Media Warga Online: Lampung | Berita Dari Warga Untuk Warga

Slider

Pemberdayaan Masyarakat

Politik

Ekonomi

Kolom UMKM

Berita Dari Warga

Kolom Muhammad Ridwan

PNPM Target 26 Permukiman Kumuh di Bandar Lampung

Ilustrasi: Salahsatu Permukiman Kumuh di Kotabumi, Lampung Utara

BANDAR LAMPUNG, Mediawarga.info (14/02/2015)--Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotan di Kota Bandar Lampung yang berakhir April 2015 mendatang, akan tetap dilanjutkan. 

Kelanjutan program PNPM-MP tersebut akan difokuskan pada pembangunan 26 pemukiman kumuh yang tersebar di Bandar Lampung melalui Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

Meski pendanaan pusat akan dikurangi, pemerintah Kota berkomitmen melanjutkan program ini dengan menganggarkan dana Rp5 miliar. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Herman H.N saat menghadiri Lokakarya PNPM Mandiri Perkotaan, Rabu (28/1), di Gedung PKK Bandar Lampung.

“Akan jalan terus, Kami sudah siapkan dana 5 miliar rupiah untuk membangun kelurahan yang ada di Bandar Lampung,” ujar Herman seperti dikutip Mediawarga.info dari Lampost.co, Rabu (28/01).

Herman juga menyebutkan, program pembangunan yang selama ini dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti jalan-jalan yang seluruhnya sudah mendapatkan pembangunan berupa paving block dan sarana lainnya. (Lampost.co)

Press Release PNPM-MPk Lampura dalam Lokakarya Review 2014


PRESS RELEASE

Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2014
Kabupaten Lampung Utara
Gedung Korpri Kotabumi, 27-28 Januari 2015

1.    A. Capaian Program Tridaya PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Lampung Utara 2006-2014


Pada tahun 2006, Pemerintahan Pusat melalui  Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Provinsi Lampung. Program tersebut bagian dari Urban Poverty Project (UPP) tahap 3 yang didanai Bank Dunia untuk wilayah Sumatera (Kini didanai Islamic Development Bank). Di Provinsi Lampung, hanya 4 (empat) Kota/Kabupaten yang mendapat  P2KP, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara.

Khusus di Lampung Utara, P2KP dilaksanakan di Kecamatan Kotabumi dengan 13 Desa/Kelurahan, yakni  : Kelurahan Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Kotabumi Udik, Kotabumi Ilir, Gapura, Cempedak,  Rejosari, Sribasuki, Sindangsari. Kemudian Desa Sumber Arum, Talang Bojong, Bojong Barat dan Kotabumi Tengah Barat.

Menurut penilaian pemerintahan pusat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara salah satu Kabupaten yang berkomitmen baik dalam pelaksanaan P2KP sejak tahun 2006. Hal ini dibuktikan dengan selalu tersedianya dana cost sharing Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBD serta dukungan teknis dari  berbagai dinas dalam rangka implementasi P2KP. Pada tahun 2008, P2KP menjadi “embrio program” bersama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. P2KP kemudian berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan.

Alokasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan bersumber dari APBN (90%) dan dari APBD (10%). Total dana BLM yang sudah disalurkan kepada masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dari periode tahun 2006-2014 sebesar Rp. 16.037.500.000,- dengan rincian BLM APBN Rp. 14.097.500.000 dan BLM APBD Rp. 1.940.000.000,-

Program kegiatan di PNPM Mandiri Perkotaan di sebut dengan Program Tridaya,  terdiri dari Program Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial yang dilaksanakan oleh LKM di masing-masing kelurahan/desa. Dari total dana BLM yang sudah disalurkan, 87 persen dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur atau sekira Rp. 13,9 milyar,  8 persen untuk  kegiatan ekonomi atau sekira Rp. 1,3  milyar dan 5 persen untuk kegiatan sosial atau sekira Rp. 800 juta.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan selama kurun waktu 9 tahun (2006-2014), angka capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut :

Bidang Infrastruktur

Kegiatan infrastruktur yang sudah dibangun dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan dalam kurun waktu 2006 – 2014 antara lain : Pembangunan Drainase (59.289 m); Sumur Bor (170 unit); Sumur Umum  (9 unit); Hidran Umum (6 unit); Jalan Rabat Beton   (5.528 m); Jalan Sirtu (12.873 m); Jalan Paving Block (15.869 m); Jalan Onderlaagh (1.030 m); Jalan Lapen (300 m); Jembatan Beton (10 unit); Pembangunan Jembatan Gantung (1 unit); Rehab Jembatan Gantung (2 unit); Gedung Poskeskel (4 unit); Gedung Serba Guna (2 unit); Sarana MCK (16 unit); Tempat Pembuangan Sementara atau TPS (4 unit); Generator Penerangan (31 unit); Talud (1.212 m); Gorong-gorong Plat Decker (268 Unit) dan beberapa kegiatan infrastruktur ringan lainnya.

Dari data diatas, dapat di analisa,  infrastruktur yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah infrastruktur dasar yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan ekonomi dan akses masyarakat, seperti jalan dan jembatan. Kemudian, infrastruktur sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor, hidran umum, sumur umum, drainase, gorong-gorong, sarana MCK, TPS dan gerobak sampah. Khusus di Desa Kotabumi Tengah Barat, pada tahun 2006-2010 masyarakat menyepakati pembelian 31 unit generator listrik karena di masa itu belum ada penerangan dari PLN.

Dalam kurun waktu   sembilan tahun pelaksanaan P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, secara kuantitas, sarana infrastruktur yang dibangun di Kecamatan Kotabumi meningkat secara signifikan. Sedangkan secara kualitas masih ada beberapa kegiatan yang harus ditingkatkan. Harapannya life time atau masa pakai infrastruktur minimal lima tahun.

Kunci untuk menjaga kualitas infastruktur yang sudah dibangun adalah pemeriharan oleh masyarakat sendiri. Dari evaluasi TKPK Kabupaten Lampung Utara, kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang sudah dibangun masih sangat rendah. Oleh karena itu TKPK merekomendasikan kepada LKM dan pemerintahan desa/kelurahan :  Pertama, memberikan penyadaran kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi memelihara asset infrastruktur yang sudah dibangun PNPM Mandiri Perkotaan. Kedua, pembangunan infrastruktur harus lebih berkualitas lagi. Ketiga, Pembangunan infrastruktur harus memperioritaskan kemendesakan-nya, penerima manfaat miskin-nya dan keswadayaan-nya. Keempat, menginventarisir kembali infrastruktur yang sudah dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk dicatat sebagai asset masyarakat dan daerah.

Bidang Ekonomi

Untuk program ekonomi, bentuk kegiatannya adalah ekonomi bergulir (pinjaman lunak) yang dikelola oleh LKM. Dana bergulir yang sudah disalurkan kurang lebih Rp. 1 milyar, telah disalurkan kepada 563 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dengan jumlah penerima manfaat sekira 2.815 jiwa di 13 kelurahan/desa. Kegiatan ekonomi bergulir ini sangat membantu ekonomi masyarakat dalam kerangka penghidupan berkelanjutan (livelihood), khususnya peningkatan pendapatan.  Tantangan terbesar kegiatan di bidang ekonomi adalah tingkat kemacetan, paradigma masyarakat dan pengelolaan keuangannya. Sejak tahun 2010, baik dari BLM APBN maupun BLM APBD tidak ada lagi penyaluran dana untuk kegiatan ekonomi bergulir.

Di bidang ekonomi, TKPK Lampung Utara merekomendasikan: Pertama, memverifikasi lebih baik lagi proposal ekonomi, agar penerima manfaatnya benar-benar warga yang membutuhkan dan memiliki rekam jejak yang baik. Kedua, pengelolaan ekonomi bergulir oleh LKM harus lebih baik dan dilaksanakan secara lebih transparan.

Jurnalis sedang mewawancarai Kepaala Bappeda Lampung Utara, Azwar Yazid

Bidang Sosial

Untuk program sosial, bentuk kegiatannya lebih ditekankan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pemberian beasiswa kepada pelajar. Kemudian, kegiatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti program makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pelatihan Kader Pos Yandu dan pembelian peralatan kesehatan. Selain itu, ada juga pembelian peralatan produktif seperti mesin jahit, peralatan steam, tarub dan kursi.  Kegiatan sosial melalui PNPM Mandiri Perkotaan memang belum bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, karena persentase BLM yang sangat kecil. Namun, sedikit banyak masyarakat miskin telah  menerima manfaat dari program ini.

Rekomendasi TKPK Kabupaten Lampung Utara di bidang sosial : Pertama, kegiatan sosial tidak hanya sekedar Charity (santunan), tapi lebih fokus kepada peningkatan skill (keterampilan) masyarakat. Kedua, asset-asset dari hasil kegiatan sosial di inventarisir kembali dan dipelihara dengan baik.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Program Tridaya melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Lampung Utara berjalan dengan baik. Tidak ada permasalahan yang cukup krusial.

Secara nasional program ini akan berakhir pada Desember 2014, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat banyak yang bertanya, apakah Program ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang? Kami sedang menunggu informasi dari pemerintah pusat.

Namun, TKPK Kabupaten Lampung Utara sangat mengharapkan program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri dapat dilanjutkan oleh Presiden mendatang, karena berdasarkan Monev TKPK, masih dibutuhkan program serupa dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

2.   B. Penyerapan Dana PNPM Mandiri Perkotaan TA. 2014

Penyerapan anggaran yang bersumber dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Lampung Utara hingga Desember 2014  mencapai 100 persen.

Tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara mendapat pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 2.625.000.000,- yang bersumber dari BLM APBN Rp. 2.362.500.000,-  atau sekitar 90 persen dan BLM APBD Rp. 262.500.000,- atau sekitar 10 persen.

BLM untuk setiap Kelurahan/Desa variatif dengan jumlah terbesar Rp. 350 juta dan jumlah terkecil Rp. 75 juta. BLM PNPM-MPk 2014 dialokasikan untuk kegiatan Infrastruktur sebesar 98 persen. Hanya 2 persen dialokasikan untuk kegiatan ekonomi bergulir yang bersumber dari BLM APBD. Alokasi BLM Setiap Kelurahan/Desa Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


No
Kelurahan/Desa

BLM Tahun 2014
Total BLM
(Rp)
APBN
(Rp)
APBD
(Rp)
1
Kotabumi Tengah Barat
150.000.000
135.000.000
15.000.000
2
Talang Bojong
200.000.000
180.000.000
20.000.000
3
Bojong Barat
150.000.000
135.000.000
15.000.000
4
Sumber Arum
200.000.000
180.000.000
20.000.000
5
Kotabumi Udik
350.000.000
315.000.000
35.000.000
6
Kotabumi Ilir
200.000.000
180.000.000
20.000.000
7
Kotabumi Pasar
150.000.000
135.000.000
15.000.000
8
Kotabumi Tengah
200.000.000
180.000.000
20.000.000
9
Sindangsari
200.000.000
180.000.000
20.000.000
10
Rejosari
200.000.000
180.000.000
20.000.000
11
Gapura
75.000.000
67.500.000
7.500.000
12
Sribasuki
350.000.000
315.000.000
35.000.000
13
Cempedak
200.000.000
180.000.000
20.000.000

Jumlah Total
2.625.000.000
2.362.500.000
262.500.000



Sampai 31 Desember 2014, setiap Kelurahan/Desa melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) telah menerima 100 persen BLM tersebut.

Mekanisme pencairan BLM yang bersumber dari APBN dengan cara ditransfer langsung ke rekening LKM di Bank BPD Lampung Cabang Kotabumi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi. Sedangkan BLM yang bersumber dari APBD ditransfer langsung oleh Badan Pembendaharaan Keuangan dan Asset (BPKA) ke rekening LKM di Bank BPD Lampung Cabang Kotabumi. Selanjutnya LKM menyalurkan dana BLM tersebut ke masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk melaksanakan berbagai kegiatan dimasing-masing Kelurahan/Desa.

Narasumber/Panelis Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan 2014 Lampung Utara:

  1. Ir. Azwar Yazid, MM. (Kepala Bappeda)
  2. Imdan Sukani, ST (Pejabat Pembuat Komitmen PNPM-MPk Provinsi Lampung)
  3. Ir. Sujoko (Team Leader OC-2 Provinsi Lampung)
  4. Emon Hariyadi, SE. M.Si. (Ketua STIE Ratula Kotabumi)
  5. Mudassir, S.Sos (PPK PNPM-MPk Kabupaten Lampung Utara)
  6. Agus Tubagus, S.Sos (Korkot-2 Kota Metro dan Kabupaten Lampung Utara)
  7. Bank Syariah Mandiri KCP Kotabumi.





Pemkab Lampura Gelar Lokakarya Review PNPM-MPK 2014

Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Lampung Utara
 
Mediawarga.info, KOTABUMI - Pemkab Kabupaten Lampung Utara dan Fasilitator program nasional pemberdayaan masyaraka mandiri perkotaan (PNPM-MPK) menggelar lokakarya dan review pelaksanaan kegiatan PNPM-MPK 2014 di aula gedung Korpri Kotabumi, Selasa (27/1).

Narasumber dalam agenda dua hari (27-28 Januari 2015) yang ditujukan guna membangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia tersebut, di isi Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Utara, Azwar Yazid.


Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen PNPM-MPK Propinsi Lampung, Imdan Sukani, Team Leader OC-2 Propinsi Lampung, Sujoko, Ketua STIE Ratula Kotabumi, Emon Hariyadi, PPK PNPM-MPK Kabupaten Lampung Utara, Mudassir dan Korkot-2 Metro dan Lampung Utara, Agus Tubagus.


Dalam sambutannya, Azwar mengatakan kajian atau review pelaksanaan kegiatan PNPM-MPK 2014 tingkat kabupaten melalui lokakarya ini ditujukan untuk mengkonsolidasi hasil pelaksanaan review tingkat kelurahan/desa. Selain itu, sebagai pembelajaran pelaksanaan terbaik (best practice) kegiatan PNPM Mandiri perkotaan pada 2014 sekaligus alih kelola program dan perbaikan program untuk 2015.




“Kajian atau review PNPM-MPK kabupaten sangat penting untuk mengetahui keberhasilan tahap pelaksanaan program yang dilalui demi perbaikan pelaksanaan program tersebut untuk yang akan datang” ujarnya.

Menyoal total alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MPK Kabupaten Lampung Utara di 2014, sebesar Rp 2.625 milyar. BLM tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp 2.362 milyar dan APBD Rp 262 juta. Dana itu, dialokasikan di 13 desa/kelurahan di Kecamatan Kotabumi. Yakni; Kotabumi Tengah Barat, Talang Bojong, Bojong Barat, Sumber Arum, Kotabumi Udik, Kotabumi Ilir, Kotabumi Pasar, Kotabumi Tengah, Sindang Sari, Rejosari, Gapura, Sribasuki dan Cempedak.


“Alokasi PNPM-MPK bersumber dari APBN (90%) dan APBD (10%)” kata Azwar kembali.


Anggaran PNPM-MPK ini, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan drainase, sumur bor, jalan, jembatan dan sarana sanitasi seperti MCK di wilayah-wilayah padat penduduk. Selain itu, alokasi dana juga diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi bergulir (pinjaman lunak) guna menunjang ekonomi bagi masyarakat setempat.


“Melalui lokakarya ini, PNPM-MPK diharapkan dapat selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang terus di dorong dan digalakkan Pemkab. setempat” kata Azwar kembali. (Lampost).

Penyerapan Dana PNPM-MPk Lampung Utara 2014 Capai 100 Persen



 Oleh : Mudassir, S.Sos *)

Kotabumi, Mediawarga.info - Penyerapan anggaran yang bersumber dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Lampung Utara hingga Desember 2014  mencapai 100 persen.

Tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara mendapat pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 2.625.000.000,- yang bersumber dari BLM APBN Rp. 2.362.500.000,-  atau sekitar 90 persen dan BLM APBD Rp. 262.500.000,- atau sekitar 10 persen.

Khusus di Kabupaten Lampung Utara, PNPM-MPk dilaksanakan di Kecamatan Kotabumi dengan 13 Desa/Kelurahan, yakni  : Kelurahan Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Kotabumi Udik, Kotabumi Ilir, Gapura, Cempedak,  Rejosari, Sribasuki, Sindangsari. Kemudian Desa Sumber Arum, Talang Bojong, Kotabumi Tengah Barat dan Bojong Barat. 

Untuk PNPM-MPk,  BLM untuk setiap Kelurahan/Desa variatif dengan jumlah terbesar Rp. 350 juta dan jumlah terkecil Rp. 75 juta. BLM PNPM-MPk 2014 dialokasikan untuk kegiatan Infrastruktur sebesar 98 persen. Hanya 2 persen dialokasikan untuk kegiatan ekonomi bergulir yang bersumber dari BLM APBD. Alokasi BLM Setiap Kelurahan/Desa Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No
Kelurahan/Desa

BLM Tahun 2014
Total BLM
(Rp)
APBN
(Rp)
APBD
(Rp)
1
Kotabumi Tengah Barat
150.000.000
135.000.000
15.000.000
2
Talang Bojong
200.000.000
180.000.000
20.000.000
3
Bojong Barat
150.000.000
135.000.000
15.000.000
4
Sumber Arum
200.000.000
180.000.000
20.000.000
5
Kotabumi Udik
350.000.000
315.000.000
35.000.000
6
Kotabumi Ilir
200.000.000
180.000.000
20.000.000
7
Kotabumi Pasar
150.000.000
135.000.000
15.000.000
8
Kotabumi Tengah
200.000.000
180.000.000
20.000.000
9
Sindangsari
200.000.000
180.000.000
20.000.000
10
Rejosari
200.000.000
180.000.000
20.000.000
11
Gapura
75.000.000
67.500.000
7.500.000
12
Sribasuki
350.000.000
315.000.000
35.000.000
13
Cempedak
200.000.000
180.000.000
20.000.000

Jumlah Total
2.625.000.000
2.362.500.000
262.500.000

Sampai 31 Desember 2014, setiap Kelurahan/Desa melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) telah menerima 100 persen BLM tersebut. Mekanisme pencairan BLM yang bersumber dari APBN dengan cara ditransfer langsung ke rekening LKM di Bank BPD Lampung Cabang Kotabumi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi. Sedangkan BLM yang bersumber dari APBD ditransfer langsung oleh Badan Pembendaharaan Keuangan dan Asset (BPKA) ke rekening LKM di BPD Lampung Cabang Kotabumi. Selanjutnya LKM menyalurkan dana BLM tersebut ke masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk melaksanakan berbagai kegiatan dimasing-masing Kelurahan/Desa.

Kebijakan Drop Loan BLM Tahun Anggaran 2013

Dalam kesempatan ini Tim Koordinasi Pelaksanan Program (TKPP) PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Lampung Utara akan menjelaskan kebijakan Drop Loan (pengurangan anggaran) BLM PNPM-MPk tahun anggaran 2013 oleh Pemerintah Pusat.

Tahun 2013, BLM PNPM-MPk mengalami drop loan di 102 Kabupaten termasuk di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Kebijakan drop loan oleh Pemerintah Pusat ini berdasarkan ketersediaan dana dari lembaga funding (Donor) PNPM-MPk yang bersumber dari Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam.

Pada tahun anggaran 2013, di 102 Kabupaten di seluruh Indonesia terjadi revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk alokasi BLM PNPM-MPk, termasuk di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan DIPA awal tahun 2013 No 033.05.5.502351/2013 tanggal 05 Desember 2012, alokasi BLM PNPM-MPk Kabupaten Lampung Utara yang bersumber dari APBN/PLN (Pinjaman Luar Negeri) berjumlah Rp. 2.362.500.000,-. Kemudian DIPA BLM PNPM-MPk No 033.05.5.502351/2013 direvisi oleh Kementerian  Keuangan pada tanggal  23 Desember 2013 menjadi Rp. 1.575.000.000,- . Sehingga pada tahun anggaran 2013 setiap Kelurahan/desa di Kecamatan Kotabumi ada pengurangan BLM yang bersumber dari APBN. Adanya kebijakan drop loan adalah keputusan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Satker dan PPK PNPM-MPk Kabupaten Lampung Utara hanya melaksanakan kebijakan dari pusat. Untuk tahun anggaran 2014, tidak ada lagi kebijakan drop loan BLM tersebut.

Keberlanjutan PNPM-MPk

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara salah satu Kabupaten yang berkomitmen baik dalam pelaksanaan PNPM-MPk sejak tahun 2006 yang dulu bernama Program Penangggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Hal ini dibuktikan dengan selalu tersedianya dana cost sharing Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBD serta dukungan teknis dari  berbagai dinas dalam rangka implementasi P2KP. Pada tahun 2008, P2KP menjadi “embrio program” bersama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PPK menjadi PNPM Mandiri Perdesaan dan P2KP kemudian berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri baik perdesaan maupun perkotaan secara nasional berakhir pada Desember 2014, namun khusus PNPM-MPk diperpanjang sampai bulan April 2015 dalam rangka penyelesaian laporan pertanggungjawaban Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Pasca April 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara masih menunggu informasi dari Pemerintah Pusat terkait keberlanjutan PNPM-MPk di Kabupaten Lampung Utara.

TKPP PNPM-MPk Kabupaten Lampung Utara sangat mengharapkan program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri dapat dilanjutkan oleh Presiden sekarang, karena berdasarkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TKPP, masih dibutuhkan program serupa dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

*) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNPM-MPk Kabupaten Lampung Utara/Anggota Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-MPk Kabupaten Lampung Utara

Sumber: Radar Kotabumi