News Update :

Mewujudkan Pemerintah yang Berpihak bagi Rakyat Miskin

Kamis, 08 Januari 2009

Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan yang signifikan dimulai pada tahun 2001 dengan salah satu proses desentralisasi terbesar di dunia. Bersamaan dengan itu, terjadi juga desentralisasi tata pemerintahan. Peran pemerintah daerah berubah secara dramatis. Pada tingkat nasional dan sub-nasional, lembaga legislatif negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mulai melakukan peran mereka sebagai kekuatan penyeimbang lembaga eksekutif negara.

Bersamaan dengan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, telah berkurang akuntabilitas dari penyedia layanan garis depan terhadap departmen-departemen pemerintah pusat dan belum ada akuntabilitas yang efektif pada tingkat pemerintahan daerah. Lemahnya akuntabilitas telah diperburuk dengan kurangnya kejelasan mengenai alokasi jabatan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini mempersulit pertanggung jawaban dan akuntabilitas para pejabat terpilih dan pegawai negeri sipil (PNS).

Ada empat (4) bidang prioritas untuk memperkuat sistem pembuat kebijakan, perencanaan dan penganggaran.

Pertama, Sebuah sistem yang lebih baik dalam menghubungkan prioritas pengentasan kemiskinan dengan rancangan sektoral dan penganggaran yang dapat menterjemahkan prioritas politik kedalam alokasi anggaran yang lebih mencerminkan prioritas-prioritas tersebut.

Kedua, Lebih kuatnya kapasitas dan pemberian insentif bagi perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) dapat dikembangkan melalui perbaikan bimbingan teknis dari Bappenas dan Departemen Keuangan.

Ketiga, Sistem perencanaan dan penganggaran pada tingkat kabupaten/kota dapat menjadi lebih efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan diadakannya perbaikan analisis tentang kemiskinan, pembangunan kapasitas (capacity building) , pemberian insentif dan penggunaan proses partisipatif.

Ke-Empat, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) – sumber dana utama bagi pemerintah daerah – dapat digunakan secara lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah sangat miskin, dan dapat juga digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil kerja pemerintah-pemerintah daerah secara lebih efektif.

Tata pemerintahan yang baik merupakan bagian yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan. Tidak saja jumlah pengeluaran pemerintah yang penting atau sasaran dari pengeluaran tersebut yang akan menentukan dampak, tetapi bagaimana cara pemerintah membelanjakan anggaran tersebut juga berpengaruh: bagaimana cara sebuah kebijakan ditentukan; bagaimana dana tersebut berpindah tangan; bagaimana proses pengiriman dana disejajarkan dengan program dan bagaimana program tersebut dimonitor.

Terdapat tiga (3) bidang penting dimana diperlukan tindakan pemerintah agar sektor publik ini dapat mulai bekerja secara lebih efektif untuk masyarakat miskin.

1. Pencapaian kesejajaran kebijakan, bersamaan dengan perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran dan alokasi.
2. Perbaikan akuntabilitas baik didalam pemerintahan, maupun antar pemerintah dan warga negaranya.
3. Perbaikan sistem monitoring dan evaluasi, dan penggunaan hasil-hasil monitoring dan evaluasi tersebut dengan lebih sistematis dalam perencanaan and penganggaran pembangunan
Sumber tulisan : http://www.indopov.org
Share this Article on :
 

© Copyright Media Warga Online 2013 -2014 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com