Disparitas Angka Kemiskinan - Mediawarga.info

Breaking

BANNER 728X90

7/04/2008

Disparitas Angka Kemiskinan

Dalam peninjauan realisasi PNPM Mandiri di Bogor, Jawa Barat, 05 Maret 2008, Presiden SBY mengungkapkan keprihatinannya terhadap tayangan iklan yang mengangkat angka kemiskinan. Menurut Presiden, iklan tersebut tidak proporsional, karena menggunakan data Bank Dunia. Data tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data yang dikeluarkan lembaga resmi Pemerintah, yaitu Biro Pusat Statistik (BPS).

Tabel : Angka Kemiskinan Periode 1976 - 2007
Pada bulan Juli 2008, Pemerintah melalui BPS kembali merilis tentang data kemiskinan terbaru. Pada Selasa (1/7/08), BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2008, turun 2,21 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2007. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin saat itu sebanyak 34,96 juta orang atau turun dibandingkan sebelumnya sebanyak 37.17 juta orang.

Seperti dilansir Harian Kompas (2/7/08), ada dua argumentasi yang diungkapkan BPS.  Pertama, penurunan angka kemiskinan terjadi di pedesaan, yang disebabkan kestabilan harga beras dan kenaikan riil upah Petani periode Maret 2007 - Maret 2008. Kedua, inflasi umum pada Maret 2008 terhadap Maret 2007 relatif stabil, yakni 8,17 persen dan rata-rata harga beras turun 3,01 persen pada periode yang sama. Kemudian analisa BPS diperkuat dengan data, bahwa 63 persen penduduk miskin tinggal di desa dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Rillis terbaru Pemerintah pada tahun 2008, kembali menuai kritik dari beberapa pengamat ekonomi, diantaranya dari Hendri Saparini. 

”Menggunakan beras sebagai barometer pengukur angka kemiskinan, merupakan penyederhanaan persoalan, walaupun ada program raskin dan bantuan langsung tunai untuk menutupi kebutuhan 2000 kalori/hari untuk konsumsi, tapi belum memperhitungkan kualitas hidup masyarakat”, Ungkap Hendri Saparini, dilansir Harian Kompas (2/8/08). 

Wajar jika Presiden SBY prihatin, sebab angka kemiskinan bisa mempengaruhi opini publik, apalagi iklan tersebut bermotif politik menjelang Pemilu 2009. 

Terjadi kontroversi, ketika Bank Dunia meluncurkan laporan kemiskinan yang berjudul “Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” yang di dalamnya mengungkapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia hampir separuhnya dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan BPS mengeluarkan data kemiskinan sekitar 39,1 juta orang.

Seperti dilansir Majalah Tempo (21/01/07), dalam sebuah artikel, Ekonom Bank Dunia, DR. Vivi Alatas menguraikan jawaban dari dua pertanyaan besar yang selama ini menjadi kontroversi seputar data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pertama,  Kenapa data kemiskinan Bank Dunia jauh lebih tinggi dibandingkan data BPS? Kedua, kriteria kemiskinan apa yang digunakan oleh Bank Dunia?

Dalam artikel DR. Vivi Alatas, akhirnya terungkap bahwa Bank Dunia mengunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity) US$ 1 dan US$ 2. Bank Dunia menggunakan keduanya, masing - masing untuk tujuan analisis yang berbeda.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi, digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikemiskinan di sebuah Negara. Namun Parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain. Oleh karena itu dibuatlah garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP US$ 1 dan US$ 2, sebagai standar internasional yang bisa diterapkan diseluruh negara.

Menurut DR. Vivi Alatas, Nilai tukar PPP US$ 1 mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa di beli dengan satu dollar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap Negara. Dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa 7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US$ 2 per hari.

Angka 49 persen tingkat kemiskinan inilah yang jadi kontroversi, namun angka ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 1999, dimana sekitar 75 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 2 per hari. 

Dibandingkan dengan Negara tetangga, tingkat kemiskinan PPP US$ 1 Indonesia sebanding dengan China (8 persen), sedikit di bawah Filipina (9,6 persen) dan sedikit di atas Vietnam (6,2 persen). Namun untuk posisi dengan standar US$ 2 per hari, Indonesia jauh lebih tinggi (49 persen), Bandingkan dengan konsumsi PPP US$ 2 China (26 persen), Filipina (39,3 persen) dan Vietnam (39,7 persen).

Dari data di atas, kita bisa analisis bersama, di Indonesia ada gap pendapatan yang sangat besar antara pendapatan US$ 1 (7,4 persen) dengan pendapatan di bawah US$ 2 (49 persen). Menurut DR. Vivi Alatas,  besarnya selisih pendapatan US$ 1 dengan pendapatan US$ 2 atau 41,6%, mencerminkan tingginya kerentanan kemiskinan di Indonesia. Jadi, ada sekita 41,6% rakyat Indonesia rentan jatuh miskin, karena sejumlah besar hidup diantara pendapatan US$ 1 dan US$ 2 atau setara dengan US$ 1,5 per hari. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dan inflasi, gagal panen karena perubahan iklim, bencana alam, sakitnya anggota keluarga dan kehilangan pekerjaan dapat dengan mudah menjatuhkan rakyat Indonesia ke bawah garis kemiskinan.

Menurut DR. Vivi Alatas, diperlukan dua strategi utama dalam rangka langkah antisipatif menghadapi besarnya dinamika keluar masuk kemiskinan, serta tingginya kerentanan kemiskinan.

Pertama, memastikan penduduk miskin dapat memanfaatkan peluang - peluang pertumbuhan dengan baik melalui pemeliharaan stabilitas makro ekonomi, peningkatan kemampuan penduduk miskin melalui investasi pendidikan baik formal maupun non-formal, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kredit, infrastruktur, telekomunikasi, dan peluang kerja di sektor formal. Strategi kedua adalah, memastikan penduduk miskin, dalam mengatasi musibah yang menimpa mereka, tidak terjebak pada pilihan tindakan yang memiliki dampak buruk bagi masa depan mereka dan masa depan anak - anaknya.

Menurut DR. Vivi Alatas, kita bisa belajar dari pengalaman negara - negara Amerika Latin yang menjalankan program Conditional Cash Transfer (CCT). CCT adalah program bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan prasyarat anak mereka bersekolah, dan balita serta ibu hamil harus mengikuti sejumlah protokol kesehatan yang ditetapkan.

Kalau kita amati, sejak awal, Pemerintahan SBY menjalankan strategi tersebut. Strategi itu diwujudkan dengan diluncurkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), program CCT dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memudahkan akses terhadap kredit mikro, diluncurkannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk bantuan yang sifatnya langsung, di bidang pendidikan ada Program Biaya Operasional Sekolah (BOS,) dibidang kesehatan ada program Jamkesmas. Kemudian ada pula program yang menjadi kontroversi sampai detik ini, yaitu program cash assistant (Bantuan Langsung Tunai). 

Intinya, harus ada sebuah program yang mampu menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat (livelihood) baik program peningkatan pendapatan, akses kepada kebutuhan dasar (sandang, pendidikan, kesehatan, perumahan), dan lain sebagainya. 

Kesimpulan dari pemaparan diatas, adanya disparitas (perbedaan) dalam menentukan angka kemiskinan antara Pemerintah dan Bank Dunia, disebabkan adanya perbedaan dalam menganalisis profil kemiskinan dan penyebab kemiskinan, sehingga ada perbedaan dalam menetapkan garis kemiskinan nasional.

Namun dibalik perdebatan mengenai angka kemiskinan, Pemerintahan SBY sudah membangun jembatan yang kokoh untuk generasi berikutnya, dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Melalui PNPM Mandiri, dengan memusatkan perhatian pada beberapa bidang prioritas, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk membantu 34,96 juta penduduknya lepas dari jerat kemiskinan, dan juga mencegah sejumlah besar penduduk Indonesia yang saat ini tidak miskin, terjerembab ke dalam kemiskinan. Karena tanpa program kemiskinan yang terpadu dan terencana, niscaya banyak orang miskin baru di Indonesia, di tengah ekonomi global yang tidak kondusif.

*) Muhammad Ridwan, Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung.

Referensi Tulisan:
1. Seberapa Miskin Kita; Dr. Vivi Alatas, Majalah Tempo Edisi Januari 2007.
2. Harian Kompas, 02 Juli 2008.
3. Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia; Dr. Vivi Alatas, www.indovop.org.

Catatan: Data diatas masih menggunakan data tahun 2008.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar