utara hingga Desember 2014  mencapai 100 persen.

Tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara mendapat pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 2.625.000.000,- yang bersumber dari BLM APBN Rp. 2.362.500.000,-  atau sekitar 90 persen dan BLM APBD Rp. 262.500.000,- atau sekitar 10 persen.

BLM untuk setiap Kelurahan/Desa variatif dengan jumlah terbesar Rp. 350 juta dan jumlah terkecil Rp. 75 juta. BLM PNPM-MPk 2014 dialokasikan untuk kegiatan Infrastruktur sebesar 98 persen. Hanya 2 persen dialokasikan untuk kegiatan ekonomi bergulir yang bersumber dari BLM APBD. Alokasi BLM Setiap Kelurahan/Desa Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


No
Kelurahan/Desa

BLM Tahun 2014
Total BLM
(Rp)
APBN
(Rp)
APBD
(Rp)
1
Kotabumi Tengah Barat
150.000.000
135.000.000
15.000.000
2
Talang Bojong
200.000.000
180.000.000
20.000.000
3
Bojong Barat
150.000.000
135.000.000
15.000.000
4
Sumber Arum
200.000.000
180.000.000
20.000.000
5
Kotabumi Udik
350.000.000
315.000.000
35.000.000
6
Kotabumi Ilir
200.000.000
180.000.000
20.000.000
7
Kotabumi Pasar
150.000.000
135.000.000
15.000.000
8
Kotabumi Tengah
200.000.000
180.000.000
20.000.000
9
Sindangsari
200.000.000
180.000.000
20.000.000
10
Rejosari
200.000.000
180.000.000
20.000.000
11
Gapura
75.000.000
67.500.000
7.500.000
12
Sribasuki
350.000.000
315.000.000
35.000.000
13
Cempedak
200.000.000
180.000.000
20.000.000

Jumlah Total
2.625.000.000
2.362.500.000
262.500.000



Sampai 31 Desember 2014, setiap Kelurahan/Desa melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) telah menerima 100 persen BLM tersebut.

Mekanisme pencairan BLM yang bersumber dari APBN dengan cara ditransfer langsung ke rekening LKM di Bank BPD Lampung Cabang Kotabumi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi. Sedangkan BLM yang bersumber dari APBD ditransfer langsung oleh Badan Pembendaharaan Keuangan dan Asset (BPKA) ke rekening LKM di Bank BPD Lampung Cabang Kotabumi. Selanjutnya LKM menyalurkan dana BLM tersebut ke masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk melaksanakan berbagai kegiatan dimasing-masing Kelurahan/Desa.

Narasumber/Panelis Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan 2014 Lampung Utara:

  1. Ir. Azwar Yazid, MM. (Kepala Bappeda)
  2. Imdan Sukani, ST (Pejabat Pembuat Komitmen PNPM-MPk Provinsi Lampung)
  3. Ir. Sujoko (Team Leader OC-2 Provinsi Lampung)
  4. Emon Hariyadi, SE. M.Si. (Ketua STIE Ratula Kotabumi)
  5. Mudassir, S.Sos (PPK PNPM-MPk Kabupaten Lampung Utara)
  6. Agus Tubagus, S.Sos (Korkot-2 Kota Metro dan Kabupaten Lampung Utara)
  7. Bank Syariah Mandiri KCP Kotabumi.